Penulis: Miftah Farid

Ilustrasi
Oleh Miftah
Farid
(Mahasiswa
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Pengawas
sekolah merupakan salah satu jabatan fungsional di bidang rumpun Pendidikan.
Jabatan ini termasuk tenaga kependidikan yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan
pengawasan manajerial di satuan Pendidikan.
Pengawasan yang dilakukan memegang peranan
penting dalam memastikan bahwa proses pendidikan berjalan dengan baik sesuai
dengan standar nasional Pendidikan. Melihat hal tersebut, tentunya peran
pengawas sekolah sangat penting dalam peningkatan mutu satuan Pendidikan.
Akan tetapi, urgensi jabatan pengawas sekolah nampaknya
tidak selaras dengan fakta di lapangan. Merujuk dari berita Antaranews.com
tanggal 23 Februari 2024, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan
bahwa saat ini terjadi kekurangan pengawas sekolah secara nasional.
Dari total kebutuhan pengawas sekolah secara
nasional sebanyak 35.831, saat ini baru terpenuhi sebesar 16.280. Artinya masih
terdapat kekurangan sebanyak 22.531 pengawas sekolah yang dibutuhkan. Bahkan dari 16.280 pengawas sekolah yang ada sebanyak 720 orang di
antaranya pensiun pada 2023 dan 2.260 orang akan pensiun pada tahun ini.
Persoalan yang sama juga terjadi di Kementerian
Agama yang menaungi pengawas sekolah pada madrasah. Dikutip dari Tempo.co
tanggal 24 April 2024, Thobib Al-Asyhar selaku Direktur Guru dan Tenaga
Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama mengungkapkan bahwa jumlah
pengawas madrasah masih sangat kurang sehingga mengakibatkan terjadinya
ketimpangan rasio antara pengawas dengan jumlah madrasah.
Nampaknya memang persoalan kurangnya pengawas
sekolah sudah terjadi sejak lama. Kekurangan pengawas sekolah bisa terjadi
karena banyak hal mulai dari pengawas yang purna tugas, bakal calon pengawas
yang tidak lulus seleksi dan tidak memenuhi persyaratan, hingga para guru dan
kepala sekolah yang memang tidak minat melanjutkan karir sebagai pengawas
sekolah.
Tentuya ini merupakan tantangan bagi pemerintah
untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena jika dibiarkan terus berlarut
dikhawatirkan akan mengganggu upaya peningkatan kualitas Pendidikan mengingat
peran pengawas begitu penting dalam mencapai tujuan Pendidikan nasional.
Meskipun perlu disadari juga bahwa untuk memenuhi kekurangan pengawas
membutukan waktu yang tidak sebentar.
Untuk saat ini mungkin langkah yang bisa
diambil oleh pemerintah sebagai alternatif solusi ialah dengan meningkatkan
kompetensi pengawas yang ada sekaligus mengembangkan layanan pengawasan
berbasis digital. Dengan pemanfaatan teknologi diharapkan pengawasan dapat
dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
Selain itu, untuk ke depan mungkin pemerintah juga
bisa mempertimbangkan kebijakan baru terkait rekrutmen pengawas sekolah. Dimana
jabatan pengawas sekolah dapat diisi melalui proses rekrutmen Calon Aparatur
Sipil Negara (CASN) layaknya guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tentu dengan
menetapkan terlebih dahulu kualifikasi dan kompetensi yang sepadan dengan tugas
pengawasan.
Dengan demikian, diharapkan persoalan
kekurangan akan kebutuhan pengawas sekolah kedepannya secara perlahan dapat
terselesaikan sehingga pemerintah dapat menghadirkan dan memastikan Pendidikan
yang berkualtas bagi masyarakat.