DILEMA ETIKA UJIAN BAGI KITA (Refleksi Satu Sisi Kehidupan Stuan Pendidikan)

Oleh Drs. H. Dede, M.Pd.

(Kepala SMAN 2 Cikarang Utara Kab. Bekasi)

Dilema etika adalah kondisi sulit yang dialami seseorang karena dihadapkan pada pilihan bak “buah simalakama”. Pilihannya semua sama risikonya, sama pahitnya dan sama pula daya rusaknya pada kondisi jiwa raga. Kepala sekolah adalah satu di antara entitas yang mengalami dilema etika. Satu sisi peraturan harus ditegakkan, sisi lain tekanan mengarahkan para Kepala Sekolah terpaksa melakukan pelanggaran.

Beberapa kawan sudah menulis tentang “pihak abal-abal” yang datang silih berganti, memberi tekanan tak berhenti sampai pulus “meluncur mulus” masuk kantong para pemodus. Semua Kepala Sekolah menyadari bahwa itu tak boleh terjadi, perbuatan salah dan koruptif. Saat para “pemodus” datang, seakan berdiri di tengah dua pusaran arus yang kuat yakni integritas dan kondusivitas.

Integritas adalah harapan dan idealisme yang menghunjam sangat dalam di hati para pejuang Institusi Pendidikan, namun kondusivitas kadang membutuhkan pengorbanan yang salahnya jelas. Memberi pada pihak manapun adalah kebaikan selama dari sumber yang dibenarkan dan cara-cara yang mulia berdasarkan tuntunan agama. Namun memberi dalam keterpaksaan adalah kesalahan yang perlu dihentikan. Bisakah para Kepala Sekolah  menghentikan “Para Abal-Abal” datang ke sekolah? Jawabanya yakin dan pasti tidak akan bisa karena bukan pemegang kuasa yang digdaya “menggenggam dunia”.  Mereka yang datang berlindung di balik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No 14 Tahun 2008).

Keterbukaan informasi publik memang sangat baik manakala dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tujuannya juga baik. Dalam kenyataan, para “abal-abal” yang datang ke sekolah menggunakan rumus yang hampir sama satu dengan lainnya. Diawali dengan membuka data keuangan sekolah yang mereka miliki atau membuka persoalan yang ada di sekolah, lalu melakukan tekanan dengan kata-kata “patut diduga” dan ancaman “lapor APH”. Fase selanjutnya menjual barang atau memberitahu dan mengarahkan pengadaan melalui SIPLAH “jalur mereka”. Dengan berombongan mereka datang berusaha pulang bawa uang. Kondisi sulit bagi para Kepala Sekolah karena nurut salah menentang juga masalah. Sebuah dilema etika yang nyata ada, namun sering kali tak dimunculkan karena alasan “keselamatan”.

Institusi Pendidikan butuh perlindungan, butuh ketenangan dan butuh dukungan untuk mencapai keberhasilan. Bonus demografi yang sangat menjanjikan kemajuan hanya akan jadi angan-angan manakala institusi pendidikan tidak mendapat proteksi dari para petinggi negeri.

Bonus demografi tahun 2045 akan menjadi sia-sia manakala mereka tak memiliki kualitas yang prima. Dan  kualitas sumber daya manusia yang unggul hanya bisa diwujudkan memalui sebuah proses di satuan Pendidikan yang memiliki ruang cukup untuk berkreasi dan berinovasi. Satuan Pendidikan yang setiap hari hidup dalam gangguan tidak mungkin bisa focus meraih keunggulan. Untuk itu,  satuan Pendidikan harus dijauhkan daripara abal-abal  penyebab timbulnya  dilemma etika.

Beberapa gagasan untuk memajukan pendidikan dan menjauhkan dilemma etika  dari satuan pendidikan kita :

Pertama, pemberlakukan manajemen berbasis sekolah dengan jaminan kemerdekaan dalam mengelola satuan Pendidikan dan fleksibilitas penggunaan anggaran. Kemerdekaan menjadi komponen penting untuk meraih kemajuan. Institusi Pendidikan yang terus menerus “ditekan” oleh para pemodus, energinya akan terkuras dan habis untuk menghadapi persoalan yang jauh dari urusan Pendidikan. Beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah sebenarnya sudah mendukung kemajuan. Misalnya, keberadaan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan memberikan ruang tanggung jawab pembiayaan pendanaan Pendidikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah dan Masyarakat. Namun dalam implementasinya, partisipasi Masyarakat dalam pembiayaan Pendidikan sering dipersoalkan karena dianggap pungutan. Dari aspek regulasi, keterlibatan Masyarakat dalam pembiayaan Pendidikan yang dianggap benar adalah melalui sumbangan dan atau bantuan, tidak boleh jenisnya pungutan.  Bagi satuan Pendidikan sebenarnya tidak menjadi masalah tentang istilah, yang jadi persoalan adalah masih adanya beda pendapat dalam menafsir pungutan, bantuan dan sumbangan. Berarti, satuan Pendidikan sangat menantikan  kriteria yang terperinci, mana pungutan, mana sumbangan dan yang mana bantuan yang dipedomani oleh APH, LSM, Pers, warga sekolah maupun Masyarakat luas.

Kedua disediakan lawyer atau pengacara khusus oleh pemerintah sesuai dengan kewenanganya. Misalnya untuk SMA, SMK dan SLB pengacaranya disediakan oleh pemerintah provinsi dan dibayar oleh pemerintah provinsi. Dengan adanya pengacara maka guru dan kepala sekolah yang mendapat “surat cinta” – istilah kami di sekolah untuk menunjukan surat dari LSM atau Pers- tinggal menyerahkan penangananya kepada pengacara. Kepala Sekolah dan guru akan lebih focus untuk memajukan Pendidikan.

Ketiga memasukan Pendidikan pada projek strategis nasional  dengan perlakukan khusus. Sekolah wajib mendapat pengawasan agar tidak  salah jalan. Namun jika setiap orang secara indipidu maupun badan hukum . bisa langsung datang kesekolah untuk klarifikasi dan minta data, minta wawancara dan meminta lain-lainya lagi, waktu dan energi akan terkuras pada akhirnya pendidikan akan terjun bebas.

Keempat menyediakan Lembaga khusus pengelola keuangan sekolah dengan tenaga professional yang memahami persekolahan dan ahli dalam bidang keuangan. Kepala sekolah tidak lagi menjadi kuasa pengguna anggaran, tetapi memiliki kemerdekaan untuk mengajukan anggaran dan menerima segala hal yang dibutuhkan satuan Pendidikan tanpa harus jelimet urusan administratif. Kebutuhan siswa, kebutuhan guru, kebutuhan sarpras dicukupi oleh pemerintah dengan sistem yang baik dan tidak melibatkan kepala sekolah dalam penggunaan anggaran. Selama ini Kepala Sekolah menjadi “sasaran” oleh fihak dari luar karena mereka berasumsi para kepala kekolah mengelola anggaran besar dengan segala kemungkinannya sesuai dengan persepsi masing-masing.

Kelima jadikan integritas sebagai prioritas. Dalam segala aspek kehidupan sekolah, integritas akan  berbading lurus dengan kualitas. Ketika  sekolah menggagas sebuah aktivitas, maka prioritaskan orang yang berintegritas untuk mengelola atau menjadi panitia. Sebagai contoh, untuk memilih panitia PPDB maka kriteria pertama adalah kualitas integritas. Manakala integritas tidak menjadi prioritas maka persoalan akan bermunculan karena ketidakkonsistenan menjalankan peraturan. Orang yang berintegritas memiliki garis tegak lurus dalam hal sikap, perkataan dan perbuatan. Tidak hanya dalam PPDB dibutuhkan orang yang berintegritas. Dalam semua aspek, integritas harus terimplementasi dengan jelas.

Dalam institusi yang berintegritas tinggi, kesalahan-kesalahan sebagian besar dapat dihindarkan, regulasi ditaati dan pada akhirnya dilema etika menjauh dari sekitar kita.