Penulis: Hasbullah Fudail

Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat menerima dan berdiskusi dengan Tim Ditjen HAM
Oleh Hasbullah Fudail
Munculnya berbagai
keluhan dan permasalahan Hak Asasi Manusia khususnya menyangkut Komunitas LGBT (Lesby, Gay, Biseksual dan
Transgender) perlu disikapi segera oleh Direktorat Jenderal HAM Kementerian
Hukum dan HAM. Hal ini didasarkan belum adanya kesamaan pemahaman maupun
tindakan ketika para komunitas LGBT datang melaporkan permasalahan yang
dihadapi.
Persoalan itu
menyangkut kebijakan yang bisa dilakukan di tiap Kantor Wilayah ketika menghadapi persoalan yang berhubungan dengan
LGBT, karena ada ketakutan dan keengganan
untuk berurusan dengan para LGBT. Untuk itu diperlukan penyamaan
presepsi dan langkah yang diambil dalam menghadapi komunitas LGBT.
LGBT Sebagai suatu
kelainan yang dibawah sejak lahir yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya.
Itu adalah realitas yang harus diterima, akan tetapi jika LGBT sebagai suatu
gerakan untuk merekrut dan mempengaruhi
orang untuk menjadi gerakan LGBT, itu yang harus dicegah dan ditolak.
Demikian
disampaikan Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jwa Barat ketika menerima dan
berdiskusi dengan Tim Ditjen HAM saat melakukan kordinasi dan konsultasi atas
dugaan/pelanggaran HAM, Rabu (26/10/2022) di Kanwil Kemenkumham Jawa Barat.
Kedatangan Tim
Ditjen HAM untuk mengkoordinasikan permasalahan yang terkait dengan duguaan
pelanggaran HAM yang banyak terjadi di PT. KAI khsususnya di Bandung dan tempat
lainnya hampir semuanya bermasalah, seperti di Kota Surabaya, Medan. Tugas
Ditjen HAM dari pusat adalah untuk mengkaji regulasi yang merupakan akar
permasalahan. Pemerintah harus mengkaji ulang Peraturan Pemerintah karena
masyarakat yang menjadi korban.
Bidang HAM Jawa Barat selama ini harus berfokus kepada permasalahan HAM yang ada terutama di Jawa Barat yang secara langsung datang ke Kantor Wilayah untuk menyampaikan dugaan pelanggaran HAM khususnya komunitas LGBT. Tetapi beberapa permasalahan tidak bisa ditindaklanjuti oleh Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat karena menyangkut instansi berbeda, demikian Hasbullah.


...