Penulis: Rajo Galan

Rajo Galan
Oleh Rajo Galan
(Ketua Umum Gema
Pasundan)
Di saat bahan pokok naik, kesulitan ekonomi mencekik masyarakat, daya beli masyarakat menurun dan di saat ini juga 17 kabupaten/kota di Jawa Barat masuk dalam provinsi kemiskinan ekstrem di tahun 2022. Ini seperti diabaikan oleh yang katanya wakil rakyat di Jawa Barat. Ini adalah permasalahan serius yang seharusnya cepat diselesaikan. Di dalam permasalahan ini Anggota DPRD Jawa Barat malah membuat masyarakat geram, marah, dan murka karena melihat anggaran cetak kalender sampai menghabiskan 3 miliar rupiah. Ini bukan lagi isu tapi kenyataan sudah tertera di laman SIRUP LKPP Paket dengan nama Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak memiliki kode 33243409 sampai 33245373 dan ini juga sudah diiyakan oleh Kasubag Humas DPRD Jabar M Hafidz.


Kita melihat
anggota DPRD Jawa Barat ini sangat mengsampingkan dan mengabaikan di tengah
sulitnya ekonomi rakyat, mereka malah menganggarkan untuk kepentingan yang
sangat tidak urgen. Seharusnya di tengah kesulitan masyarakat hari ini angota
DPRD Jawa Barat menjadi solutor dalam permasalahan ini bukan malah menambah
permasalahan yang baru. Anggaran sebesar itu seharusnya dipakai untuk membantu
pemulihan ekonomi masyarakat, dianggarkan untuk bantuan masyarakat miskin di Jawa
Barat bukan malah mencetak kalender dengan nominal yang fantastis.
Kita Gerakan
Mahasiswa Pasundan ingin mempertanyakan seberapa urgensinya mencetak kalender
hingga mencapai nominal Rp3 miliar? Mana yang lebih urgensi membantu pemulihan
ekonomi rakyat, memberikan bantuan rakyat miskin atau cetak kalender? Wahai
yang katanya wakil rakyat jawab!!! Kalian jangan ngawur, ngaco dan berlogika
jungkir balik.
Kami dari Gerakan
Mahasiswa Pasundan tidak akan tinggal diam dalam permasalahan ini. Kita akan
bergerak, berteriak terus dengan lantang dalam hal permasalahan ini karena bagi
kami masyarakat adalah hal yang paling penting untuk kami perjuangkan. Wahai
wakil rakyat Jawa Barat tunggu kami datang di rumah kami yang sedang kalian
duduki di DPRD Jawa Barat.