EMPAT PILAR KEBANGSAAN DALAM PERSPEKTIF GLOBAL

Oleh Prof. Dr. Endang Komara, M.Si.

(Guru Besar Sosiologi Pendidikan & Rektor UNINUS)

Email: [email protected]

ABSTRAK

Pilar bagi suatu bangsa adalah sistem keyakinan atau suatu sistem filosofis yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh rakyat negara bangsa yang bersangkutan yang diyakini dapat digunakan sebagai dasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pilar yang berupa sistem keyakinan harus memastikan negara bangsa tetap kokoh, memastikan terwujudnya ketertiban, kemanan dan kenyamanan serta mampu mencapai kesejahteraan dan keadilan yang diharapkan oleh warga bangsa. Empat pilar bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika yang meliputi aspek kebangsaan. Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Sebagai pendidik, kita memerlukan suatu pendekatan yang akan menolong siswa untuk mengarahkannya kehidupan yang sangat kompleks dan menjauhi pengertian yang sempit tentang ruang, ras, agama, suku, sejarah dan kebangsaan.

Kata kunci: Empat Pilar, Kebangsaan, Perspektif, Global.

PENDAHULUAN

Landasan suatu negara adalah sistem keyakinan atau sistem filosofis yang berisi suatu konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh rakyat negara tersebut. Keyakinan ini dianggap sebagai dasar untuk hidup bersama dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem keyakinan harus memastikan kekokohan negara bangsa, menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta mencapai kesejahteraan dan keadilan yang diharapkan oleh warganya. Empat Pilar dan negara Indonesia meliputi Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika yang mencakup aspek kebangsaan.

Keempat pilar kebangsaan ini memegang peran sentral dan menentukan, karena jika salah satu dari pilar ini tidak kokoh atau rapuh, akan mengakibatkan keruntuhan negara. Pilar-pilar negara ini harus memenuhi syarat, yaitu selain harus kuat dan kokoh juga harus esuai dengan karateristik negara yang bersangkutan. Pertama, Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia yang terdiri dari lima prinsip, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebaijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kedua, UUD NKRI Tahun 1945 merupakan konstitusi tertinggi Indonesia. Disusun oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Ini adalah landasan hukum yang mengatur struktur negara dan hak-hak warga negara. Ketiga, NKRI adalah negara yang merdeka sejak 17 Agustus 1945 yang mencakup  wilayah dari Sabang hingga Merauke. Sistem Pemerintahan NKRI adalah Republik dengan Sistem Disentralisasi. Keempat, Bhineka Tunggal Ika, yang berarti “Berbeda-beda tapi tetap satu”, mencerminkan keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia. Slogan ini menggambarkan persatuan dan keberagaman, sebagaimana Indonesia terdiri dari berbagai pulau dan etnis yang berbeda, namun tetap bersatu dalam satu kesatuan, yaitu warga negara Indonesia.

Beberapa tindakan sederhana dalam kehidupan sehar-hari untuk menerapkan empat pilar kebangsaan antara lain: Pertama, dukungan produk lokal. Dengan memilih produk-produk dalam negeri, kita secara tidak langsung mendukung perekonomian lokal dan pendapatan nasional. Ini mencermin nilai-nilai Pancasila (Sila ke-2, 4 dan ke-5), UUD NKRI Tahun 1945 (Pasal 33), serta cinta terhadap tanah air (NKRI. Kedua,  hormati keberagaman. Masyarakat Indonesia memiliki beragam latar belakang merupakan kunci untuk menjaga persatuan. Menghormati perbedaan akan membantu kita saling melengkapi dan memperkuat persatuan yang sesuai dengan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika, NKRI, Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Ketiga, jangan sebar hoaks. Berita palsu atau hoaks dapat merusak stabilitas. Kita harus bijak dalam menyikapi informasi yang diterima, memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya dan dengan ini kita menjaga keutuhan pilar-pilar kebangsaan. Kelima, peduli terhadap masalah sosial. Melakukan tindakan kecil seperti melaporkan masalah sosial kepada pihak berwenang dapat membantu memperbaiki kondisi sekitar kita. Ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (Pancasila sila kedua). Kelima, patuhi aturan. Mematuhi aturan yang berlaku adalah tindakan yang menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Ini mendukung penerapan empat pilar kebangsaan dan menjaga keutuhan bangsa. Keenam, kendalikan amarah. Mengendalikan emosi dan menyelesaikan perbedaan pendapat dengan musyawarah adalah cara yang baik untuk menjaga stabilitas. Ini mencerminkan prinsip-prinsip empat pilar kebangsaan.

PEMBAHASAN

Empat pilar kebangsaan memegang peranan peran sentral dan menentukan dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan yang diharapkan oleh warganya. Empat pilar bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.  Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia terdiri dari lima prinsip, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratab/ Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. UUD NKRI Tahun 1945 merupakan konstitusi tertinggi Indonesia.

Pancasila diangkat sebagai pilar bangsa Indonesia karena dianggap sesuai dengan kondisi negara – bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar. Dibutuhkan dasar pemikiran yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan agar dapat diterima oleh seluruh warga bangsa. Inilah mengapa bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena: Pertama, sesuai dengan kondisi negara-bangsa yang pluralistik dan besar seperti Indonesia. Kedua, mampu mengakomodasi keanekaragaman yang ada di negara bangsa Indonesia. Ketiga, memiliki konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristalisasi dari sistem keyakinan yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, yang menjamin kokohnya Pancasila sebagai pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan landasan utama dan dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa hukum harus dijunjung tinggi dan diterapkan. Setiap kegiatan di negara ini harus berdasarkan hukum dan setiap warga negara harus taat pada hukum. negara yang tidak mampu menegakkan hukum akan menyebabkan situasi yang disebut anarkis, dimana warga negara bertindak tanpa kendali dan mengutuk hak asasi yang menyebabkan kekacauan.

Nilai-nilai Pancasila yang luhur tertuang dalam norma-norma yang terdapat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NKRI Tahun 1945. Norma konstitusi UUD NKRI tahun 1945 menjadi acuan dalam pembentukan karakter bangsa . keberpihakan kepada nilai-nilai luhur dalam Pembukaan  UUD NKRI tahun 1945 menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk mempertahankan Pembukaan dan bahkan tidak mengubahnya. Ada empat alasan komitmen untuk tidak mengubah Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, yaitu: Pertama, terdapat norma dasar universal bagi tegaknya negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, terdapat empat tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ketiga,  Pembukaan  UUD NKRI Tahun 1945 mengatur tentang ketatanegaraan Indonesia khususnya tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Keempat, nilainya sangat tinggi bagi bangsa dan negara Indonesia sebab dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila.

Pasal 1 ayat 1 UUD NKRI Tahun 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Dalam proses pembentukan karakter bangsa, diperlukan komitmen yang kuat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karakter yang dibentuk pada individu dan bangsa Indonesia harus karakter yang memperkuat dan mempertahankan komitmen terhadap NKRI, bukan karakter yang berkembang secara tidak terkendali yang bisa merusak keutuhan NKRI.

Oleh karena itu, cinta terhadap tanah air harus dikembangkan dalam pembentukan karakter bangsa. Pembentukan karakter bangsa harus melalui pengembangan sikap demokratis dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Pembentukan karakter bangsa harus dalam konteks menghormati persatuan dan kesatuan bangsa, bukan memecah belah keutuhan NKRI. Hal ini dimulai Ketika Presiden Joko Widodo dilantik pada Oktober 2014 dengan Revolusi Mentalnya, kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga. Kemudian dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. Kemudian Permendikbud Nomor 56/M/2022 tentang Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan kegiatan kokurikuler berbasis projek yang dirancang menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika, pertama kali diungkapkan oleh mPu Tantular, seorang pujangga agung dari Kerajaan Majapahit saat pemerintahan Raja Hayamwuruk pada abad 14 (1350-1389). Semboyan tersebut terdapat dalam karya beliau yakni Kakawin Sutasoma yang berbunyi ‘’Bhineka Tunggal Ika, tan hana dharma nangwa’’, yang artinya ‘’Berbeda-beda itu, satu itu, tidak ada pengabdian yang ganda’’. Pada tahun 1951 setelah  600 tahun setelah Bhineka Tunggal Ika diungkapkan oleh mPu tantular, pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai semboyan remsi Negara Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951. Peraturan tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhineka Tunggal Ika menjadi semboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia, ‘’Garuda Pancasila’’. Kata ‘’bhinna ika’’ kemudian digabungkan menjadi satu kata ‘’bhineka’’. Pada perubahan UUD NKRI Tahun 1945 yang kedua. Bhineka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara dan tercantum dalam Pasal 36A UUD NKRI Tahun 1945.

Bhineka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia dan Filsafat Negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan komponen yang terdapat dengan pada Lambang Negara Indonesia. menurut Pasal  Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951, Lambang Negara terdiri dari tiga bagian: 1) Burung garuda menghadap ke kanan; 2) Perisai berbentuk jantung yang digantung pada rantai di leher Garuda; dan 3) Sebuah moto tertulis di pita yang dipegang oleh Garuda. Di pita tertulis tulisan latin semboyan dalam Bahasa Jawa Kuno berbunyi: ‘’BHINEKA TUNGGAL IKA’’.

Bhineka Tunggal Ika (Unity in Diversity) bertekad untuk menghormati perbedaan atau keragaman, tetapi tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. tidak dapat diabaikan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan kelompok (SARA). Keberagaman ini harus dianggap sebagai kekayaan sosial dan budaya, yang alami  dan bersifat kodrati. Keberagaman tidak seharusnya dipertentangkan atau diadu antara satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan perpecahan. Oleh karena itu, Bhineka Tunggal Ika harus menjadi semangat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dunia yang semakin terhubung dan kompleks ini, memiliki perspektif global menjadi semakin penting dalam memahami dan mengatasi tantangan - tantangan yang dihadapi oleh masyarakat global. Dari isu-isu lingkungan hingga ketidak setaraan ekonomi, perspekfi global memungkinkan kita untuk melihat masalah-masalah ini dalam konteks yang lebih luas dan menemukan solusi yang lebih berkelanjutan, antara lain: Pertama, toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan. Salah satu aspek utama dari perspektif global adalah kemampuan untuk menerima dan menghargai perbedaan. Di dunia yang penuh dengan keragaman budaya, agama, dan kepercayaan toleransi adalah kunci untuk menciptakan lingkungana yang inklusif dan damai. Dengan memahami dan menghormati perspektif orang lain, kita dapat membangun jembatan yang kuat antar berbagai komunitas di seluruh dunia. Kedua, kerjasama dan solidaritas internasional. Perspektif global juga mendorong kerjasama dan solidaritas internasional dalam mengatasi masalah - masalah global yang kompleks, isu-isu seperti perubahan iklim, kemiskinan dan perdamaian dunia memerlukan upaya bersama dari berbagai negara dan organisasi internasional. Dengan berkerjasama secara lintas batas, kita dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Ketiga, pemahaman lintas budaya dan pengalaman belajar. Memiliki perspektif global juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan nilai-nilai yang berbeda di seluruh dunia. Melalui pengalaman belajar lintas budaya, baik melalui pertukaran siswa, studi di luar negeri, atau interaksi dengan komunitas internasional, kita dapat memperluas wawasan kita tentang dunia dan mengembangkan toleransi dan empati yang lebih besar terhadap orang lain. Keempat, teknologi dan komunikasi dalam mendorong perspektif global. Teknologi dan komunikasi modern telah memainkan peran krusial dalam memfaisilitasi perspektif global. Melalui media sosial, platform online, dan jaringan global, kita dapat terhubung dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya, berbagi pengalaman dan pandangan, dan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas dunia. Kelima, membentuk pemimpin global masa depan. Dengan memprioritaskan perspektif global dalam pendidikan dan pengembangan diri, kita dapat membentuk generasi pemimpin global yang siap menghadapi tantangan - tantangan masa depan. Pemimpin yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu global dan siap untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam mencari solusi yang berkelanjutan dan inklusif. 

PENUTUP

Masyarakat harus diajarkan dan diyakinkan secara terus-menerus, agar mereka dapat menyadari bahwa tindakan kekerasan, konflik bersenjata, kerusuhan dan perpecahan tidak akan menguntungkan siapapun tanpa harus dipaksakan. Keinginan masyarakat untuk hidup sejahtera, adil, dan makmur akan terwujud jika diterapkan dengan pemahaman dan implementasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam ‘’empat pilar’’ yang menjadi dasar dalam membangun bangsa Indonesia saat ini dan masa depan adalah Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Empat hal tersebut adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.

Perspektif global bukan hanya tentang melihat dunia dalam konteks yang lebih luas, tetapi juga tentang menghargai keberagaman, bekerjasama untuk menciptakan perubahan positif, dan membangun jembatan antara berbagai komunitas di seluruh dunia. Dengan memprioritaskan nilai-bilai seperti toleransi, bekerjasama, dan pemahaman lintas budaya, kita dapat menciptakan dunia yang lebih damai, inklusif dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Biro Informasi Promosi dan Kemitraan (BIPK) Universitas Medan Area. 2024. Memahami Perspektif Global: Pentingnya Toleransi, Kerjasama, dan Pemahaman Lintas Budaya. Medan Estate.

https://tribratanews.kepri.polri.go.id

https://bukittinggikota.go.id

Khoerunman, Badri dan A. Muhtar Ghazali. 2020. 4 Pilar Wawasan Kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Bandung: LP2M UIN.

Komara, Endang. 2020. Membumikan Pancasila. Dalam Pikiran Rakyat, 13 Oktober 2020.

Mengenal 4 Pilar kebangsaan dan Contoh Implementasi dalam kehidupan sehar-hari. Dalam Mediaindonesia.com, 27 Mei 2024.