Di Balik Telinga Kekuasaan: Ketika Elite Saling Menyadap dan Rakyat yang Hanya Menonton

Oleh Ade Munajat. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)

“Konflik antar-elite jarang sekali menyangkut prinsip-prinsip kerakyatan; perselisihan mereka murni soal pembagian pengaruh dan perlindungan kepentingan akumulasi modal” (Mills, 1956, p. 18). Kalimat sosiolog C. Wright Mills itu terasa tajam ketika kita membaca kasus dugaan penyadapan ilegal yang diumumkan Bareskrim Polri pada 3 November 2026. Tiga jenderal polisi, termasuk mantan Kapolri yang sempat menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan, ditetapkan tersangka karena diduga menyadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat, tokoh politik, media, ormas, LSM, hingga pengusaha tanpa prosedur resmi (Safrudin, dikutip dalam Detik, 2026).

Mills menggambarkan tiga pilar kekuasaan yang saling terkait sekaligus saling bersaing: politik, keamanan, dan ekonomi. Kasus ini memperlihatkan persaingan di dalam dan antar pilar tersebut. Aparat yang seharusnya menjaga keamanan negara justru diduga memakai sistem penyadapan milik negara untuk mengawasi puncak kekuasaan politik. Target yang mencakup pengusaha memperkuat kesan bahwa yang dipertaruhkan bukan semata keamanan, melainkan informasi yang berguna untuk mengatur ulang pengaruh dan melindungi kepentingan modal.

Motif Politik dan Ekonomi yang Saling Mengunci

Secara politik, motif yang paling masuk akal adalah penguasaan informasi sebagai senjata. Siapa yang tahu lebih dulu percakapan di lingkaran atas, dialah yang memiliki keunggulan dalam mengukur loyalitas, mengantisipasi manuver, atau menekan diam-diam. Seorang pejabat yang berada sangat dekat dengan Presiden namun diduga menyadap atasannya sendiri menunjukkan adanya ketegangan internal yang tidak selesai. Ini bukan perbedaan prinsip tentang kesejahteraan rakyat, melainkan perhitungan posisi di dalam struktur yang sudah ada.

Secara ekonomi, kepentingan akumulasi modal tidak kalah kuat. Mengetahui arah kebijakan atau tekanan hukum terhadap kelompok bisnis tertentu memberikan kesempatan untuk menyesuaikan posisi, melindungi aset, atau menggeser pesaing. Dalam logika Mills, elite ekonomi dan politik saling membutuhkan, namun hubungan itu penuh perhitungan. Informasi menjadi komoditas berharga ketika ada ketidakpastian soal siapa yang lebih diuntungkan. Rakyat yang tidak punya akses ke informasi semacam itu hampir tidak pernah masuk dalam perhitungan utama.

Ini Memang Konflik Elite

Ya, peristiwa ini adalah contoh klasik konflik elite menurut Mills. Perselisihan tidak berangkat dari tuntutan masyarakat luas atau dari perbedaan prinsip kerakyatan. Ia terjadi di dalam lingkaran kekuasaan, memakai alat negara yang dibiayai publik, lalu diikuti upaya menghapus jejak. Mills (1956) mengingatkan bahwa elite sering mampu menutup atau mengatur ulang konflik di antara mereka tanpa mengubah struktur dasar kekuasaan. Yang bergeser biasanya hanya posisi relatif di dalam lingkaran yang sama. Masyarakat tetap menjadi penonton.

Di era digital, penguasaan informasi telah menjadi bentuk kekuasaan baru yang lebih halus. Kasus ini menunjukkan betapa rentannya kewenangan besar ketika pengawasan internal lemah. Namun yang lebih penting adalah sikap kita sebagai masyarakat biasa. Jangan larut dalam spekulasi atau terbelah oleh narasi yang saling bertentangan. Tuntut kejelasan proses hukum secara tenang, dukung perbaikan tata kelola pengawasan terhadap penyadapan, dan jangan biarkan kasus ini dijadikan bahan perpecahan sesama warga. Konflik elite sering justru memanfaatkan kebingungan publik untuk memperkuat posisi mereka masing-masing.

Pada akhirnya, kekuasaan yang saling mengintai akan lebih sulit bergerak bebas ketika rakyat tidak lagi bersedia hanya menjadi penonton. Dengan bersikap kritis, menuntut akuntabilitas, dan tetap fokus pada kepentingan bersama yang lebih luas, kita mengurangi ruang bagi elite untuk menyelesaikan urusan mereka sendiri tanpa pertanggungjawaban.

Referensi

Detik. (2026, 4 November). Timeline kasus 3 jenderal polisi sekongkol sadap HP Presiden Prabowo. Detik.com. https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8737721/timeline-kasus-3-jenderal-polisi-sekongkol-sadap-hp-presiden-prabowo

Mills, C. W. (1956). The power elite. Oxford University Press.