Diskursus Guru Honorer

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Ketua Pengurus Besar PGRI)

Konon katanya, kata konon dahulu kala ada seorang perempuan di Eropa Barat punya penyakit yang aneh. Apa penyakitnya? Matanya susah berkedip dan tak pernah bisa mengeluarkan air mata. Hal ini menyebabkan matanya merah dan bengkak. Puluhan dokter ditemui. Puluhan psikolog didatangkan. Puluhan orang pintar diundang, namun Ia tetap tidak bisa sembuh.

Kabar adanya orang Eropa Barat sakit matanya dan tidak bisa meneteskan air mata sampai ke pelosok dunia. Suatu hari di rumahnya datanglah seorang pemuda biasa asal Indonesia. Ia berniat menyembuhkan perempuan yang sakit matanya. Si Pemuda Indonesia itu menghampiri perempuan yang sakit dan Ia hanya terlihat membaca mantra, komat kamit di  telingannya.

Apa yang terjadi? Luar biasa setelah telinganya terlihat dibisikan mantra, Si Perempuan yang sakit itu langsung terperanjat dan menangis dengan air mata yang tak henti-hentinya menetes.  Keluarga yang sakit heran dan takjub. Apa gerangan yang dilakukan Sang Pemuda Indonesia? Dokter, psikolog, tabib dan sejumlah orang pintar berjam-jam sebelumnya tak mampu menyembuhkan.

Mengapa Sang Pemuda Indonesia dalam waktu singkat dengan mantra yang dibisikkan ke telinga bisa menyembuhkan dengan cepat? Keluarga yang sakit menanyakan apa gerangan mantra yang dibisikkan Sang Pemuda? Sungguh menakjubkan, sebuah muk’jijat. Mantra yang sangat luar biasa tentunya yang dibisikkan pada perempuan yang sakit itu.

Sang Pemuda Indonesia menjawab dengan tenang pada keluarga yang sakit. Ia mengatakan, “Saya bukan kiai atau ustaz yang membacakan mantra pada telinganya. Saya hanya berbisik menceritakan nasib guru-guru honorer di Indonesia.”

Rupanya Si Perempuan yang sakit kaget mendengar penderitaan guru honorer di Indonesia. Ia sangat sedih dan langsung menangis.

Kisah di atas hanyalah metaforis, narasi sindir pada semua pihak terkait nasib guru honorer. Pemerintah, pemerintah daerah, yayasan dan pengelola pendidikan sebaiknya lebih peka pada nasib guru honorer. Kesejahteraan guru honorer dan martabatnya harus dimuliakan. Pemuliaan terbaik adalah memberi upah di atas UMP/UMR/UMK. Menjadi guru itu tidak hanya pilihan pekerjaan melainkan panggilan negara mencerdaskan anak bangsa.

Hari ini kita dikagetkan dengan tangkapan KPK miliaran uang mengalir pada oknum tertentu. Kasus “lobster”, kasus “bansos” dan sejumlah kasus lainnya merugikan negara miliaran rupiah bahkan bisa triliun. Di sisi lain ratusan ribu guru honorer gajinya di bawah UMR/UMK/UMP. Mau dibawa kemana negeri ini. Para guru pendidik anak bangsa terabaikan namun di sisi lain para “petualang” eksploratif  konspiratif terus berulah.

Dahulu kala zaman Belanda ada potik etis. Apa politik etis itu? Politik balas budi. Sekejam-kejamnya Belanda mereka melakukan kebaikan dengan “membalas budi” kebaikan orang Indonesia. Belanda mengeluarkan kebijakan terkait pendidikan, irigasi dan migrasi. Nah saat ini pemerintah Indonesia wajib melakukan kebaikan pada semua guru honorer atas jasa-jasanya.

Politik etis apa yang harus diberikan pada entitas guru honorer? Angkat para guru honorer yang memenuhi syarat dan kualifikasi menjadi ASN. Saat ini Jokowi, Sri Mulyani sudah mengumumkan akan membuka lowongan ASN bagi para guru sejumlah 1 juta 2 ribu lebih.  Inikah politik etis? Semoga saja. Apa pun makanannya---pesan iklan---teh botol sosro minumannya.

Pesan moral organisasi profesi guru PGRI. Apa pun visi misi pemerintah pusat, daerah dan kementerian bila tidak menaikkan derajat dan finansial guru honorer tetap saja PHP. Guru adalah profesi terhormat di semua negara. Jangan main-main dengan profesi ini. Kesejahteraan atau upah guru pun jangan main-main. Termasuk para guru pun jangan main-main dalam profesinya.

Guru mulia karena belajar tiada henti dan pemerintah menggaji tinggi. Hanya negara yang memuliakan profesi guru dan guru yang memuliakan anak didiknya,  maka negara itu lebih maju dan bermartabat. Bila tidak, maka negara dan masyarakatnya jauh dari berkah!