Dilema KKM di Pelosok Daerah

Oleh Ramdan Nugraha, S.Pd. Gr.

(Guru SMK Negeri 2 Leles Cianjur)

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan atau kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan batas ambang kompetensi (Permendiknas No. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan).

Sementara itu pada Permendikbud No. 53 Tahun 2015 dinyatakan bahwa KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan.

Karakteristik peserta didik adalah potensi yang ada pada peserta didik yaitu berupa kemampuan dasar. Karakteristik mata pelajaran merupakan tingkat kesulitan atau kompleksitas materi yang terdapat pada mata pelajaran. Dan kondisi satuan pendidikan ditunjukan oleh adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran tertentu. Kesimpulannya, KKM setiap mata pelajaran akan berbeda dengan mata pelajaran yang lain tergantung tiga hal tersebut.

Singkatnya, apabila seorang peserta didik dapat mencapai atau bahkan melebihi KKM yang ditentukan oleh satuan Pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa peserta didik tersebut dapat melanjutkan ke materi berikutnya atau lulus. Jika tidak, maka diadakan remedial sehingga peserta didik tersebut dapat mencapai KKM. Jika masih tidak dapat mencapai KKM, maka peserta didik tidak lulus.

Jika dipahami lebih lanjut, keberadaan KKM sebenarnya kurang berkorelasi dengan potensi peserta didik yang beragam. Contohnya, seorang peserta didik yang gemar dalam bidang seni biasanya maka dia akan dapat mencapai KKM mata pelajaran kesenian, namun tidak halnya dalam bidang Matematika. Begitu pun sebaliknya. Dengan keberadaan KKM, kita seolah-olah memaksakan sesuatu tidak pada tempatnya.

Kemudian, dalam penentuan KKM seperti yang tersebut sebelumnya yaitu memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidik. Ini berdampak pada nilai KKM suatu satuan Pendidikan akan berbeda dengan yang lain. Satuan Pendidikan yang berada di daerah perkotaan biasanya akan memiliki nilai KKM yang lebih tinggi dibanding yang berada di daerah pedesaan atau yang jauh dari perkotaan. Hal ini akan berimbas pada daya saing peserta didik ketika mereka masuk ke jenjang berikutnya yang membutuhkan atau memakai nilai rapor sebagai salah satu syarat masuk. Seperti sekolah kedinasan, kemiliteran, kepolisian, dan sebagainya. Tentu hal ini akan merugikan mereka yang lulus dari satuan pendidikan yang jauh dari perkotaan karena tentu nilai mereka akan lebih rendah.

Menyiasati hal tersebut, satuan pendidikan yang berada jauh dari perkotaan biasanya menentukan KKM tanpa memperhatikan 3 hal tersebut di atas. Seperti yang penulis alami sendiri ketika menentukan KKM dengan mempertimbangkan 3 hal itu, ujung-ujungnya mendapat teguran karena KKM yang dihasilkan menurut pimpinan terlalu kecil. Padahal memang pada kenyataannya dengan mempertimbangkan 3 hal itu hasilnya demikian.

Selanjutnya, bagaimana jika di akhir peserta didik tetap tidak mencapai KKM apakah tidak lulus? Bagi sekolah besar yang mayoritas berada di perkotaan mungkin hal itu menjadi mungkin, namun bagi kami di pelosok tidak demikian. Jika kami di pelosok yang merupakan sekolah kecil tidak meluluskan peserta didik, maka di tahun berikutnya penerimaan peserta didik baru akan mengalami penurunan karena mereka tidak ingin tidak lulus. Hal ini diperkuat juga oleh kebijakan dinas setempat yang mengharuskan peserta didik lulus 100 persen. Jika peserta didik tidak dapat mencapai KKM, maka nilai akhir harus minimal KKM dengan catatan tidak melakukan tindakan pidana.

Akhirnya, bagi kami di pelosok proses pembelajaran lebih ditekankan pada pembelajaran sikap. Jika sikap peserta didik baik, maka mereka akan mudah menyerap pembelajaran akademis. KKM hanyalah angka akademis yang dapat dimanipulasi sedemikian rupa hingga dapat tercapai oleh peserta didik. Semoga ke depan peserta didik tidak hanya dijadikan sebagai objek untuk memaksakan KKM, namun juga dapat dikembangkan potensi yang dimilikinya.