Dilema Keseragaman: Jilbab dan Identitas dalam Upacara Bendera

Oleh Bambang Aribowo

(Guru PPKn di SMAN 1 Rumpin, Kabupaten Bogor/Ketua FK MGMP PPKn Provinsi Jawa Barat)

Melihat pengibar bendera yang melepas atau disuruh melepas jilbab di tengah pengukuhan sebagai petugas upacara di IKN, tentunya membuat heboh masyarakat luas. Banyak yang merasa ini tindakan yang kurang pantas, apalagi di momen sakral seperti upacara bendera. Padahal, jilbab adalah bagian dari identitas dan keyakinan seseorang. Pertanyaannya, kenapa sampai harus dilepas? Apakah ada tekanan atau aturan tertentu yang mengharuskan seperti itu? Kalau iya, ini perlu dikritisi ! Negara kita menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berkeyakinan, masa iya masih ada yang mengatur sampai sejauh itu?

Melepas jilbab saat upacara juga bisa dianggap sebagai bentuk ketidaknyamanan atau ketidakamanan. Kalau memang ada aturan yang memaksa, ini bisa jadi indikasi bahwa aturan tersebut tidak menghargai keberagaman dan kebebasan individu. Yang jelas, setiap individu punya hak atas tubuh dan keyakinannya sendiri. Kita harus terus mendorong agar lingkungan di sekitar kita, termasuk dalam acara resmi seperti upacara bendera, menghormati dan menghargai keberagaman tersebut.

Melihat running teks yang yang saya baca di media ada penjelasan dari BPIP yang menyatakan tindakan melepas jilbab dilakukan demi keseragaman, rasanya sangat ironis . Bukankah semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika? Dalam keragaman, kita justru menemukan kekuatan dan keindahan. Keseragaman tidak harus berarti menyeragamkan segalanya, apalagi sampai mengabaikan identitas dan keyakinan seseorang. Ketika bicara soal Bhinneka Tunggal Ika, kita bicara soal bagaimana berbagai suku, agama, dan budaya bisa hidup berdampingan dengan damai. Menyeragamkan dalam arti memaksakan satu cara pandang atau aturan tanpa mempertimbangkan perbedaan justru bertentangan dengan semangat tersebut.

Mengapa kita tidak bisa menghargai perbedaan sebagai bagian dari identitas kita? Apakah keseragaman itu harus berarti menghapus semua yang berbeda dan unik? Dalam banyak kasus, justru keberagamanlah yang membuat kita lebih kuat dan kaya akan pengalaman serta perspektif. Kita perlu mengingat bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman. Setiap individu berhak menunjukkan identitasnya, termasuk dalam hal berpakaian. Jilbab, misalnya, bukan hanya sekadar kain penutup kepala, tetapi juga simbol dari keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh pemakainya. Memaksa seseorang untuk melepasnya demi alasan keseragaman adalah tindakan yang tidak menghargai hak dan kebebasan individu.

Mari kita kritis terhadap aturan dan kebijakan yang mengabaikan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus mendorong terciptanya lingkungan yang benar-benar inklusif dan menghargai perbedaan. Keseragaman yang sebenarnya adalah ketika kita bisa menghargai setiap individu dalam keberagamannya, bukan dengan menyeragamkan semua orang. Saatnya kita bersuara dan berdiri teguh untuk nilai-nilai yang kita yakini. Jangan biarkan tekanan atau aturan yang tidak menghormati kebebasan dan identitas individu terus berlanjut. Kita bisa menjadi agen perubahan yang menginspirasi, mengingatkan semua orang bahwa dalam perbedaan, kita tetap satu, Indonesia.

Menurut Bung Karno, dari lima sila dalam Pancasila, jika diperas akan menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Namun, ada juga pandangan bahwa ketika seseorang mampu menjalankan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka keempat sila lainnya akan mampu diamalkan. Dalam konteks ini, mari kita hubungkan dengan kasus pengibar upacara yang melepas jilbab demi alasan keseragaman.

Ketika kita bicara tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, kita bicara tentang penghormatan terhadap keyakinan dan agama setiap individu. Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya tanpa paksaan atau tekanan. Melepas jilbab saat menjadi petugas upacara, dengan dalih keseragaman, bertentangan dengan prinsip dasar ini.

Mengamalkan sila pertama berarti kita menghormati kebebasan beragama dan keyakinan setiap individu. Ini bukan hanya tentang toleransi, tetapi juga tentang memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengekspresikan keyakinannya dengan bebas dan tanpa rasa takut. Jika kita benar-benar menjalankan sila pertama ini, maka seharusnya tidak ada tekanan bagi seseorang untuk melepas simbol keyakinannya, seperti jilbab, demi alasan keseragaman.

Selain itu, dengan menghormati Ketuhanan Yang Maha Esa, kita secara otomatis akan mengamalkan keempat sila lainnya. Contohnya, sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengajarkan kita untuk memperlakukan setiap orang dengan adil dan bermartabat, tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan. Memaksa seseorang melepas jilbab jelas tidak adil dan tidak beradab.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Persatuan bukan berarti menyeragamkan, tetapi menerima dan menghargai perbedaan sebagai kekuatan kita. Menghormati simbol keagamaan, seperti jilbab, adalah cara kita menjaga persatuan yang sejati.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengajarkan kita untuk mengambil keputusan dengan bijaksana dan melalui musyawarah. Keputusan yang memaksa seseorang melepas jilbab tidak mencerminkan hikmat kebijaksanaan. Kita perlu mendengarkan dan memahami alasan serta keyakinan setiap individu sebelum membuat keputusan.

Akhirnya, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengharuskan kita untuk memberikan keadilan bagi semua orang, termasuk dalam hal beragama dan berkeyakinan. Keadilan sosial berarti setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengekspresikan keyakinannya tanpa diskriminasi.

Jadi, ketika kita benar-benar mengamalkan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, keempat sila lainnya akan otomatis terwujud. Dalam kasus pengibar upacara yang melepas atau disuruh melepas jilbab, ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Mari kita terus menghormati dan menjaga kebebasan beragama setiap individu, karena itulah esensi dari Pancasila yang sejati.