Dinamika Pembiayaan Pendidikan di Tengah Prioritas Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Penulis Ahmad Riyadi

Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam UIN Bandung

Apa yang membuat negara menjadi maju? Apakah dengan diukur dari luas wilayahnya atau dengan banyaknya penduduk. Singapura dengan penduduk kurang dari 5 juta jiwa dan luas wilayahnya setara dengan satu kota Jakarta bisa menjadi negara maju di dunia walaupun dengan keterbatasan wilayah dan sumber daya alam. Sementara itu China yang memiliki 1, 4 miliar penduduk dan dengan wilayah yang luas juga mampu menjadi negara maju. Mengapa negara yang kecil dan besar bisa menjadi negara maju? Jawabannya karena negara-negara tersebut fokus kepada Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan SDM yang unggul menjadi kunci negara tersebut menjadi negara makmur. SDM unggul hanya dapat diperoleh dari proses pendidikan yang berkualitas.

Apa sebenarnya yang disebut dengan pendidikan? Apakah relapan disebut sebgai proses transfer ilmu pengetahuan dari guru ke siswa. Jika defenisi pendidikan hanya sebatas itu maka sangat sempit tentunya ruang seorang guru menjadi terbatas. Pendidikan lebih sesuai dengan defenisi proses pembentukan kesadaran, karakter dan struktur berpikir manusia secara konteks sosial, politik, dan budaya. Saya setuju dengan pandangan paulo Freire bahwa pendidikan adalah proses dialigis menuju pembebasan. Pendidikan semacam ini hanya akan dapat diperoleh melalui guru dan standar sarana prasarana yang berkualitas melalui pembiayaan pendidikan yang baik.

Dalam konteks pembiayaan pendidikan maka diperlukan anggaran untuk mencapai mutu. Sebagai perbandingan anggaran dana pendidikan negara-negara maju menagalokasikan dengan serius Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD), contohnya Amerika Serikat mengalokasikan 13.500-13.900 Triliun APBDnya untuk pengembangan pendidikan, hasilnya intitusi pendidikan di negara itu menjadi yang terbaik di dunia. Pendidikan yang berkualitas akhiranya mereka peroleh dari investasi pendidikan yang besar melalui pembiayaan pendidikan yang sangat baik dan teroganisir. Sementara dalam islam juga sangat memperhatikan pembiayaan pendidikan contohnya melalui fasilitas Baitul mal dizaman khulafaur rashidin dan dinasni umayyah. Pada masa itu semuah ilmuan dan guru dihargai oleh negara melalui standar kualitas gaji yang layak.

Dalam konteks negara indonesia melalui UUD 1945pasal 32 ayat 4 “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Namun pelaksanaannya tata kelola anggaran pendidikan di lapangan sangat jauh dari amanah undang-undang tersebut. Apalagi dengan adanya redistribusi anggaran pendidikan kedalam program prioritas nasional “Makan Bergizi Gratis” yang menelan anggaran sebesar 335 Triliun. Anggaran yang besar khusus untuk program tersebut tentunya berdampak terhadap keberlanjutan pembiayaan pendidikan secara nasional .

Sementara masih ada puluhan ribu sekoalh rusak diselurush Indonesia, masih ada jutaan guru honorer yang gajinya dibawah 1 juta rupiah perbulan, masih banyak anak indonesia yang tidak mampu membeli peralatan seragam dan alat tulis sekolah. Mari kita bayangkan dengan anggaran 335 T maka bisa memperbaiki 67 ribu sekolah dengan asumsi 5 M persekolah. Dengan anggaran 335 T bisa menaikan standar gaji guru dan dosen di seluruh indonesia. Bahkan kita hanya butuh 51 T untuk membiayai 100.000 orang kuliah ditempat pendidikan berkualitas di dunia. Kita bisa menggratiskan seragam, alat tulis dan sekolah gratis terhadap 67 juta siswa.

Secara normatif, pendidikan di Indonesia telah dijamin konstitusi melalui kewajiban alokasi minimal 20% APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam praktik fiskal kontemporer, muncul dinamika ketika sebagian besar anggaran dalam fungsi pendidikan dialokasikan untuk program non-pedagogis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Walaupun program ini memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan peserta didik, pengelompokannya ke dalam pos pendidikan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang makna substantif anggaran pendidikan itu sendiri. Secara kritis dapat dikatakan bahwa ketika anggaran pendidikan “digerogoti” oleh program di luar inti proses pembelajaran, maka yang terancam bukan sekadar angka statistik, tetapi kualitas transformasi pendidikan itu sendiri.