DIALOG RESTRUKTURISASI POLTEKNIK KEMENKUMHAM

Kepala Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat (Hasbullah Fudai) menyampaikan beberapa pemikiran dan masukan dalam rangka Restrtukturisasi Politeknik Kemenkumham dan Analisis Instrumen Indeks Kualitas Kebijakan  kepada Tim Balitbangkan Kumham yang dipimpin oleh Kapus Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM, Aman Riyadi.

Hasbullah sebagai perwakilan dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan  pengalaman dan pemikirannya atas jabatan yang pernah diemban di 3 tiga Bidang Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yaitu Kepala Bidang Hukum, Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Kepala Bidang HAM. Khusus di Bidang Hukum ketika pertama kali jabatan fungsional penyuluh diadakan dengan melakukan impasing. Ada salah satu pejabat Kepala Bagian Hukum di Pemerintah Kabupaten ikut impasing menjadi Penyuluh Hukum bersama dengan pegawai di Kanwil kemenkumham Jawa Barat. Ketika surat Keputusan Pengangkatan Fungsional Penyuluh Hukum dikeluarkan, mantan pejabat tersebut tidak mendapat tunjangan fungsional dari daerah karena pemerintah daerah belum ada regulasi yang mengatur jabatan tersebut.

Fungsional perancang Perundang-undangan yang sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sejak pertama kali jabatan tersebut diadakan, perannya hari ini belum semua pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham dalam harmonisasi pembuatan produk Hukum Daerah. 

Sementara di Bidang Hukum, ada 2 pekerjaan utama yang memerlukan dukungan sumber daya manusia yang harus mumpuni yaitu hubungannya dengan kekayaan intelektual berupa Pemeriksaan Pelanggaran Hak Cipta melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan pemberian sertifikat hak kekayaan intelektual berupa Hak Cipta, Merek, Paten dan indikasi geografis.

Tak kalah mendesaknya adalah tusi tentang pengawasan notaris, yang dilakukan bukan sebagai tugas utama, karena para anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris di daerah yang merupakan unsur: pemerintah, notaris, dan akademisi. Unsur pemerintah yang biasa diisi oleh ASN kanwil atau Unit Pelaksana Teknis di daerah tidak dibekali ilmu khusus tentang pelaksanaan tugas Notaris. Sehingga dalam melaksanakan pengawasannya terhadap notaris tidak bisa maksimal. Sebelumnya juga pernah ada kajian dari Balitbangkumham untuk dibuatnya segera fungsional pengawas notaris.

Khusus di bidang HAM, dirasakan sampai saat ini belum ada jabatan fungsional khusus padahal tusi yang dijalankannya dengan berbagai pemangku kepentingan sangat luas menyangkut UPT berbasis HAM, Kabupaten Kota Peduli HAM, Aksi HAM, Ranham, Bisnis dan HAM ditambah tusi Balitbang di daerah. Untuk mengefektifkan fungsional yang ada dengan mengkolaborasi menjadi Fungsional Hukum dan HAM, karena Hukum dan HAM sesuatu yang sangat dekat fungsinya.

Sementara Kasubab Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Hukum Zaki Fauzi menjadikan beberapa masukan untuk jabatan analisi Hukum yang belum ada di tingkat kantor wilayah. Untuk penyuluh Hukum perlu dibekali ilmu komunikasi dan ilmu-ilmu terapan dalam beracara  sehingga bisa membantu ketika beberapa keputusan pemerintah digugat dalam PTUN.

...