Di Hadapan Kakanwil KemenHAM, FKUB Tak Dipersepsikan Sekadar "Pemadam Kebakaran" Saat Konflik Terjadi

Depok, 1 Juli 2026 — Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok, H. Abdul Gani, menyampaikan harapannya di hadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Fudail, agar keberadaan FKUB tidak lagi dipersepsikan masyarakat seolah-olah hanya hadir ketika terjadi persoalan atau konflik di tengah masyarakat. Menurutnya, FKUB merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki peran penting dalam membangun, merawat, dan memperkuat kerukunan umat beragama secara berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dan verifikasi dugaan pembubaran Misa Penghiburan yang berlangsung di Kantor Sekretariat Daerah Kota Depok, Rabu (1/7).

Dalam penyampaiannya, H. Abdul Gani mengungkapkan bahwa di tengah masyarakat masih muncul anggapan seolah-olah FKUB hanya berperan ketika terjadi konflik atau persoalan keagamaan. Menurutnya, persepsi tersebut perlu diluruskan karena tugas FKUB jauh lebih luas, yakni membangun komunikasi, memperkuat dialog, serta melakukan upaya-upaya pencegahan agar potensi konflik tidak terjadi.

"Jangan sampai masyarakat memandang FKUB seakan-akan hanya hadir ketika ada persoalan. Kami berharap dapat dilibatkan sejak awal dalam membangun kerukunan. Kami yang tergabung di FKUB adalah orang-orang yang sudah sepuh, yang mengabdikan diri untuk menjaga persaudaraan dan kerukunan umat beragama, bukan untuk mencari jabatan ataupun kepentingan lainnya," ujar H. Abdul Gani.

Ia juga menyampaikan bahwa mayoritas anggota FKUB merupakan tokoh-tokoh agama senior yang selama ini mengabdikan waktu dan pikirannya untuk menjaga harmoni kehidupan masyarakat tanpa mengharapkan imbalan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, mengapresiasi dedikasi para tokoh agama yang selama ini menjadi penjaga kerukunan di Kota Depok.

Hasbullah mengusulkan agar ke depan FKUB diperkuat melalui regenerasi dengan melibatkan generasi muda yang memiliki kemampuan di bidang komunikasi dan teknologi digital.

"Kebijaksanaan para tokoh agama senior merupakan fondasi utama FKUB. Namun, di era digital saat ini, FKUB juga perlu diperkuat oleh generasi muda yang melek teknologi dan media sosial sehingga mampu memberikan klarifikasi secara cepat ketika muncul informasi yang belum tentu benar dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat," ujar Hasbullah.

Ia menambahkan bahwa para ulama, rohaniwan, dan pemuka agama sejatinya merupakan tempat masyarakat meminta nasihat dan solusi. Oleh karena itu, hubungan antara tokoh agama dengan masyarakat harus terus dibangun melalui pembinaan, dialog, dan edukasi yang berkelanjutan, bukan hanya ketika terjadi persoalan.

"Tokoh agama seharusnya menjadi tempat masyarakat datang untuk memperoleh nasihat dan jalan keluar. Jangan sampai keberadaan mereka baru dirasakan ketika konflik sudah terjadi. Pencegahan jauh lebih penting daripada penyelesaian setelah masalah muncul," tegas Hasbullah.

Selain itu, Kakanwil HAM Jawa Barat mendorong pemerintah agar dapat meningkatkan dukungan terhadap FKUB melalui penguatan alokasi anggaran dan penyelenggaraan program-program yang berorientasi pada pencegahan konflik sosial keagamaan. Menurutnya, beban tugas FKUB di lapangan semakin besar seiring meningkatnya dinamika masyarakat, sehingga dukungan yang ada saat ini dinilai masih belum sebanding dengan kebutuhan riil dalam menjalankan fungsi pembinaan, mediasi, edukasi, dan penguatan kerukunan umat beragama.

Menutup pertemuan tersebut, Hasbullah berharap sinergi antara Kementerian HAM dengan Pemerintah Kota Depok, FKUB, Kementerian Agama, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat guna membangun budaya toleransi yang adaptif terhadap perkembangan zaman serta menjaga Kota Depok sebagai daerah yang harmonis, damai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.