Dinamika Penetapan Hari Lahir Pancasila

Oleh Iwan Kartiwa

(Praktisi Pendidikan)

Besok, tanggal 1 Juni Bangsa Indonesia akan merayakan sebuah peristiwa penting bernegara yaitu hari lahirnya Pancasila (HLP). Sekalipun secara in formal sudah dirayakan pada masa-masa sebelumnya, ternyata secara formal kenegaraan, hari lahirnya Pancasila baru ditetapkan pada tahun 2016. Hal ini didasarkan pada Keputusan Presiden RI No. 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang ditetapkan oleh Presiden RI waktu itu Presiden Joko Widodo. Dalam Keppres tersebut terdapat klausul yang memutuskan 4 (empat) poin penting sebagai berikut, yakni: PERTAMA : Menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. KEDUA : Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional. KETIGA : Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Artinya secara formal sejak Keppres tersebut ditandatangani Presiden maka setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Menarik untuk dicermati, ternyata penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila bukanlah hal yang mudah dan sesederhana yang dibayangkan. Dalam prosesnya terjadi dinamika dan polemik yang cukup alot untuk memutuskannya. Dinamika yang terjadi sangat dipengaruhi oleh persepsi dan perspektif (sudut pandang) dari setiap pendapat yang muncul dengan beragam argumentasi yang dikemukakan. Sebelum, pemerintah memutuskan 1 Juni sebagai HLP, ternyata dalam prosesnya ada 2 hal yang mengemuka yaitu terkait hari pasti (hari yang dianggap paling pantas disandingkan sebagai HLP, serta satu lagi soal siapa yang paling awal menamakan istilah Pancasila. Pancasila inilah kemudian dalam perjalanan bangsa ini memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat fundamental dan strategis dalam bernegara di Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi di negara Indonesia sangat penting dan tak tergantikan.  Pancasila dengan lima silanya memiliki sebagai 1). Dasar Negara: Menjadi landasan filosofis dan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tata negara. 2). Sumber dari Segala Sumber Hukum: Segala peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya, dan 3). Ideologi Negara: Menjadi cita-cita dan pedoman bagi arah pembangunan bangsa. Adapun fungsi Pancasila dalam bernegara meliputi: 1). Pandangan Hidup Bangsa (Way of Life): Menjadi kristalisasi nilai-nilai, moral, dan budaya yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. 2). Jiwa dan Kepribadian Bangsa: Menjadi ciri khas pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya di dunia. 3). Pemersatu Bangsa: Menjembatani berbagai perbedaan di masyarakat melalui nilai toleransi dan keadilan sosial, dan 4). Perjanjian Luhur: Kesepakatan bersama seluruh elemen bangsa saat mendirikan negara Republik Indonesia yang harus terus dijaga.

Kembali ke soal dinamika HLP, tercatat sebelumnya ada diskursus (pertukaran ide dan perdebatan) mengenai hari yang paling pantas disebut HLP. Diskursus ini setidaknya meliputi 3 (tiga) hari penting yakni tanggal 1 Juni 1945, 18 Agustus 1945 dan 5 Juli 1959.. Argumentasinya sebagai berikut. Pertama, tanggal 1 Juni 1945. Pendapat mengenai tanggal 1 Juni sebagai HLP didasarkan pada sebuah momen penting ketika Ir. Soekarno menyampaikan pidato bersejarah di sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam pidato tersebutlah kemudian Soekarno untuk pertama kalinya memperkenalkan lima prinsip dasar yang diusulkan sebagai sebuah fondasi bagi negara Indonesia yang saat itu sudah mau merdeka. Lima prinsip itu kemudian diberi nama atau disebut dengan istilah “Pancasila”. Soekarno menyebutkan lima asas tersebut, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, mufakat (demokrasi), kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Ia menyampaikan pemikirannya dengan sangat terstruktur dan menjelaskan bahwa kelima nilai ini merupakan jiwa bangsa Indonesia yang majemuk.

Kedua, 18 Agustus 1945. Pendapat ini didasarkan peristiwa sehari setelah kemerdekaan yakni 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila. Pancasila tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah yang disahkan saat itu adalah naskah pancasila yang kita kenal hingga saat ini. Selain itu, Pancasila yang diperkenalkan Bung Karno pada 1 Juni 1945 berbeda dengan yang diakui sekarang. Menurut pendapat pakar hukum tata negara Refly Harun, Pancasila masih dalam kandungan (tataran ide) pada saat 1 Juni. "Menurut hukum tata negara ya Hari Lahir Pancasila adalah 18 Agustus saat PPKI mengesahkan UUD 1945 yang di dalamnya berisi Pancasila dalam pembukaan. As simple as that (sesederhana itu)," kata Refly kepada CNNIndonesia.com.

Ketiga, 5 Juli 1959. Pemilihan tanggal 5 Juli sebagai HLP didasarkan pada argumentasi bahwa konstruksi Pancasila yang utuh sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, terdapat dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pendapat ini disampaikan oleh R.M Ananda B. Kusuma, Peneliti senior Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan Pancasila sebagai dasar negara yang sah adalah Pancasila dalam UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta sebagai suatu rangkaian kesatuan sebagaiman didekritkan oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan penelusuran Ananda terhadap dokumen-dokumen otentik yang sempat hilang ternyata pada 1 Juni baru sekadar dicetuskannya ide-ide tentang lima prinsip sebagai dasar negara yang dinamai Bung Karno saat itu sebagai Pancasila. Sedangkan isi dari Pancasila sendiri mengalami beberapa kali perubahan dan baru memiliki bentuk akhirnya berdasarkan sejarah konstitusi yaitu Pancasila yang tertuang dalam Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959.

Hal lain yang menyertai kapan HLP yang paling otentik, adalah mengenai siapa yang paling awal menyebutkan istilah Pancasila. Ada 2 pihak yang berbeda, yaitu ada yang menyatakan berasal dari Bung Karno dan ada pula yang menyatakan bukan. Secara historis sebenarnya yang paling awal mengemukakan istilah “Pancasila” tersebut adalah memang Soekarno yang disampaikan ketika pidato pada Sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Cosakai yang merupakan badan bentukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Jadi intinya yang pertama kali menyebutkan istilah “Pancasila” adalah Bung Karno, namun yang menemukan istilah tersebut tidak lain adalah Mrs. Muhammad Yamin. Sebagaimana dikutip dari tulisannya M. Arief Khumaidi dalam laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia yang berjudul Pancasila: Sebuah Kesepakatan Sebagai Bangsa (https://setkab.go.id/pancasila-sebuah-kesepakatan-sebagai-bangsa/, menyebutkan bahwa istilah Pancasila memang benar Soekarno yang mengemukakan secara harfiah artinya lima dasar. Istilah Pancasila ini merupakan saran seorang ahli bahasa (Muhammad Yamin) yang pada saat itu duduk di sebelah Soekarno. Oleh karena itu rumusan Soekarno disebut yang lima prinsip disebut dengan istilah Pancasila, yang tiga prinsip disebut Trisila, dan yang satu prinsip disebut Ekasila

Demikian tadi sekelumit dinamika penentuan HLP dan siapa yang mengemukakan istilah Pancasila. Saat ini pemerintah sudah memutuskan dan memastikan bahwa 1 Juni adalah hari yang dianggap paling otentik untuk HLP. Oleh sebab itu apabila hal ini sudah diputuskan oleh pemerintah adalah tugas kita bersama sebagai bangsa untuk dapat menghargai dan menghormati keputusan tersebut dengan penuh kesadaran dan sikap positif. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 tahun ini.