Distributive Accountability/Responsibility: Sebagai Ukuran Keberhasilan Kolaborasi Ke-6

Oleh Ahmad Rusdiana

(Guru Besar Manajemen Pendidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Distributive accountability/responsibility merupakan salah satu dari delapan bentuk ukuran keberhasilan sebuah kola-borasi, yang di gagas DeSeve (2009),  bahwa tipe; Distributive accountability/ responsibility merupakan penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholders dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan serta berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan, Jadi dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas, dan masing-masing  stakeholders (termasuk masyarakat) harus terlibat dalam pembuatan keputusan kebijakan.

Baca:https://beritadisdik.com/news/kaji/apa-dan bagaimana-ukuran-keberhasilan-kolaboratif.

Diketahui bahwa Basis administratif akuntabilitas jaringan pemerintahan berfokus pada proses, prosedur, dan praktik yang dipekerjakan dalam administrasi dan pengelolaan jaringan peraturan pemerintah yang diatur secara formal Mills & Koliba, (2015), mendang bahwa: Akuntabilitas profesional; ditandai dengan penempatan kontrol atas aktivitas organisasi ke tangan karyawan dengan keahlian atau keterampilan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan. Akuntabilitas profesional; juga dapat dipertahankan melalui kepatuhan terhadap praktik, peraturan, atau kode etik profesi atau industri. (Azheri 2012), meaknai responsibilitas adalah hal yang dipertanggung
jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkan. Adapun, distributive Accountability/Responsibility; merupakan penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholders dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan serta berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Distributif akuntabilitas; dalam hal ini yakni berbagi governance (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholder lainnya) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan; dan dengan demikian berbagi tanggungjawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Konon, akuntabilitas kolaboratif mungkin bertahan di dalam jaringan pemerintahan yang ketat.

Intinya pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas, dan masing-masing stakeholders (termasuk masyarakat) harus terlibat dalam pembuatan keputusan kebijakan. Pembagian akuntabilitas/responsibilitas ini merujuk pada penataan, pengelolaan, dan manajemen yang dilakukan secara bersama-sama dengan steakholder lainnya. Serta melibatkan seluruh anggota jaringan dalam pembuatan keputusan dan berbagi tanggungjawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Apabilah anggota tidak dilibatkan dalam menentukan tujuan network dan tidak berkeinginan sumber daya dan otoritas ke dalam network, sehingga network gagal mencapai tujuan.

Dalam implementasinya "akuntabilias adalah mempertanggungiawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Seperti yarrg telah dijabarkaru dari beberapa definisi tersebut menurut (Mardiasmo 2004) menjelaskan terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu:

Pertama Akuntabilitas Keuangan; terkait dengan penghindaran penyalatrgunaan dana publik.

Kedua Akuntabititas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukurm, akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalatrgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan dengan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

Ketiga Akuntabilitas Proses, terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudatr cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi aluntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administasi.

Keempat akuntabilitas Program, terkait dengan pertimbangan apakatr tujuan dapat ditetapkan dapat dicapai atau tidalq dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Kelima akuntabilitas Kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah, baik Pusat maupun daerah atas kebijakan- kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Berdasarkan beberapa dimensi di atas mengenai pengertian akuntabilitas maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Surplus/Defisit, LRA, Neraca dan CaLK. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja Financial Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Wardani (2018), menyakan bahwa tranparansi dapat diukur dengan beberapa indikator, yakni:

Pertama; Proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta masyarakat mengenai kegiataan pelaksanaan yang akan dilakukan; Kedua Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai keterbukaan informasi terkait proses pelaksanaan kegiataan serta partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pelaksanaan kegiatan.; Ketiga Proses keterlibatan tim pelaksana dan masyarakat dalam mengawasai progam kegiataan, dan keempat Proses pertanggungjawaban terkait keterbukaan dari setiap kegiataan yang telah berjalan.

Wallahu A’lam Bishowab.

Penulis:

Ahmad Rusdiana, Guru Besar bidang Manajemen Pendidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Peneliti PerguruanTinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) sejak tahun 2010 sampai sekarang. Pendiri dan Pembina Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Misbah Cipadung-Bandung yang mengem-bangkan pendidikan Diniah, RA, MI, dan MTs, sejak tahun 1984, serta garapan khusus Bina Desa, melalui Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat Tresna Bhakti, yang didirikannya sejak tahun 1994 dan sekaligus sebagai Pendiri/Ketua Yayasan, kegiatannya pembinaan dan pengembangan asrama mahasiswa pada setiap tahunnya tidak kurang dari 50 mahasiswa di Asrama Tresna Bhakti Cibiru Bandung. Membina dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TK-TPA-Paket A-B-C. Rumah Baca Masyarakat Tresna Bhakti sejak tahun 2007 di Desa Cinyasag Kecamatan. Panawangan Kabupaten. Ciamis.

Karya Lengkap sd. Tahun 2022 dapat di akses melalui: (1) http://digilib.uinsgd.ac.id/view/creators. (2) https://www.google.com/search?q=buku+ a.rusdiana+ shopee& source (3) https://play.google. com/store/books/author?id.