Diplomasi dan Gerilya Mahasiswa: Fathimah (UI), Zahra (Trisakti), dan Tekanan yang Saling Melengkapi

Oleh Ade Munajat

Pendahuluan: Dua Wajah yang Berjalan Beriringan

Saya mebyimak percakapan Rosi, Fatimah dan Budiman Sujatmiko, sambil teringat bahwa gerakan mahasiswa jarang benar-benar efektif kalau hanya satu mode. Ada yang harus masuk ke ruang dialog agar argumennya terdengar utuh, dan ada yang harus tetap di jalan agar tekanan tidak mudah dilupakan. Dalam konteks aksi #IndonesiaSadar sekitar Sumpah Pemuda 2026 dan evaluasi dua tahun Prabowo-Gibran, Fathimah Azzahra dan Zahra Nazira seolah membagi peran itu secara alami. Yang satu duduk di studio ROSI menagih janji dan “titip pesan”, yang lain berorasi di mobil komando mengikrarkan sumpah dan mengusung Tritura. Pertanyaan yang muncul di benak saya: apakah mereka benar-benar saling melengkapi, seperti Hatta-Sjahrir di jalur diplomasi dan Sudirman di jalur gerilya? Secara garis besar, ya. Tapi ada catatan yang membuat analogi ini tidak bisa diambil mentah-mentah.

Jalur Diplomasi Fathimah: Membuat Kritik Bisa Didengar

Fathimah memilih jalur yang lebih “masuk”. Ia tidak hanya berteriak, tapi membingkai persoalan dengan runtut: etika program MBG, keamanan pangan, kualitas kerja yang diharapkan, dan yang paling mengena, permintaan agar menteri melapor sesuai kenyataan lapangan supaya Presiden tidak tertipu oleh laporan yang bagus di atas tapi berbeda di bawah. Ketika berhadapan dengan Rocky Gerung atau Budiman Sudjatmiko, ia berhasil membuat lawan bicara mengakui celah tanpa harus kehilangan muka. Itu bukan soal menang atau kalah debat, melainkan soal membuat ruang dialog tetap terbuka.

Saya pribadi melihat kekuatan di sini. Kritik yang dibawa dengan tenang dan berbasis pengamatan lapangan lebih sulit diabaikan daripada orasi yang hanya mengulang tuntutan. Di ROSI, ia menagih janji 19 juta lapangan kerja Gibran, mengkritik fokus berlebih pada satu program, lalu meninggalkan pesan yang bersifat internal: jaga agar informasi yang sampai ke Presiden tetap jujur. Jalur ini membangun legitimasi moral dan intelektual. Ia membuat isu mahasiswa tidak mudah dicap sebagai sekadar emosi atau ketidakpahaman, melainkan sebagai masukan yang perlu dijawab secara serius.

Jalur Aksi Zahra: Menjaga Agar Tekanan Tidak Padam

Zahra Nazira dan rekan-rekan di Trisakti memilih jalur yang lebih langsung. Orasi di atas mobil komando, ikrar sumpah mahasiswa, dan pengusungan Tritura di sekitar Monas menciptakan kehadiran fisik yang tidak bisa digantikan oleh talkshow. Tanpa aksi jalanan seperti ini, dialog di studio bisa dengan mudah menjadi formalitas yang selesai begitu kamera dimatikan. Demo #IndonesiaSadar di Bundaran HI dan titik-titik lain membuat isu terlihat oleh publik luas, bukan hanya oleh penonton setia program ROSI.

Di sini saya merasa ada fungsi yang berbeda. Aksi jalanan menjaga momentum dan mengingatkan bahwa tuntutan itu berasal dari rasa tidak puas yang nyata di lapangan, bukan sekadar wacana elite. Ketika Zahra dan kawan-kawan menyuarakan pemulihan ekonomi, ekologi, pendidikan, kesehatan, serta pemberantasan inkompetensi, mereka sedang menempatkan isu-isu itu di ruang publik dengan cara yang sulit diabaikan sepenuhnya. Tanpa tekanan ini, jalur diplomasi Fathimah bisa berjalan sendirian dan mudah ditunda.

Saling Melengkapi: Analogi Sejarah dan Realitas Hari Ini

Analogi dengan Hatta-Sjahrir dan Sudirman terasa masuk akal pada tingkat strategi. Yang satu membuka saluran negosiasi dan membangun legitimasi, yang lain menjaga tekanan agar perundingan tidak berjalan sepihak. Hari ini, Fathimah membuka saluran agar kritik terdengar dan di-reframe menjadi bahasa kebijakan (layanan dasar universal, laporan yang jujur, kualitas kerja baru), sementara Zahra memastikan saluran itu tidak sepi dan tetap ada “harga” jika diabaikan. Tanpa diplomasi, aksi jalanan mudah dicap tidak konstruktif. Tanpa tekanan jalanan, diplomasi mudah menjadi basa-basi.

Namun, saya juga merasa perlu hati-hati. Konteks 1945-1949 adalah perjuangan melawan penjajah asing dalam perang kemerdekaan. Sekarang, ini adalah tekanan internal dalam negara berdaulat yang menggunakan hak berdemo dan berbicara. Pemerintah juga sudah menyerap sebagian suara, Rocky masuk Wantimpres, Budiman yang dulunya aktivis kini memimpin lembaga pengentasan kemiskinan. Jadi “gerilya” di sini bukan perang bersenjata, melainkan mobilisasi opini dan aksi damai. Risiko co-optasi lebih besar: dialog bisa menyerap energi tanpa mengubah kebijakan secara fundamental, sementara aksi berulang bisa kehilangan daya kejut jika tidak diiringi hasil yang terasa.

Batas dan Risiko Strategi Ini

Yang membuat saya sedikit reflektif adalah batas dari dual strategi ini. Jalur diplomasi Fathimah sangat bergantung pada apakah pesan yang dititipkan benar-benar sampai dan dijalankan. Kalau laporan menteri tetap bagus di atas sementara masalah distribusi MBG, pengawasan, atau kualitas layanan dasar tetap ada di bawah, maka “titip pesan” itu hanya menjadi catatan yang baik di studio. Jalur aksi Zahra juga menghadapi risiko kelelahan. Demo yang berulang tanpa hasil nyata bisa membuat publik mulai jenuh, dan mahasiswa sendiri kehilangan semangat jika merasa suaranya hanya didengar di talkshow tapi tidak mengubah praktik di lapangan.

Selain itu, ada ketegangan internal yang jarang dibicarakan. Mahasiswa yang memilih jalur dialog bisa dicap “lunak” oleh sebagian rekan, sementara yang memilih aksi jalanan bisa dicap “tidak strategis” oleh yang lebih suka berdebat di studio. Padahal, dalam pengalaman banyak gerakan, keduanya justru saling membutuhkan. Yang satu menjaga agar argumen tetap tajam dan bisa diterima, yang lain menjaga agar argumen itu tidak hanya hidup di ruang ber-AC.

Refleksi: Ke Arah Mana Republik Melangkah?

Saya melihat dual strategi ini mendorong Republik ke arah yang lebih responsif—negara yang aktif menyediakan layanan dasar (MBG, Sekolah Rakyat, koperasi) sambil harus menjawab tuntutan akuntabilitas yang lebih serius. Jika Fathimah dan Zahra terus berjalan berdampingan, tekanan bisa tetap sehat: satu kaki menjaga legitimasi argumen, satu kaki menjaga urgensi. Jika salah satu melemah, yang tersisa hanya orasi tanpa hasil atau dialog tanpa konsekuensi.

Yang akhirnya menentukan bukan sekadar kelengkapan strategi, tapi apakah laporan lapangan yang dititipkan Fathimah benar-benar jujur, dan apakah tekanan jalanan Zahra menghasilkan perubahan yang terasa di dapur, di sekolah, dan di koperasi desa—bukan hanya di studio televisi. Analogi dengan masa revolusi mengingatkan kita bahwa diplomasi dan tekanan memang bisa saling mengisi, tapi hanya jika keduanya tetap setia pada tujuan yang sama: membuat negara lebih bertanggung jawab kepada warganya. Di luar itu, sejarah juga mengingatkan bahwa strategi yang indah di atas kertas tetap harus diuji oleh kenyataan di lapangan. Dan di situlah, menurut saya, ujian yang sebenarnya sedang berlangsung hari-hari ini.

Ade Munajat. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)