Diskriminasi dan Dikotomi Pendidikan dalam KSM 2024

Oleh Indra Yusuf*

Pelaksanaan KSM (Kompetisi Sains Madrasah) tahun 2024 nampaknya akan menuai kontroversi dan menimbulkan kekecewaaan bagi ribuan siswa yang berasal dari SD, SMP dan SMA. Pasalnya dalam pentunjuk teknis yang baru dikeluarkan Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama-RI terkait persyaratan peserta, kini peserta KSM hanya diperuntukan bagi siswa yang terdaftar di madrasah (MI, MTs dan MA) saja. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang boleh diikuti oleh siswa yang berasal dari SD, SMP dan SMA.

Padahal dalam kegiatan serupa yang diselenggarakan Kemendikbudristek yakni, OSN (Olimpiade Sains Nasional) pesertanya tidak hanya diperuntukan bagi siswa SD, SMP dan SMA saja, melainkan juga dapat diikuti oleh siswa yang berasal dari MI, MTs dan MA. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek yang tidak membatasi peserta berasal dari madrasah maupun sekolah.

Aturan yang melarang siswa SD, SMP dan SMA untuk ikut dalam ajang KSM telah menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi para siswa yang telah mempersiapkan setahun lamanya untuk mengikuti ajang KSM ini. Pupus sudah harapan dan Impian mereka siswa yang berasal dari SD, SMP dan SMA untuk dapat mengikuti ajang KSM tahun 2024, yang mungkin juga dianatara mereka merupakan kesempatan untuk terakhir kalinya.

Dengan tidak mengikutsertakan siswa yang berasal dari sekolah umum (SD, SMP dan SMA) tentunya ajang kompetisi ini akan mengalami penurunan tingkat persaingan atau bahkan mungkin juga kualitas kompetisi. Padahal mulai tahun ini direncanakan siswa pemenang kompetisi KSM akan berlanjut ke tingkat internasional seperti halnya OSN.

Budaya kompetitif yang menjadi tujuan penyelenggaraan KSM tentunya menjadi sesuatu yang kontraproduktif dengan aturan penyelenggaraan KSM tahun ini. Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Islam selaku penyelenggara seharusnya dapat mengevaluasi aturan tersebut. Karena ini merupakan bentuk diskriminasi bagi siswa yang berasal sekolah umum (SD, SMP dan SMA) dan sekolah umum yang berbasis agama (SDIT, SMPIT dan SMAIT). Justru kegiatan KSM seharusnya menjadi  ajang pembuktian bagi Dirjen Pendidikan Islam bahwa kualitas madrasah tidak kalah dengan sekolah umum. Bukan sebaliknya malah melarang sekolah umum untuk ikut berpartisipasi dalam ajang KSM.

Perlu diketahui juga substansi soal-soal KSM memiliki perbedaan yang prinsip jika dibandingkan dengan OSN. Materi KSM selain substansi atau konten pengetahuan umum juga terdapat konteks atau pengetahuan agama. Dengan demikian sekiranya ini sudah cukup menjadi pembatas bagi siswa yang berasal dari sekolah umum, yang notabene porsi belajar pengetahuan agamanya lebih sedikit dari madrasah. Sehingga sebetulnya tidak perlu lagi ada kekhawatiran pemenang KSM akan didominasi oleh siswa yang berasal sekolah umum dan   melakukan penjegalan terhadap siswa yang berasal dari sekolah umum.

Hal ini tentu akan memunculkan kembali persoalan lama pendidikan nasional, yakni adanya dikotomi dan diskriminasi pengelolaan pendidikan oleh Kemenag dan Kemendikbudristek. Jika ini terjadi kembali maka ini adalah sebuah kemunduran dalam pengelolaan pendidikan nasional. Jangan sampai anak-anak sebagai generasi penerus bangsa  menjadi kembali menjadi korban akibat hal tersebut.

Penulis adalah Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.