Dentuman Sudah Sampai Bandung. Kewajiban Sudah Sampai Mana?

Oleh Ade Munajat

Dentuman sampai Bandung. Abu sampai Jakarta. Empat gunung berbicara dalam satu pagi. Bandara paling sibuk menahan napas karena debu dari gunung yang sudah kita kenal sejak kecil (CNN Indonesia, 2026; Kompas TV, 2026).

Kita sibuk mencari makna. Ada yang membuka peta lempeng. Ada yang membuka ayat. Ada yang menunggu algoritma. Ada yang menunggu pejabat turun. Hampir semuanya tidak sia-sia. Yang sia-sia ialah mengira perdebatan itu sudah menggantikan kewajiban.

Bumi tidak menunggu kesimpulan kita. Konstitusi pun tidak.

Watak negeri ini bukan musibah musiman

Indonesia tidak “kadang rawan bencana.” Ia dibangun di atas mesin yang hidup: pertemuan lempeng, busur vulkanik, laut dalam, dan atmosfer yang basah lalu tiba-tiba kering. Lebih dari separuh satuan pendidikan terpapar lebih dari satu ancaman bencana (Kemendikdasmen, 2026a). Puluhan ribu sekolah berada di zona banjir, gempa, atau longsor (Ardianti & Amalia, 2025). Ini watak geografis, bukan kutukan musiman.

Sunnatullah, jika dibaca jujur, menolak dua kemalasan: “sudah takdir” lalu tangan dilipat, dan “ini azab mereka” lalu jari menunjuk korban. Ketetapan Allah pada alam bersifat tetap dan objektif, tidak diganti menurut suasana hati manusia (Qur’an 33:62, 35:43; Imaduddin, sebagaimana dikutip dalam IBTimes, 2022). Api membakar siapa pun. Lereng gundul longsor mengenai siapa pun. Gelombang tidak menanyai KTP.

Yang membedakan kita bukan kepandaian menafsir duka orang lain, melainkan kesediaan mengikat unta sebelum air datang. Musibah terjadi dengan izin dan catatan Tuhan (Qur’an 57:22), tetapi ia berjalan lewat sebab-akibat yang bisa dipelajari. Mencampur takdir, ujian, dan azab dalam satu vonis kepada korban adalah kecerobohan teologis sekaligus etis (PBNU, 2018; Hakim, 2021).

Konstitusi sudah lebih dulu bicara

Mengapa judul hanya berkata “kewajiban,” bukan “kewajiban pemerintah”? Karena kewajiban itu, dalam hukum dasar, pertama-tama memang kewajiban pemerintah, lalu baru menjadi kerja bersama.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberi ruang bagi negara yang hanya piawai belasungkawa. Pemerintah dibentuk untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Republik Indonesia, 1945). Tiga kalimat itu bukan hiasan upacara. Itu rumusan tugas. Warga wajib diedukasi dan ikut siaga; tetapi yang memegang stempel, anggaran, izin, sirene, dan kurikulum adalah negara. Menyembunyikan kata “pemerintah” di judul bukan untuk melembutkan kritik. Itu agar pertanyaan tetap menggigit dua arah: sudah sampai mana negara menunaikan janjinya, dan sudah sampai mana kita menagihnya.

Melindungi tumpah darah artinya nyawa di lereng, bantaran, pesisir, gambut, lorong padat kota, dan jalur megathrust dihitung sebagai tugas, bukan statistik setelah jenazah dihitung. Kesejahteraan umum tidak maju jika setiap musim rumah hancur, sawah hilang, sekolah ditutup, bandara lumpuh, dan orang miskin jatuh lebih dalam. Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak selesai di ruang kelas yang mengajarkan ibu kota dan hasil bumi, lalu bungkam soal gunung di belakang sekolah dan sungai yang setiap tahun naik.

Al-Qur’an menempatkan kerusakan di darat dan laut pada perbuatan tangan manusia, agar manusia merasakan sebagian akibatnya dan kembali (Qur’an 30:41). Negara yang membiarkan izin di zona merah, hutan digergaji, dan sirene diam adalah bentuk modern dari “perbuatan tangan” itu, bukan semata kehendak alam (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025; Nahdlatul Ulama, 2025).

Alam menyediakan ancaman. Kelalaian mengubah ancaman menjadi malapetaka. Rumusnya sudah lama dikenal: bencana adalah hasil ancaman dikalikan kerentanan dan paparan, bukan semata magnitudo (UNDRR, 2015).

Masyarakat harus diedukasi, bukan hanya diimbau

Imbauan “tetap tenang” dan “jangan terima hoaks” adalah kalimat paling murah dalam krisis. Tenang tanpa pengetahuan adalah kepasrahan. Cemas tanpa keterampilan adalah panik.

Masyarakat harus diedukasi secara sistematis sejak usia dini karena mereka subjek yang dilindungi konstitusi, bukan penonton siaran pers. Itu penjabaran langsung dari amanat mencerdaskan kehidupan bangsa di negeri yang keraknya tidak pernah tidur.

Anak usia dini belajar lewat tubuh dan cerita, bukan definisi magnitudo. Simulasi, permainan, lagu, dan pengenalan lingkungan setempat menanam insting tanpa menanam trauma (Rahma, 2020; Yulianti et al., 2023). Jepang mengintegrasikan siaga ke sains, ilmu sosial, dan pendidikan jasmani, bukan mapel baru yang menambah beban (Hastuti, 2026). Indonesia sudah punya kerangka: Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019, modul PAUD, serta Panduan Pendidikan Kebencanaan 2026 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019; Kemendikdasmen, 2026a). Target 2029, 80 persen pemda berregulasi SPAB dan 75 persen siswa siaga, justru mengaku bahwa ini belum arus utama (Kemendikdasmen, 2026a).

Tanpa edukasi, teknologi peringatan dini hanya dashboard. Detik peringatan gempa sia-sia jika otot tidak terlatih merunduk. Tiga jam prediksi banjir sia-sia jika pesan tidak dipercaya (Google, 2026; Katadata, 2026). Yang mengevakuasi bukan algoritma. Yang mengevakuasi adalah orang yang sudah diajari.

Kota yang padat, siaga yang masih jarang

Dentuman yang sampai Bandung dan abu yang sampai Jakarta menyingkap soal yang sering terlewat: kesiapsiagaan perkotaan, urban preparedness.

Kota Indonesia menumpuk manusia, beton, listrik, air bersih, bandara, rumah sakit, dan data di ruang yang sempit. Ancaman yang di desa masih “satu dusun,” di kota menjadi gagal berantai. Abu vulkanik bukan hanya soal pernapasan; ia menutup landasan pacu, menahan logistik, membatalkan operasi, dan membuat orang bertanya apakah masker ada di laci. Gempa di kota padat bukan hanya soal rumah roboh; ia soal tangga sempit, kaca tinggi, kemacetan yang membunuh waktu evakuasi, dan rumah sakit yang justru berada di jalur retakan. Banjir di dataran rendah bukan hanya soal genangan; ia soal penurunan tanah, drainase yang dikalahkan beton, dan kampung di bantaran yang paling dulu tenggelam.

Urban preparedness bukan slogan smart city. Ia kerja kasar yang bisa diukur:

Kota tahu peta bahayanya sendiri, bukan peta generik dari pusat. Sirene, cell broadcast, dan pesan resmi sampai ke kontrakan, pasar, dan stasiun, bukan hanya ke grup internal dinas. Gedung tinggi punya jalur evakuasi yang dilatih, bukan hanya plakat yang pudar. Sekolah, mal, dan perkantoran tahu harus ke mana dalam dua menit. Permukiman informal tidak dianggap “di luar sistem”; justru di sanalah paparan paling tebal. Tata ruang ditegakkan sebelum, bukan sesudah, air masuk ruang tamu.

Kota yang tidak siaga merayakan kepadatan sebagai kemajuan, lalu kaget ketika kepadatan itu menjadi pengganda korban. Melindungi tumpah darah di abad kota berarti melindungi orang yang hidup bertumpuk, pekerja harian, anak sekolah, pasien rawat inap, penumpang yang tertahan di terminal. Kesejahteraan umum di kota diukur dari apakah listrik, air, dan jalan masih bisa dihidupkan kembali dengan cepat. Mencerdaskan bangsa di kota berarti penduduk urban tidak hanya melek gawai, tetapi melek risiko di bawah kakinya.

Celah yang memalukan: antara tahu dan bertindak

Kita tidak buta. Anak Krakatau berstatus Siaga sejak Juli 2026, jauh sebelum erupsi menerus awal September dan abu menyebar ke Banten, Jawa Barat, Jakarta, Lampung, dan Bengkulu (Badan Geologi, 2026; BMKG, 2026a). Empat gunung erupsi dalam hari yang sama (CNN Indonesia, 2026). El Niño dan ancaman karhutla sudah dihitung (BMKG, 2026b; Yulihastin, 2026a).

Ilmuwan sudah menulis. Sensor sudah berdetak. InaTEWS merilis parameter gempa dalam 30-60 detik dan peringatan tsunami di bawah tiga menit; pemrosesan berbasis AI mulai diperkenalkan untuk perluasan nasional (BMKG, 2026c; InaEEWS, 2026). Nowcasting hujan resolusi tinggi dan prediksi banjir dua-tiga jam sudah diuji di Jawa (Tech in Asia, 2026; Katadata, 2026). Di dunia, ponsel Android bahkan memberi peringatan detik hingga menit sebelum guncangan di negeri yang tidak punya sistem nasional (Google, 2026; The Next Web, 2026).

Yang tersisa ialah celah antara tahu dan bertindak: rumah di sempadan, hutan jadi kebun, modul diunduh lalu tidak dilatih, izin tetap keluar di peta yang sudah merah, kota yang terus menumpuk tanpa jalur lari.

Yulihastin (2026b) merangkumnya dalam satu baris yang lebih tajam dari banyak orasi: semua unsur di bumi sedang aktif, gempa, gunung, laut, atmosfer. Lalu ia bertanya: pejabatnya aktif?

Aktif melindungi tumpah darah, atau aktif merilis pernyataan? Aktif menyejahterakan dengan mencegah kerugian berantai di kota, atau aktif membagi sembako setelah air surut? Aktif mencerdaskan dengan menanam insting siaga, atau aktif mengisi peringatan resmi dengan kalimat yang tidak mengubah seorang anak pun?

Dua godaan yang menunda kewajiban

Godaan spiritual yang kedengarannya saleh: mencari dosa di balik setiap letusan. Vonis itu meredakan cemas, seolah dunia masih bisa dijelaskan dengan menunjuk orang. Tetapi vonis tidak mengevakuasi anak. Ulama yang teliti menolak menuduh korban gempa sebagai kena azab; azab kaum terdahulu dijelaskan nabi di zamannya, bukan spekulasi warganet hari ini (PBNU, 2018).

Godaan ilmiah yang kedengarannya modern: menunggu model yang lebih sempurna. Kecerdasan buatan memperkuat deteksi, nowcasting, dan diseminasi, tetapi riset global menegaskan bahwa AI paling lemah justru di pilar kesiapan merespons, kaki yang tetap manusia (ITU et al., 2026; Reichstein et al., 2025). Model tanpa tata ruang adalah ramalan sopan. AI tanpa masyarakat yang cerdas, dan tanpa kota yang siaga, menghasilkan peringatan yang tidak diikuti.

Keduanya, jika dijadikan alasan menunda, adalah pengkhianatan halus terhadap konstitusi.

Apa yang harus diubah sebelum dentuman berikutnya

Pertanyaan paling mahal bukan “apa makna spiritual peristiwa ini?” dan bukan “kapan AI akan sempurna?” Pertanyaannya:

Kalau konstitusi sudah memerintahkan melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan, kewajiban sudah sampai mana?

Di rumah: kesepakatan keluarga, tas siaga, tidak membangun di jalur yang sudah ditandai.

Di sekolah: simulasi yang membosankan karena rutin; guru dilatih sampai bisa memimpin, bukan hanya mengunduh.

Di desa dan kota: peta evakuasi yang hidup; urban preparedness yang menghitung lorong, tangga, kampung padat, dan bandara sebagai satu sistem; kepala wilayah yang berani membunyikan peringatan.

Di kantor yang punya stempel: cabut izin di zona larangan; rawat sensor; ukur pejabat dari orang yang sempat selamat, bukan dari jumlah kamera.

Di lidah publik: berhenti menuduh korban; mulai menagih negara pada tiga janji pendiriannya.

Bumi sudah aktif. Itu kondisi, bukan berita.

Konstitusi sudah aktif sejak 1945. Itu perintah, bukan puisi.

Dentuman sudah sampai Bandung. Abu sudah sampai ibu kota.

Yang belum dipastikan hanya ini: apakah kewajiban, pertama kewajiban pemerintah, lalu kerja warga yang diedukasi, sudah sampai setidaknya sama jauhnya dengan gelombang akustik yang membuat kaca bergetar.

Atau kita tetap menjadi bangsa yang hebat menafsirkan bencana, dan terlambat menunaikan janji kepada orang-orang yang masih bisa diselamatkan.

Astaghfirullah.

Daftar Pustaka

Ardianti, S., & Amalia, N. (2025). Sinergi antara Kurikulum Merdeka dan pendidikan kebencanaan dalam membangun kesiapsiagaan di satuan pendidikan. ResearchGate Preprint.

Badan Geologi. (2026, 6 September). Keterangan resmi erupsi Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026a, 6 September). Analisis sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berdasarkan PVMBG, VAAC Darwin, dan citra Himawari-9. https://www.bmkg.go.id

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026b, 30 Juli). Musim kemarau di bawah normal dan El Niño kuat: BMKG gencarkan modifikasi cuaca [Siaran pers]. https://www.bmkg.go.id

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026c, 11 Februari). Penguatan peringatan dini multi-bahaya dan pemrosesan berbasis kecerdasan buatan. https://www.bmkg.go.id

CNN Indonesia. (2026, 6 September). 4 gunung api di Indonesia erupsi bersamaan pagi ini. https://www.cnnindonesia.com

Google. (2026, 23 Juni). How Google supports crisis response in natural disasters. https://blog.google

Hakim, A. H. (2021). Kritik atas kerancuan pemahaman terhadap istilah takdir dan sunatullah dalam konteks bencana alam. Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, 20(2). https://doi.org/10.15408/ref.v20i2.22346

Hastuti, D. (2026, 2 September). Pendidikan kebencanaan terintegrasi sejak sekolah dasar [Pernyataan pakar IPB University]. Medcom.id.

IBTimes. (2022, 27 November). Gempa Cianjur adalah sunnatullah. https://ibtimes.id/gempa-cianjur-adalah-sunnatullah/

InaEEWS. (2026). Indonesia Earthquake Early Warning System. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. https://inaeews.bmkg.go.id

International Telecommunication Union, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, World Meteorological Organization, & International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2026). Leveraging AI to enhance multi-hazard early warning systems (MHEWS). UNDRR.

Katadata. (2026, 1 September). Semarang pasang AI Flood Eye untuk prediksi 2–3 jam lebih awal. https://katadata.co.id

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Sunnatullah dalam bencana alam. https://kemenag.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026a, 1 Maret). Panduan pendidikan kebencanaan dan juknis pembelajaran di satuan pendidikan terdampak bencana. https://kurikulum.kemendikdasmen.go.id

Kompas TV. (2026, 6 September). Gunung Anak Krakatau erupsi dan timbulkan dentuman, pemerintah imbau masyarakat tetap tenang. https://www.kompas.tv

Nahdlatul Ulama. (2025, 2 Desember). Sunnatullah dalam bencana alam: Kerusakan akibat ulah manusia. https://islam.nu.or.id

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2018, 3 Oktober). Bolehkah menghubungkan gempa bumi dengan teguran Tuhan? https://nu.or.id

Al-Qur’an al-Karim. (n.d.). QS. Al-Ahzab 33:62; QS. Ar-Rum 30:41; QS. Fathir 35:43; QS. Al-Hadid 57:22.

Rahma, A. (2020). Pembelajaran sains untuk mengenalkan kebencanaan pada anak usia dini. Dalam tinjauan pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

Reichstein, M., Benson, V., Blunk, J., Camps-Valls, G., Creutzig, F., Fearnley, C. J., ... & Frank, D. (2025). The role of artificial intelligence for early warning systems: Status, applicability, guardrails, and ways forward. iScience, 28(11), 113689. https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.113689

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan).

Tech in Asia. (2026, 20 Januari). Indonesia develops AI weather forecasting system for early warnings. https://www.techinasia.com

The Next Web. (2026, 29 Juni). Google earthquake alerts warned 11.4M before Venezuela’s quakes. https://thenextweb.com

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). Sendai framework for disaster risk reduction 2015–2030. United Nations.

Yulihastin, E. [@EYulihastin]. (2026a, 11 Agustus). Ancaman karhutla Kalimantan dan prediksi puncak El Niño [Posting]. X. https://x.com/EYulihastin

Yulihastin, E. [@EYulihastin]. (2026b, 5 September). Semua unsur di bumi ini sedang aktif. Gempanya aktif. Gunungnya aktif. Lautnya aktif. Atmosfernya aktif. Pejabatnya aktif? [Posting]. X. https://x.com/EYulihastin/status/2096035618379952314

Yulianti, E., Fauziah, P. Y., & Suyadi. (2023). Mitigasi bencana alam melalui permainan tradisional pada anak usia dini. JEA: Jurnal Edukasi AUD, 9(1)