Dosen, Pengawas, Kepala Sekolah di Orprof

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

(Praktisi Pendidikan)

Saat menjadi guru berpengalaman menjadi Ketua PB PGRI. Saat jadi kepala sekolah berpengalaman menjadi Ketua DPP Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Seorang guru mengurus organisasi guru adalah dunianya. Seorang kepala sekolah mengurus organisasi kepala sekolah pun adalah dunianya.

Mengapa ada dosen menjadi Ketua Umum sebuah organisasi guru? Mengapa tidak masuk organisasi dosen, semisal ADI (Asosiasi Dosen Indonesia) dan PDRI (Persatuan Dosen Republik Indonesia)? Guru dalam UURI No 14 Tahun 2005 dan dalam RUU SISDIKNAS Tahun 2022 adalah guru SD/SMP/SMA sederajat? Kalau ngajar di perguruan tinggi bukan guru, dosen namanya.

Ada satu organisasi profesi guru yang menarik Saya cermati. Ketua Umumnya mengatakan, “Di kami kepala sekolah dan pengawas menjadi anggota kehormatan, tidak menjadi pengurus organisasi guru”. Ini membuat Saya tercengang, benarkah 100 persen guru?

Sebelumnya Saya bertemu dengan pengawas sekolah di Kementerian Pendidikian Ristek dalam giat HGN. Ia bertanya, “Pak Dudung ya?” Saya jawab, “Ia Pak, Bapak dari?” Ia menjawab dari Kota Tangerang. Ia pun mengatakan menjadi anggota kehormatan dari sebuah organisasi profesi guru.

Ia mengatakan, “Saya pengawas sekolah dan menjadi anggota kehormatan di organisasi kami, yang menjadi pengurus guru, bukan non guru.” Ahaa, sebuah diskusi yang menarik. Wah, Saya sudah “ketinggalan kereta”. Sebelumnya Saya masih berpikir kepala sekolah, pengawas sekolah boleh menjadi pengurus organisasi guru.

Kini paradigma baru, kepala sekolah dan pengawas sekolah saja tak elok jadi pengurus organisasi guru. Organisasi guru hanya elok dan cocok diurus oleh guru, dari guru, untuk guru. Ini sesuai dengan UURI No. 14 Tahun 2005. Guru aktif lebih cocok dan pas mengurus organisasi guru.

Akan ada waktunya, waktunya akan ada di mana guru benar-benar merdeka. Merdeka dengan sebenar-benarnya merdeka. Artinya mulai kode etik guru, kode etik orprof, kelak akan terbentuk.  Guru harus punya kode etik dalam bekerja sebagai profesional pendidik, pendidik profesional.

Guru pun harus punya kode etik orprof. Organisasi profesi guru harus berkode etik, sebelum kode etik guru dilaksanakan. Artinya organisasi profesi guru harus sesuai etika, kode etik orprof. Tidak boleh melanggar kode etik orprof. Sampai detik ini masih ada orprof yang melanggar kode etik.

Kode etik orprof acuannya adalah UURI No. 14 Tahun 2005. Kode etik guru acuannya adalah kode etik guru nasional/kode etik guru Indonesia. Tahun ini dan beberapa tahun ke depan kode etik orprof dan kode etik guru harus sudah dijalankan.

Mana mungkin guru Indonesia disebut guru profesional sementara orprofnya masih melanggar kode etik orprof. Mana mungkin guru Indonessia disebut profesional sementara kode etik gurunya belum ada dan menjadi rujukan semua.

Pemeritah, terutama di era merdeka belajar, sejatinya merdekakan guru dan tertibkan orprofnya sesuai UURI No. 14 Tahun 2005. Jangan sampai orprof yang ada, AD ART-nya melawan UURI No. 14 Tahun 2005. 

Bila ternyata organisasi profesi guru pengurusnya bukan dari guru, maka dipastikan melanggar UURI dan melanggar kode etik orprof. Inilah yang kemudian bisa terjadi Politisasi Orprof. Bukan memperjuangakan guru tapi memperjuangkan non guru, yakni dirinya.