DISIPLIN, ANTARA “REWARDS AND PUNISHMENT” DAN PSEUDO PERSONALITY

Oleh Denny Kodrat

(Pengamat Sosial Pendidikan di Universitas Sebelas April)

Siapapun pasti sepakat bahwa disiplin adalah salah satu kunci sukses. Bangsa yang maju secara sungguh-sungguh menjunjung tinggi disiplin. Ketepatan waktu (punctuality) adalah salah satu indikator apakah seorang pegawai diperpanjang kontrak kerjanya atau tidak. Negera-negara dengan etos kerja tinggi seperti Jepang, Singapura, Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya, menjadikan pembiasaan disiplin ini ada dalam kurikulum sekolahnya. Indonesia tidak begitu berbeda. Kedisiplinan ditegakkan dalam Gerakan Disiplin Nasional (GDN) masa orde baru lalu. Sistem merit dalam pembinaan karir secara bertahap diterapkan dalam birokrasi. Penilaian Key Perfomance Indicator (KPI) menjadi acuan dalam menentukan apakah seorang pegawai negeri layak (eligible) ataukah tidak dalam sebuah promosi. Semua ini menegaskan betapa disiplin menjadi sangat penting dalam kesuksesan.

Dalam konteks pendidikan, disiplin ini dihadapkan dalam realitas ilusi. Begitu menurut William Glasser. Guru menganggap dengan penegakan disiplin berbentuk hukuman dan penghargaan (punishment and rewards), ia dapat mengubah cara pandang, paradigma siswa bahwa ia perlu disiplin. Bahkan lebih jauh, sikap pedih dan sakit yang siswa terima dalam hukuman yang ia lakukan akan memicu kesadaran bahwa disiplin itu penting. Bukan trauma atau dendam. Memang pembuktiannya sederhana, cukup mengecek Kembali di hari berikutnya apakah siswa masih melakukan perbuatan itu ataukah tidak.

William Glasser menyebut punishment and rewards sebagai suatu ilusi karena dalam penelitiannya siswa tidak mengulangi perbuatan tercelanya itu karena ia memutuskan untuk tidak mengulangi lagi. Bila ia tetap mengulangi lagi perbuatan tersebut, menunjukkan bahwa (1) ia tetap memilih untuk tidak berubah; dan (2) ia berkeyakinan perbuatan untuk tidak berubah adalah perbuatan baik. Sementara itu, punishment and rewards secara kentara “memaksa” siswa untuk menerima nilai-nilai kebaikan yang belum ia sepakati. Akibatnya, siswa mengikuti tanpa memahami mengapa ia harus mematuhi aturan tersebut atau ia akan kembali kepada perbuatan semula bila punishment and rewards dihilangkan.

Contoh nyata yang sering kita lihat penerapan ini dalam kasus mengenakan helm. Pengendara motor yang beralasan tidak mengenakan helm saat ia mengendarai kendaraan bermotor disebabkan karena tidak ada polisi atau jarak tujuannya dekat. Hal ini akan berbeda dengan mereka yang mengenakan helm karena isu keselamatan. Bagi dirinya, baik dekat maupun jauh, ada atau tidak ada polisi, ia akan tetap mengenakan helm. Ia melakukan itu disebabkan nilai keselamatan merupakan nilai kebaikan yang tertanam dalam dirinya. Fenomena mengenakan helm karena ada polisi disebut pseudo personality.

Penerapan “Punishment and Rewards” di sekolah bila tidak diimbangi dengan kesepakatan menyakini keyakinan kelas dan sekolah akan membentuk karakter siswa yang semu. Ia baik, disiplin, tertib, dan giat karena ada imbalan. Bisa jadi, ia akan tidak disiplin, tidak tertib, dan malas bila tidak ada imbalan.

Selaras dengan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), student’s center, pemberian “hukuman/sanksi” bila siswa tidak mengikuti aturan, sebaiknya menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Tiga sintak yang dapat dilakukan adalah: (1). Menstabilkan identitas; (2). Validasi tindakan yang salah; dan (3). Menanyakan Keyakinan. Seorang guru saat ia berhubungan dengan siswa yang melanggar kesepakatan maka guru sebaiknya ia tidak menghakimi siswa, tidak memarahi, apalagi di tempat terbuka. Sekolah sebagai tempat menumbuhkan nilai-nilai positif seharusnya menjadikan guru tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru kontra produktif. Berhubungan dengan berbagai jenis karakter siswa baik yang penurut hingga yang nakal adalah bagian dari tanggung jawab profesi guru. Seorang guru tidak perlu mengeluh bila siswanya sulit diatur, sering terlambat sekolah, tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Itu bagian tantangan profesi guru untuk mengubah siswa tersebut.

Oleh karena itu, menjadi penting untuk bernegosiasi, bertanya kepada siswa hal apa yang akan dilakukannya untuk tidak mengulang lagi kejadian/peristiwa yang keliru tersebut. Ini seperti bagian refleksi dalam profesi guru, bagaimana upaya yang dilakukan untuk lebih baik dari sebelumnya.

Konsep kesepakatan kelas dan sekolah sebagai pendekatan restitusi yang menggantikan hukuman dan penghargaan perlu disosialisasikan oleh pemegang kebijakan pendidikan, sehingga sekolah dapat mengakselerasi dirinya dalam perubahan paradigma pendidikan. Disiplin dan penegakan aturan sekolah adalah harus, namun mengubah pendekatan ke arah memunculkan kesadaran.

Nilai kebajikan universal yang ditanamkan dan disepakati oleh siswa sejatinya merupakan penginternalan keyakinan (ideologisasi). Ini merupakan fungsi esensial sekolah sebagai tempat pembudayaan, kata lain dari ideologisasi. Dengan cara ini diharapkan pembentukan personalitas siswa tidak terjebak pada penumbuhan pseudo-personality. Wallahu’alam bishshawwab.