DOSA BERJAMAAH PENDIDIKAN

Oleh H. Nanang, S.H.

(Ketua Dewan Pendidikan Kab. Garut)

Pendidikan, dalam makna idealnya, adalah jalan luhur untuk memanusiakan manusia. Ia merupakan proses memerdekakan pikiran, menanamkan nilai, membentuk karakter, dan mengantarkan generasi menuju peradaban. Namun sayangnya, di negeri ini, pendidikan semakin jauh dari filosofi sucinya. Kita kini dihadapkan pada sebuah kenyataan pahit pendidikan yang compang-camping, arah yang melenceng, dan semangat kolektif yang memudar. Maka, tulisan ini tidak hanya menguliti dosa satu pihak, melainkan membedah dosa berjamaah dari semua unsur pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan terlebih lagi orang tua.

Ki Hadjar Dewantara, bapak pendidikan Indonesia, pernah menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha kebudayaan yang dimaksud untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan bukan semata transfer ilmu, tetapi transformasi jiwa. Di sinilah pangkal persoalan kita ketika pendidikan dipersempit menjadi sebatas nilai angka, sertifikat, dan ijazah.

Tanggung Jawab yang Terfragmentasi

Pendidikan adalah tanggung jawab kolektif negara, masyarakat, dan keluarga. Namun, tanggung jawab itu kini tercerai-berai. Pemerintah sibuk mengurus regulasi yang berubah setiap saat, masyarakat lebih peduli pada sensasi media sosial daripada literasi, dan orang tua sibuk mengejar gengsi daripada fungsi. Ketika semua pihak saling lempar tanggung jawab, pendidikan menjadi yatim piatu.

Pemerintah dan Ilusi Tata Kelola

Apakah pemerintah sudah menjalankan amanat Undang-Undang untuk mengalokasikan 20% dari APBN/APBD untuk pendidikan? Secara angka mungkin iya, namun secara esensi banyak celah. Anggaran yang besar tidak menjamin pengelolaan yang baik. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang seharusnya menopang operasional sekolah seringkali tidak cukup, dan aturan yang melarang pungutan dari masyarakat membuat sekolah "mati gaya". Celakanya, dalam kekosongan kebijakan, pendidikan kerap dijadikan panggung politik ajang kampanye dan pencitraan.

Namun, di tengah ilusi dan kekacauan tata kelola tersebut, muncul secercah harapan dari pemimpin baru di Kemendikbudristek, yaitu Abdul Mu'ti. Sebagai sosok yang lama berkecimpung dalam dunia pendidikan, terutama di Persyarikatan Muhammadiyah, Abdul Mu'ti membawa niat baik yang tulus untuk membenahi sistem dari akarnya. Ia dikenal tegas, santun, dan berpihak pada mutu serta moralitas. Dalam berbagai forum, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta menolak menjadikan pendidikan semata proyek politik.

Abdul Mu'ti juga mulai membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, memperkuat peran guru, mendorong penyederhanaan kurikulum, dan menata ulang orientasi pendidikan agar kembali pada jati dirinya: membentuk manusia seutuhnya. Ia menolak pragmatisme pendidikan dan mengajak semua pihak kembali kepada semangat mencerdaskan kehidupan bangsa. Meski jalannya tidak mudah dan penuh tantangan birokrasi, langkah awal yang ia ambil menjadi embun harapan bagi banyak pendidik di negeri ini.

Masyarakat yang Apatis

Masyarakat, terutama orang tua, semakin menjauh dari peran aktif dalam pendidikan. Sekolah dianggap sebagai pabrik, dan guru sebagai buruh yang harus mencetak anak-anak menjadi sukses. Orang tua hanya datang saat ada rapat dan mengeluh bila dimintai iuran. Sementara di sisi lain, tak segan-segan memamerkan kemewahan di media sosial. Ada ketimpangan logika ingin pendidikan terbaik, namun tidak ingin berkontribusi.

Antara Cinta dan Abai

Inilah paradoks besar orang tua ingin anaknya pintar, masuk sekolah favorit, tetapi enggan mengeluarkan biaya. Bahkan, saat PPDB atau SPMB, tak sedikit yang menghalalkan segala cara agar anaknya bisa diterima di sekolah unggulan. Dari manipulasi data domisili hingga suap terselubung. Apakah ini bentuk cinta? Atau justru bentuk abai paling nyata?

Lebih dari itu, perhatian terhadap mutu pendidikan di sekolah juga kian memudar. Orang tua jarang bertanya soal kurikulum, metode mengajar, atau kondisi guru. Yang penting nilai bagus. Pendidikan menjadi transaksi, bukan transformasi.

Terjepit di Tengah

Lembaga pendidikan, khususnya sekolah negeri, berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi dituntut untuk meningkatkan mutu, di sisi lain dibatasi secara finansial dan birokrasi. BOS tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara segala bentuk iuran dicurigai sebagai pungli. Padahal, kegiatan peningkatan mutu seperti pelatihan guru, pembinaan siswa, hingga pemeliharaan fasilitas memerlukan biaya.

Sekolah swasta pun tak lebih beruntung. Banyak yang harus bersaing dengan sekolah negeri yang digratiskan, sementara mereka harus mandiri secara finansial. Akibatnya, tak sedikit sekolah swasta gulung tikar atau menurunkan kualitas layanan.

Jauh Panggang dari Api

Tujuan pendidikan kita kini seperti kapal tanpa kompas. Kurikulum berubah-ubah mengikuti tren politik dan selera penguasa. Tidak ada konsistensi jangka panjang. Pendidikan karakter hanya slogan, literasi hanya hiasan, dan merdeka belajar lebih banyak jadi jargon daripada gerakan.

Padahal, anak-anak bukan kelinci percobaan. Mereka butuh arah, bukan eksperimen. Mereka butuh keteladanan, bukan sekadar modul. Tapi siapa yang peduli? Asal anak lulus, dapat nilai tinggi, masuk PTN, semua puas. Pendidikan pun menjadi ritual tahunan yang kehilangan ruh.

Ketimpangan yang Menjadi-jadi

Di lapangan, ketimpangan pendidikan sangat nyata. Sekolah di kota besar dengan fasilitas lengkap jauh berbeda dengan sekolah di pelosok yang kekurangan guru dan buku. Pemerataan akses dan mutu masih jauh panggang dari api. Namun ironisnya, biaya pendidikan di semua tempat harus sama gratis. Tanpa melihat konteks sosial dan ekonomi setempat.

Inilah kegagalan sistemik. Alih-alih memberikan kesempatan yang adil, kita malah menciptakan keseragaman semu. Anak dari keluarga kaya dan miskin disamakan dalam hal biaya, padahal dalam kenyataan hidup, mereka sangat berbeda. Gratis bukan berarti adil. Kadang justru mengorbankan mutu.

Pendidikan sebagai Alat Politik

Tak bisa dimungkiri, pendidikan sering dijadikan alat untuk meraih simpati rakyat. Program gratis, beasiswa, hingga bantuan seragam dan sepatu kerap dijadikan jualan politik. Padahal, yang dibutuhkan pendidikan bukan sekadar bantuan konsumtif, tetapi dukungan struktural yang menjamin keberlangsungan mutu. Pendidikan tidak butuh belas kasih, tetapi keadilan dan keberpihakan jangka panjang.

Siapa yang Paling Berdosa?

Pertanyaan ini menyentak Nurani siapa yang paling berdosa terhadap kondisi pendidikan saat ini? Jawabannya kita semua. Pemerintah dengan kebijakan setengah hati. Masyarakat yang apatis. Orang tua yang hanya menuntut tanpa memberi. Lembaga pendidikan yang kehilangan arah. Kita semua berdosa. Ini adalah dosa berjamaah.

Harapan di Tengah Kegelisahan

Namun semua belum terlambat. Benang kusut ini masih bisa dirajut jika semua pihak mau duduk bersama, bukan saling menyalahkan. Pemerintah harus kembali pada esensi membangun sistem yang berkelanjutan dan adil. Masyarakat harus menyadari bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan sekadar urusan sekolah. Orang tua harus kembali menjadi mitra strategis dalam membentuk karakter anak.

Kita butuh tata kelola pendidikan yang transparan dan partisipatif. Kurikulum yang konsisten dan relevan. Guru yang sejahtera dan profesional. Sekolah yang berdaya dan merdeka. Pendidikan yang membumi dan membebaskan.

Pendidikan bukan urusan satu kementerian. Ia adalah urusan bangsa. Sebab dari pendidikanlah lahir peradaban. Jika pendidikan hancur, maka hancurlah bangsa ini. Maka mari kita akhiri dosa berjamaah ini. Mari kita mulai pertobatan bersama.

Menyalakan Pelita

Dalam gelapnya lorong pendidikan kita hari ini, mari kita menjadi pelita. Sekecil apapun cahaya itu, ia akan berguna. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Pendidikan bukan soal siapa yang salah, tetapi siapa yang mau memperbaiki. Dan semoga, kita semua adalah bagian dari solusi, bukan sekadar penonton dalam panggung dosa berjamaah pendidikan.

Mari bergerak. Demi anak-anak kita. Demi masa depan bangsa.