Penulis: Irvan Dedy

Ilustrasi
Oleh Irvan Dedy
(Guru Matematika
SMA Bakti Mulya 400 dan KLIC LEADER Indonesia-Korea)
“Anak-anak hidup
dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun
tumbuhnya kodrat itu.” (Ki Hadjar Dewantara)
Dunia pendidikan
Indonesia di tahun 2026 tidak lagi sekadar berhadapan dengan masalah klasik
aksesibilitas, melainkan telah memasuki fase krusial: krisis relevansi dan
kualitas di tengah disrupsi teknologi. Dengan alokasi anggaran fungsi
pendidikan yang menembus angka Rp757,8 triliun dalam APBN 2026 dan merupakan sebuah
rekor sejarah baru, maka publik menuntut lebih dari sekadar laporan serapan
anggaran.
Resolusi
pendidikan tahun ini harus mampu menjawab pertanyaan fundamental: sejauh mana
investasi masif ini mampu mentransformasi kompetensi kognitif dan karakter 53
juta siswa Indonesia?
Paradoks Anggaran
dan Output Kognitif
Secara statistik,
Indonesia menunjukkan komitmen luar biasa terhadap pendidikan melalui mandat
konstitusi 20 persen APBN. Namun, terdapat sebuah "jurang realitas"
yang lebar. Data dari hasil asesmen nasional tahun sebelumnya menunjukkan bahwa
meskipun angka partisipasi murni (APM) di tingkat dasar dan menengah hampir
menyentuh 99%, tingkat literasi dan numerasi kita masih berada di bawah
rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Tahun 2026 adalah
titik balik. Di satu sisi, kita merayakan kemajuan infrastruktur digital dan
program makan bergizi yang menyasar jutaan siswa sebagai fondasi fisik. Namun
di sisi lain, kita sedang bertaruh pada perubahan kurikulum yang semakin
teknokratis dengan masuknya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)
dan coding dalam kurikulum nasional.
Hegemoni
Formalisme dan Kesenjangan Digital 4.0
Masalah pertama yang membayangi
resolusi 2026 adalah "Hegemoni Formalisme." Pendidikan kita
seringkali lebih terjebak pada pemenuhan syarat administratif daripada
substansi pedagogis. Guru-guru di lapangan masih merasa terbebani oleh
pelaporan digital yang rumit, yang ironisnya dimaksudkan untuk menyederhanakan
tugas mereka. Akibatnya, waktu interaksi berkualitas antara guru dan murid
tergerus oleh beban layar monitor.
Masalah kedua adalah "Disparitas
Tekno-Sosial." Kebijakan pemerintah yang mulai mewajibkan pengenalan
AI dan coding sebagai mata pelajaran pilihan di SD berisiko memperlebar jurang
antara sekolah di kota metropolis dan sekolah di daerah 3T (Terdepan, Terluar,
Tertinggal). Tanpa pemerataan infrastruktur listrik dan internet yang stabil,
kebijakan ini justru akan menciptakan stratifikasi sosial baru: kelompok
"elit digital" dan kelompok "proletar analog."
Masalah ketiga adalah isu "Kesehatan
Mental dan Etika Digital." Tekanan prestasi dan paparan teknologi
tanpa filter di lingkungan sekolah mulai berdampak pada peningkatan angka
perundungan siber (cyberbullying) dan degradasi moralitas siswa.
Integrasi
Teknologi vs. Esensi Pedagogi
Dalam perspektif
teoretis, teknologi dalam pendidikan seharusnya berfungsi sebagai enabler,
bukan tujuan akhir. Di tahun 2026, integrasi AI dalam ruang kelas telah
mengubah wajah pembelajaran menjadi lebih personalistik melalui Adaptive
Learning. Siswa belajar sesuai kecepatan masing-masing. Namun, risiko yang
muncul adalah hilangnya peran guru sebagai "kompas moral" dan
"pemberi makna."
Data statistik
pendidikan menunjukkan bahwa daerah yang memiliki rasio guru bersertifikat
tinggi namun rendah dalam literasi digital cenderung mengalami penurunan minat
belajar siswa. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran perangkat teknologi
tercanggih sekalipun tidak akan pernah bisa menggantikan kualitas
"perjumpaan" manusiawi di kelas. Revolusi pendidikan 2026 harus mampu
mengintegrasikan aspek kognitif-teknologis dengan aspek afektif humanistik.
Selain itu,
kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan penuh tahun ini
menjadi variabel krusial. Secara ilmiah, pemenuhan gizi adalah prasyarat fungsi
sinapsis otak untuk belajar. Jika program ini berhasil dikelola secara
transparan dan tepat sasaran, Indonesia akan melihat kenaikan skor Human
Capital Index dalam jangka panjang.
Peta Jalan
Transformasi 2026
Sebagai penulis
dan pemerhati pendidikan, saya menawarkan empat solusi strategis sebagai
resolusi pendidikan 2026:
1.
Transformasi guru dari pengajar
menjadi arsitek pembelajaran. Pemerintah harus meredesain pelatihan guru dari
model top-down menjadi komunitas praktisi berbasis bukti. Guru tidak lagi hanya
dilatih menggunakan alat digital, tetapi dilatih bagaimana merancang pengalaman
belajar yang menumbuhkan berpikir kritis (higher-order thinking skills).
Anggaran pendidikan harus difokuskan pada peningkatan kesejahteraan yang
dibarengi dengan kewajiban pengembangan kompetensi berkelanjutan.
2.
Keadilan infrastruktur sebagai syarat mutlak.
Sebelum memaksakan kurikulum AI secara masif, pemerintah wajib memastikan
ketersediaan energi dan konektivitas di 100% satuan pendidikan. Resolusi 2026
harus menjadi tahun "Merdeka Sinyal" bagi pendidikan. Jika tidak,
kurikulum baru hanya akan menjadi narasi indah di Jakarta namun asing di
pelosok Papua atau pelosok Jawa Barat.
3.
Penguatan literasi manusiawi (Human Literacy). Di tengah
gempuran AI, sekolah harus memperkuat literasi manusia: kemampuan berempati,
kepemimpinan, dan etika. Kurikulum 2026 harus menyediakan ruang lebih luas bagi
proyek-proyek sosial dan lingkungan yang melibatkan siswa langsung di
masyarakat. Ini adalah penawar dari kecenderungan individualistik yang dibawa
oleh teknologi digital.
4.
Audit dampak anggaran (Evidence-Based Budgeting). Kita butuh
transparansi radikal dalam penggunaan anggaran Rp 757 triliun tersebut. Setiap
program pendidikan harus memiliki indikator capaian kualitas siswa yang jelas,
bukan sekadar laporan daya serap uang.
Resolusi
Pendidikan 2026 bukan sekadar janji politik atau deretan angka-angka fantastis
dalam APBN. Resolusi sejati adalah komitmen untuk menempatkan martabat siswa
dan kemuliaan guru di atas segala formalitas birokrasi. Kita sedang berada pada
ambang pintu menuju Indonesia Emas 2045, dan apa yang kita tanam di ruang kelas
hari ini baik itu berupa nutrisi makanan maupun nutrisi intelektual adalah
penentu apakah kita akan memanen bonus demografi atau justru bencana demografi.
Pada akhirnya,
segala kebijakan, kurikulum AI, hingga program makan bergizi di tahun 2026 ini
harus bermuara pada satu tujuan besar. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh
tokoh pendidikan dunia, Nelson Mandela: "Education is the most
powerful weapon which you can use to change the world" (Pendidikan
adalah senjata paling ampuh yang dapat kau gunakan untuk mengubah dunia).
Indonesia tidak
kekurangan senjata berupa anggaran maupun teknologi. Yang kita butuhkan saat
ini adalah keberanian untuk memastikan bahwa senjata tersebut berada di tangan
guru-guru yang merdeka dan siswa-siswa yang memiliki kerendahan hati untuk
belajar. Jika resolusi 2026 ini berhasil melampaui sekadar angka dan mencapai
kedalaman makna, maka kita tidak hanya sedang menyiapkan siswa untuk lulus
ujian sekolah, melainkan menyiapkan mereka untuk memenangkan ujian kehidupan di
masa depan.

Penulis
Irvan Dedy, S.Pd., M.Pd. merupakan Guru SMA BAKTI MULYA 400 Jakarta, Anggota Matematika Nusantara, dan Anggota Ikatan Guru Indonesia (IGI). Meraih prestasi sebagai pemenang I Mata Pelajaran Matematika dalam Olimpiade Guru Nasional Jenjang Pendidikan Menengah tahun 2018, Pemenang Best Presentation Mata Pelajaran Matematika pada Olimpiade Guru Nasional (OGN) tahun 2017 tingkat Nasional, peserta Applied Teaching Methods dan Strategies in the 21st Century Program (The University of Queensland Australia), Penerima SATYALANCANA PENDIDIKAN 2019, Peraih Guru Award 2022, Peraih Gold Medal LOPI 2022, Penulis buku Antologi pendidikan, buku matematika dan Lembar kerja Matematika (SD,SMP, &SMA), buku panduan AKM (numerasi), meraih juara 2 lomba FILTRASI pada HGN 2023, dan meraih juara cerita inspirastif KGAA pada HGN 2024. Penulis merupakan anggota dari Korean e-Learning Improvement Cooperation (KLIC) kerjasama pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dan terpilih menjadi KLIC LEADER Indonesia 2024, dan juara lomba menulis cerita hidupku 2025.