Penulis: Ai Ratnasari, M.Pd.

Ai Ratnasari, M.Pd.
Oleh Ai Ratnasari, M.Pd.
(Guru SMKN 1 Cikalongkulon)
Upaya pemerintah dalam menangani penyebaran covid-19 terus
digencarkan. Sejak awal Juli pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
diturunkan serentak di seluruh nusantara hal itu dilakukan untuk memutus mata
rantai melonjaknya virus korona. Melihat pemberitaan di TV maupun di surat
kabar virus korona peningkatannya sungguh memperihatinkan banyak yang menjadi
korban akibat virus korona bahkan tingkat bertambahnya akibat terpapar virus
korona sangat jauh saat kemunculannya awal maret tahun 2020 lalu. Kebijakan
PPKM darurat tanggal 03 Juli sampai 20 Juli hal itu disampai gubernur Jawa
Barat Ridwan Kamil sabtu, 03 Juli 2021 pukul 18:11 WIB kang Emil optimis PPKM
darurat yang diberlakukan di seluruh daerah dapat menekan kasus penularan
covid-19 (PRFMNEWS).
Menilik situasi yang semakin tak terkendali dengan banyaknya yang
terpapar covid-19 membuat situasi semakin tak menentu dilansir dari Jakarta,
iNews.id pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kembali pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 hingga 02 Agustus 2021. “Dengan
mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi dan dinamika social saya memutuskan
untuk melajukan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus 2021,” kata
Jokowi lewat you tube istana presiden Minggu (25/7/2021).
Jawa Barat merupakan paling tinggi kasus terpaparnya covid-19 hal itu
membuat kita semakin waspada untuk memperketat protokol kesehatan. Tingginya
kasus kematian yang terjadi diberbagai daerah pemberlakuan perpanjangan PPKM
untuk menekan lebih angka penyebaran virus korona. Hal ini perlu kesadaran
masyarakat agar lebih membatasi mobilitas kegiatan di masyarakat.
Peraturan-peraturan pun bermunculan menjadikan pro kontra dan
permaslahan pun menjadi sebuah krisis sosial. Perlu adanya kerja sama yang
signifikan antara pemerintah dan masyarakat agar c0vid-19 segera dapat di
atasi.
Penyesuaian aturan pun diwartakan oleh pemerintah bagaimana mobilitas
yang harus diberlakukan oleh masyarakat seperti untuk zona/level merah
perkantoran non-esensial/ non kritikal 100% WFH, makan ditempat maksimal sampai
pukul 20.00 WIB, sekolah seluruhnya harus dilaksanakan secara daring, resepsi
pernikahan sementara ditiadakan, dan tempat ibadah sementara tidak berjamaah.
Mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini yang harus menjadi perhatian kita
bersama adalah bagaimana laju penyebaran virus-19 dapat berkurang lebih jauhnya
segera hilang dari bumi nusantara adalah mengikuti peraturan yang diberlakukan
dan mengimplentasikan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan hal itu demi
terwujudnya yang menjadi harapan bersama kita dapat segera keluar dari situasi
pandemi yang membatasi ruang gerak kita dan permasalahan-permasalahan sosial
yang terjadi di masyarakat akibat virus korona.
Penerapan PPKM disejumlah daerah sudah diberlakukan hal itu diharapkan
dapat menekan tingkat penyebaran virus korona. Kebijakan-kebijakan itu dibuat
berdasarkan laju perkembangan di masyarakat tentang peningkatan dari waktu ke
waktu bagaimankah efektivitas PPKM dalam menekan penyebaran covid-19 apakah
dapat dirasakan bahwa virus korona semakin kecil atau tinggi dengan upaya-upaya
yang telah diterapkan. Apapun kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi
peraturan untuk diimplentasikan adalah upaya untuk memberikan kehidupan yang
terbaik bagi masyarakat umum . selayaknya kita memiliki tingkat kesadaran yang
tinggi untuk senantiasa menerapkan protocol kesehatan di manapun berada karena
masa depan bangsa ini berada di tangan kita semua. Namun, bagaimanakah
keefektifan PPKM yang kini diperpanjang sampai 02 Agustus 2021. Tentunya
pemerintah terus memantau perkembangan wirus korona di berbagai daerah di
seluruh Indonesia untuk kemudian ditindaklanjuti langkah apa yang yang akan
ditempuh selanjutnya. Semoga pandemi virus korona segera hilang dari berakhir.
Aamiin ya rabbal alamin.
Sabtu, 31 Juli 2021