Efisiensi Energi Jangan Mengorbankan Pendidikan

Oleh Torik Imanurdin, S.Pd., M.Pd.

Pemerhati Pendidikan

Krisis energi global yang dipicu eskalasi konflik geopolitik Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah menempatkan banyak negara pada situasi dilematis. Indonesia pun tidak luput dari tekanan tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah menggulirkan berbagai skenario efisiensi, termasuk wacana penyesuaian pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi.

Sekilas, gagasan tersebut tampak logis. Namun, jika dikaji secara lebih mendalam, muncul pertanyaan fundamental apakah pendidikan layak dijadikan instrumen penyesuaian kebijakan jangka pendek akibat krisis energi?

Dalam perspektif pedagogis, pendidikan tidak dapat direduksi menjadi sekadar proses transfer pengetahuan. Ia merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi sosial, pembentukan karakter, serta penguatan nilai-nilai etika dan disiplin. Sekolah adalah ruang sosial yang hidup, tempat peserta didik belajar menjadi manusia, bukan sekadar memahami materi pelajaran.

Pengalaman selama pandemi Covid-19 memberikan pelajaran penting yang tidak boleh dilupakan. Pembelajaran daring yang saat itu menjadi solusi darurat, ternyata menyisakan persoalan serius berupa learning loss yang signifikan?. Penurunan capaian belajar tersebut tidak hanya berdampak pada kemampuan akademik siswa, tetapi juga berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Dalam kajian ekonomi pendidikan, Eric A. Hanushek dan Ludger Woessmann (2020) menunjukkan bahwa kehilangan pembelajaran dalam periode tertentu dapat berdampak pada penurunan pendapatan individu di masa depan. Artinya, setiap kebijakan yang berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran sesungguhnya memiliki konsekuensi ekonomi yang serius.

Lebih jauh, terdapat setidaknya tiga persoalan krusial yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, dampak terhadap kesehatan mental peserta didik. Intensitas penggunaan perangkat digital dalam pembelajaran daring berpotensi menimbulkan digital fatigue, yaitu kondisi kelelahan kognitif dan emosional akibat paparan teknologi secara terus-menerus?.

Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya menurunkan konsentrasi belajar, tetapi juga meningkatkan risiko stres, kecemasan, bahkan isolasi sosial.

Kedua, persoalan ketimpangan akses pendidikan. Realitas Indonesia menunjukkan bahwa kesenjangan infrastruktur digital masih sangat nyata. Tidak semua wilayah memiliki akses internet yang memadai, apalagi perangkat pendukung pembelajaran daring. Kebijakan ini berpotensi memperlebar jurang ketimpangan antara wilayah perkotaan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)? Dalam konteks ini, pembelajaran daring bukan hanya persoalan metode, melainkan juga persoalan keadilan.

Ketiga, kekeliruan dalam logika efisiensi kebijakan. Menjadikan pendidikan sebagai objek penghematan energi mencerminkan pendekatan yang reduksionis. Efisiensi yang dihasilkan bersifat jangka pendek, sementara dampak kerugian pendidikan bersifat jangka panjang dan struktural. Dengan kata lain, penghematan hari ini berpotensi menjadi beban pembangunan di masa depan.

Di sinilah pentingnya melakukan reposisi paradigma kebijakan. Pendidikan harus dipandang sebagai investasi strategis bangsa, bukan variabel fleksibel yang dapat dikorbankan setiap kali terjadi krisis. Negara-negara dengan sistem pendidikan kuat justru cenderung menjaga stabilitas sektor pendidikan, bahkan dalam situasi darurat.

Sebagai alternatif, pendekatan yang lebih konstruktif perlu dikedepankan. Salah satunya adalah konsep pedagogi hijau atau sekolah mandiri energi. Pendekatan ini menekankan integrasi antara efisiensi energi dan praktik pendidikan berkelanjutan. Misalnya, mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah bagi peserta didik yang memungkinkan.

Langkah ini tidak hanya berkontribusi pada penghematan energi, tetapi juga memberikan manfaat tambahan berupa peningkatan kesehatan fisik dan pembentukan karakter mandiri. Di sisi lain, sekolah juga dapat didorong untuk mengembangkan inovasi energi terbarukan skala kecil, seperti pemanfaatan panel surya, sebagai bagian dari pembelajaran kontekstual.

Lebih dari itu, krisis energi seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat literasi ekologis dalam pendidikan. Peserta didik perlu diajak memahami keterkaitan antara gaya hidup, konsumsi energi, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi korban kebijakan krisis, tetapi justru menjadi bagian dari solusi.

Pada akhirnya, arah kebijakan pendidikan mencerminkan visi jangka panjang sebuah bangsa. Mengorbankan kualitas pendidikan demi efisiensi energi merupakan pilihan yang tidak hanya problematik secara pedagogis, tetapi juga berisiko secara strategis.

Jika Indonesia serius menyiapkan Generasi Emas 2045, maka menjaga kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Krisis energi boleh datang dan pergi, tetapi masa depan generasi bangsa tidak boleh dipertaruhkan.