DISDIK GARUT TIDAK TRANSPARAN

Oleh Apar Rustam Ependi

(Ketua SEGI Garut/KACI)

Jauh panggang dari api. Jauh beda antara cita cita dan realita. Gaung claen & good govermanve hanyalah selogan belaka manakala variabel variabel yang terkait di dalamnya tidak tampak pada tataran aplikasi. Itulah yang terjadi sepanjang pengamatan SEGI Garut terhadap jalannya salah satu organisasi perangkat daerah Pemkab Garut yakni Dinas Pendidikan. Sejak dirilis tulisan ini terhitung lebih dari 20 hari kami menunggu jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan melalui surat tertulis mengenai mekanisme rotasi dan mutasi kepala sekolah di lingkungan Pemkab Garut.

Tiga hal yang kami duga atas sikap Dinas Pendidikan Garut tersebut. Pertama, kami menduga bahwa rotasi dan mutasi para kepala sekolah tersebut tidak dijalankan pada sebuah alur mekanisme yang jelas, sehingga keputusan-keputusan yang diambil tidak didasarkan pada pijakan yang kokoh sesuai peraturan perundangan.

Kedua, diduga rotasi & mutasi kepala sekolah tersebut kental dengan unsur unsur subjektivitas, kami melihat bahwa tidak ada konsistensi pernyataan dari para pejabat di dinas pendidikan yang sebelumnya telah kami temui.

Ketiga, diduga kuat ada kesengajaan untuk melecehkan organisasi profesi, dalam hal ini SEGI Garut. Sungguh disayangkan sikap yang ditampilkan ini seolah lembaga pemerintah ini dikelola seperti dinasti (siga nu nini & aki) sehingga sama sekali tidak mengindahkan fungsi fungsi organisasi profesi sebagaimana dilindungi oleh undang undang. Sebagai lembaga sosial control, tentu kami memiliki hak bertanya dan dijawab atas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur pada undang undang keterbukaan informasi publik.

Dalam waktu yang berbeda, dua surat telah kami layangkan, sejauh ini sama sekali belum ada respons positif tentang jawaban atas surat tersebut. Sebagai lemabaga yang berkomitmen konsen dalam peningkatan mutu pendidikan, tentu kami dari SEGI Garut tidak akan berhenti sampai di sini.

Untuk diketahui bahwa surat pertama yang kami layangkan, ditembuskan pula kepada Bapak Bupati Garut, Bapak  Wakil Bupati Garut dan kepada Ketua DPRD Garut. Jika lembaga lembaga ini serius mengurusi pendidikan tentunya harus ada langkah langkah konkret yang diambil lembaga pemerintahan tersebut untuk mendorong dinas pendidikan agar membuka kran informasi seluas luasnya sehingga akan membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Ada langkah kami selanjutnya, baik melalui audiensi, unjuk rasa dan langkah hukum. Tentu sebelum melakukan langkah-langkah tersebut, kami masih mencermati perkembangan situasi. ***