DISTRIBUSI EKONOMI DAN SDM UNTUK PEMENUHAN HAM MELALUI IKN

Oleh Hasbullah Fudail

(Alumni Magister Perencanaan Kebijakan Publik UI)

Ibu Kota Negara adalah simbolisasi peradaban suatu bangsa dan menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan berbagai sektor yang mendukungnya. Ibu Kota idealnya mampu memenuhi  berbagai kebutuhan dan persyaratan minimal layanan publik terhadap masyarakatnya. Barometer keberhasilan pembangunan fisik (infrasruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lainnya) dan non fisik (ekonomi, sosial, dan budaya) suatu Ibu Kota sangat ditentukan kemampuan suatu pemerintahan untuk mengelola berbagai potensi yang ada melalui kebijakan publik.

Sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemedekaannya pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, maka sejak itu Jakarta menjadi Ibu Kota negara Republik Indonesia. Dasar pertimbangan Jakarta menjadi ibukota saat itu lebih banyak karena pertimbangan sejarah ketika Pemerintah Kolonial Belanda menjadikan Jakarta (dahulu Batavia) sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas  perdagangan dan ekonomi serta berbagai dukungan logistik lainnya.

Tak ada kota lain yang punya identitas seperti Jakarta yang menjadi wadah tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Sebab, di Jakarta banyak kisah monumental bersejarah bangsa, perjuangan hingga berkibarnya Merah Putih. Munculnya bangunan-bangunan seperti Monumen Nasional (Monas), komplek Senayan dan Gelora Bung Karno (GBK) menjadi bukti sejarah, demikian menurut Presiden Soekarno.

Perkembangan Jakarta sampai saat ini sebagai Ibu Kota Negara dengan berbagai kemajuan pembangunannya, menjadi daya tarik bagi banyak orang untuk melakukan migrasi penduduk dan bertempat tinggal baik dari luar negeri maupun dari seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tidak bisa dilepaskan karena berbagai fasilitas dan kemudahan untuk hidup dan kesenangan ada dan tersedia di Jakarta. Dengan kondisi ini maka melarang Warga Negara Indonesia untuk datang bertempat tinggal dan berusaha di Jakarta merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap warga negara berhak untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adanya migrasi penduduk dari berbagai wilayah rural (pedesaan) menuju daerah urban seperti Jakarta sebagai ibukota negara dan kota kota di pulau Jawa menimbulkan berbagai dampak ikutan positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif terbesar yang dihadapi Jakarta saat ini adalah jumlah penduduk yang tidak terkendali karena migrasi, sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi sektor lainnya seperti timbulnya kemacetan, berkembangnya perumahan kumuh, tumbuhnya pekerjaan sektor informal, terjadinya banjir, adanya polusi dan pencemaran lingkungan, merajarelanya kriminalitas (narkoba, kejahatan ringan, pencurian dan lainnya).

Timbulnya permasalahan sosial akibat kepadatan penduduk telah menimbulkan adanya kesenjangan antara kelompok menengah (mudah mendapatkan akses) dengan kelompok marginal (terkendala akses karena kemiskinan). Jika kesenjangan antara kaya dan miskin  semakin besar dengan Indikator Gini Ratio terjadi secara terus menerus dan tanpa intervensi kebijakan maka pemerintah dianggap melakukan pelanggaran HAM khususnya hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya (ekosob).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, tingkat ketimpangan atau rasio gini di DKI Jakarta sebesar 0,411 pada September 2021. Angka ini meningkat 0,002 poin dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 0,409. Sementara tahun 2019 indeksnya 0,399. Artinya tren kesenjangan kemiskinan di Jakarta cenderung meningkat setiap tahunnya. Padahal, jumlah penduduk miskin di Jakarta pada September 2021 mengalami penurunan untuk pertama kalinya sejak pandemi yakni menjadi 498,29 ribu orang.

Dalam rangka mengurangi berbagai dampak karena daya magnet yang dimiliki DKI Jakarta sebagai Ibu Kota, maka pemindahan ibukota ke IKN (Ibu Kota Nusantara) menjadi alternatif  sekaligus melakukan distribusi ekonomi dan SDM dalam rangka pemenuhan HAM.

Solusi untuk memberi kehidupan yang lebih layak serta kesempatan distribusi pembangunan  nasional melalui pemilindahan ibukota keluar dari pulau Jawa menjadi alternatif untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia khususnya di bidang ekonomi, social, dan budaya.

Wacana Pemindahan Ibukota

Berbagai persoalan yang timbul karena  daya tarik DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sudah  diperkirakan dan diwacanakan untuk disiapkan perpindahan ibukota dari Jakarta ke tempat lainnya di luar pulau Jawa. Pada zaman presiden Soekarno pemindahan Ibu Kota  Negara   pernah dilakukan saat merespons situasi genting jelang Agresi Militer Belanda 4 Januari 1946, ibukota dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta selama tiga tahun dan setelah aman kembali ke Jakarta pada 27 Desember 1949. Pertimbangan saat itu adalah untuk keamanan dan keberlangsungan pemerintahan dari ancaman penjajahan kembali oleh Belanda.

Soekarno kembali memunculkan gagasan pemindahan Ibu Kota Negara tahun 1950-an. Ide ini lahir lantaran Bung Karno merasa perlu membagi beban Jakarta yang sejak dulu menjadi daya tarik warga Indonesia. Soekarno mempunyai visi bahwa sebaiknya Ibu Kota baru berada di luar Jawa, khususnya di Kalimantan Tengah, namun ide tersebut sampai pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru tidak terwujud.

Setelah sekian lama Orde Baru berkuasa oleh presiden Soeharto, pada tahun 1997 rencana  pemindahan Ibu Kota mulai dilakukan lagi dengan persiapan sebagai Ibu Kota baru dengan  menunjuk Jonggol di kabupaten Bogor Jawa Barat  hendak dijadikan Kota terlebih dahulu. Presiden Soeharto telah merilis sebuah Keputusan Presiden Nomor 1/1997 tertanggal 15 Januari 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Tahun 1998 saat terjadi krisis ekonomi, Soeharto menyatakan mundur sebagai presiden sehingga wacana pemindahan Ibu Kota kembali gagal.

Ide pemindahan ibu kota negara kembali diusung Presiden Joko Widodo. Kajian soal pemindahan ibukota negara sudah dilakukan sejak lama. Namun, perlu keberanian untuk mengeksekusinya. "Kalau tidak kita eksekusi kajian-kajian yang ada ini, ya sampai kapan pun tidak akan terjadi. Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ, tapi kita tahu kita ingin pemerataan bukan Jawa-sentris tapi Indonesia-sentris," demikian Jokowi.

Untuk segera mewujudkan wacana pemindahan ibu kota tersebut, Pemerintah bersama DPR  melangkah lebih cepat untuk membahasnya dengan mengesahkan Rancangan Undang Undang  IKN (Ibu Kota Nusantara) menjadi Undang Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (18/1/2022), yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Selanjutnya Presiden Joko Widodo   secara resmi telah menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada Selasa (15/2). Hal tersebut menandai dimulainya pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Tidak cukup dari 2 bulan pascalahirnya UU IKN Presiden Joko Widodo melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Negara Jakarta, pada Kamis, 10 Maret 2022.

Distribusi Ekonomi dan SDM

Ada sejumlah alasan yang mendasari pemerintahan Jokowi memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara. Mulai dari pemerataan ekonomi, saat ini 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi atau perputaran uang ada di Pulau Jawa. Padahal, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Masyarakat berbondong-bondong ingin tinggal di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, karena daya tarik ekonominya yang tinggi. Harapannya, memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dapat menjadi magnet baru ekonomi, sehingga perputaran uang tidak hanya berpusat di Jakarta atau Pulau Jawa saja.

Kontribusi ekonomi Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atas Produk Domestik Bruto (PDB) sangat mendominasi atau “Jawasentris”. Hal ini dapat dicermati dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018. Kontribusi ekonomi terhadap PDB di Pulau Jawa sebesar 58,49 persen. Sebanyak 20,85 persen di antaranya disumbang oleh Jabodetabek. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa sebesar 5,61 persen.

Selain itu menurut pengamat Ekonomi Sigma PH Indonesia Hardy R. Hermawan, S.Sos, M.Si, bahwa ada 3 dampak besar ekonomi yang bisa dioptimalkan dari pembangunan IKN. "Pertama, menciptakan pemerataan pembangunan di antara kawasan timur dan barat Indonesia serta antara Jawa dan Luar Jawa". Kedua, mewujudkan tata pemerintahan yang baik seiring penciptaan sistem birokrasi baru di Ibu Kota yang diharapkan terkelola dengan profesional, modern, dan transparan serta akuntabilitas. Ketiga, memberi kesempatan kepada kawasan Jakarta untuk memulihkan daya dukung lingkungannya yang sekarang ini kian terbebani secara massif.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai sinkronisasi dari hasil Sensus Penduduk 2020 dengan data administrasi kependudukan (Adminduk) menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 271,35 juta jiwa hingga Desember 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 131,79 juta jiwa atau 55,94% penduduk Indonesia berada di Jawa sebagai  pusat ibukota negara. Proporsi penduduk Indonesia yang berada di Sumatera mencapai 21,73%, sebanyak 7,43% penduduk Indonesia berada di Sulawesi dan 6,13% penduduk Indonesia berada di Kalimantan.

Khusus Jakarta Laju pertumbuhannya pada 2010-2020 yakni 0,92 persen dan pada 2020-2021 mencapai 0,60 persen. Jumlah penduduk di Jakarta tahun 2020 sebanyak 10.562.100 jiwa, sedangkan tahun 2021 mengalami pertambahan menjadi 10.609.700 jiwa. Sementara siang hari jumlah  penduduknya mencapai kurang lebih 11 juta jiwa, jadi tambahan  penduduk karena aktivitas ekonomi dan jasa di Jakarta hampir 1 juta jiwa.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur mencatat  3,76 juta penduduk sesuai dengan hasil Sensus Penduduk tahun 2020. Sementara wilayah IKN yang berada di kabupaten Panajam Paser Utara jumlah penduduk di tahun 2020 mencapai 178.681 jiwa dan Kutai Kertanegara jumlahnya 729?382 jiwa. Jadi total jumlah penduduk di IKN sekitar 908.063 jiwa. Jadi penduduk IKN sekarang bisa sebanding  dengan penduduk DKI Jakarta yang hanya  mencari kehidupan pada siang  hari, masih sangat tidak sebanding dengan  10 juta jiwa penduduk tetap Jakarta.

Dengan kesenjangan jumlah penduduk yang besar ini, maka diharapkan pulau Jawa khususnya Jakarta melalui pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN maka distribusi penduduk secara perlahan akan bergerak ke Kalimantan Timur. Sekadar asumsi jumlah ASN pusat berjumlah 1 juta orang secara bertahap akan berpindah bersama keluarganya ditotal kali 3 (suami, istri, dan anak), maka akan berpindah ASN sebanyak 3 juta orang. Belum lagi orang-orang yang bekerja di sektor swasta  pasti  juga akan bergerak menuju sumber-sumber ekonomi baru sebagaimana semut  mencari tempat manis dan diperkirakan adanya migrasi penduduk sekitar 1,9 juta jiwa karena pemindahan Ibu Kota  Negara.

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dalam rangka pencapaian impian dan visi Indonesia 2045 dibangun dengan 4 pilar berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa, bernegara dan konstitusi.  4 Pilar Visi Indonesia 2045 yaitu: 1. Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, 3. Pemerataan Pembangunan, 4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) yang secara jelas mengungkap kewajiban Indonesia sebagai negara pihak yang meratifikasi untuk melakukan pemenuhan Hak Ekonomi sosial dan budaya. Ratifikasi kovenan hak-hak ekonomi sosial budaya akan mendorong partisipasi semua sektor yang terkait untuk pemenuhanan hak-hak ekonomi sosial budaya tersebut. Kewajiban negara setelah meratifikasi ini meliputi implementasi tindakan yang melihat bagaimana strategi, kebijakan dan proses yang dilakukan pemerintah dalam membangun sistem pemenuhan hak-hak Ekonomi sosial budaya.

Menurut UUD 1945 dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemenuhan HAM maksudnya yaitu melaksanakan peraturan HAM yang berlaku dan setiap manusia mempunyai hak . Syarat untuk tercapainya antara lain menghargai HAM orang lain / tidak mengambil hak orang lain.

Dengan demikian pemerataan  ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa, maka pemindahan  Ibu Kota ke Kalimantan Timur menjadi lompatan besar dalam  pemerataan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia di bidang Ekosob.

Selain itu ASN yang berpindah ke IKN bersama keluarganya juga mempunyai SDM dari sisi pendidikan jauh lebih di atas masyarakat Kalimantan, sehingga SDM tersebut menjadi lokomotif  dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan di IKN untuk terjadinya pemenuhan Hak Asasi Manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Semoga pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur sebagai Kota Masa Depan, dengan konsep  Enviroment, Social dan Governant (ESB), Smart City dan Green City dapat memaksimalkan Komunikasi, Koordinasi, Konsolidasi dan Kolaborasi (4K) dalam internal otoritas maupun ekseternal. Selain itu pembangunan IKN akan mempunyai sejarah penting dan menjadi identitas nasional tanpa merusak ekosistem lingkungan, sehingga memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak, demikian Bambang  Susantono dalam dialog di TV Swasta.