ERA BARU CALON KEPALA SEKOLAH

OLEH TATANG SUNENDAR

(Widyaiswara PPPPTK IPA/ANGGOTA KACI)

Tinggal hitungan hari menjelang tanggal 1 Januari 2022. Terhitung tanggal tersebut mulai diberlakukannya kebijakan bahwa calon kepala sekolah atau guru yang diangkat sebagai kepala sekolah harus merupakan alumni guru penggerak. Pemerintah kabupaten kota maupun provinsi tidak lagi diperkenanan untuk mengangkat guru sebagai kepala sekolah sebagaiman diatur pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, kecuali di daerah tersebut masih terdapat cadangan guru yang sudah mempunyai sertifikat calon kepala sekolah serta mempunyai NUKS sebagaimana dikeluarkan oleh Dirjen GTK melalui LPPKSPS.

Terbitnya aturan tersebut sebagai peluang atau tantangan bagi guru dan mengapa harus melalui jalur guru penggerak? Mari kita ulas dulu tentang guru penggerak.

Menurut panduan yang dikeluarkan Dirjen GTK Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya. Selama mengikuti proses pendidikan, peserta yang lolos seleksi Program Guru Penggerak akan mendapatkan Pendidikan Guru Penggerak hingga 9 bulan dan pengembangan kompetensi dalam Lokakarya Bersama, Peningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid, Pengalaman belajar mandiri dan kelompok.

Program Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan bagi calon Guru Penggerak. Pada dasarnya Guru Penggerak dibentuk untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar. Guru Penggerak juga berperan dalam menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan guna mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada peserta didik.

Dalam suatu kesempatan Mendikbud menyampaikan Guru Penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan Indonesia, diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang murid secara holistik sehingga menjadi Pelajar Pancasila, menjadi pelatih atau mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Selanjutnya arah program Guru Penggerak berfokus pada pedagogi, serta berpusat pada murid dan pengembangan holistik, pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui on-the-job coaching, pendekatan formatif dan berbasis pengembangan, serta kolaboratif dengan pendekatan sekolah menyeluruh.

Begitu juga Direktur Jenderal GTK, Iwan Syahril, menjelaskan proses pendidikan dan penilaian Guru Penggerak berbasis dampak dan bukti. “Proses kepemimpinan sangat penting dan dalam proses pengembangan kepemimpinan ini, kami berkaca dari berbagai macam studi dan pendekatan andragogi atau pembelajaran orang dewasa bahwa kita harus lebih fokus kepada on the job learning. Terdapat tiga modul pelatihan. Paket Pertama adalah Paradigma dan Visi Guru Penggerak dengan materi refleksi filosofi pendidikan Indonesia – Ki Hadjar Dewantara, nilai-nilai dan visi Guru Penggerak, dan membangun budaya positif di Sekolah. Paket Kedua adalah Praktik Pembelajaran yang Berpihak pada Murid dengan materi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, dan pelatihan (coaching). Paket Ketiga adalah Kepemimpinan Pembelajaran dalam Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah berisi materi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid.

Jika dilihat dari program pelatihan guru penggerak menunjukkan bahwa guru yang ikut serta dalam guru penggerak benar-benar dipersiapkan sebagai calon pemimpin pembelajaran. Sungguh luar biasa sehingga dipandang perlu.

Pertama dilakukan sosialisasi yang lebih masif, terstruktur dan terencana lagi kepada guru-guru bahwa untuk calon kepala sekolah harus pernah mengikuti program guru penggerak. Program ini sebagai pengganti mengikuti seleksi dan diklat yang diadakan oleh LPPKSPS selama ini.  

Kedua kepala sekolah harus mendorong guru yang punya potensi kepemimpinan untuk direkomendasikan mendaftar sebagai calon guru penggerak sehingga proses estafeta mencetak calon kepala sekolah betul-betul berdasarkan potensi yang dimiliki guru itu sendiri.

Ketiga kepala sekolah hendak nya selektif dalam memberi rekomendasi untuk guru yang akan mendaftar sebagai calon guru penggerak, mengingat berdasarkan pengalaman menjadi asesor calon guru penggerak banyak guru yang masih tenaga honorer mendaftar sebagai calon guru penggerak.

Keempat perlu adanya pemetaan status guru penggerak terkait masa kerja, status kepegawaian, pangkat dan golongan guru penggerak, agar memudahkan dinas saat diadakan rekrutmen calon kepala sekolah.

Kelima perlunya diberikan pemahaman lebih lajut bahwa di samping alumni guru penggerak untuk menjadi kepala sekolah ada persayaratan calon kepala sekolah seperti masa kerja, status kepegawaian, pangkat dan golongan, sedangkan sertifikat guru penggerak sebagai tiket saja sama halnya seperti sertifikat Pendidikan dan NUKS yang paling penting lolos uji aseptabilitas dari Pemerintas Daerah Kab/Kota maupun provinsi.

Kebijakan rekrutmen calon kepala sekolah dari alumni guru penggerak merupakan mimpi buruk bagi sebagian guru yang sekarang menduduki wakil kepala sekolah yang mungkin saja berharap suatu saat ada kesempatan untuk diajukan sebagai kepala sekolah, mengingat proses panjang yang harus dilalui oleh guru penggerak dalam mengikuti pelatihan. Namun demikian masih terdapat kesempatan untuk mengkuti program guru penggerak. Sebuah inovasi kebijakan kadang  bagaikan dua sisi mata pedang. Di satu sisi membuka peluang tetapi di sisi lain menutup peluang. Hanya satu untuk menyikapinya melalui sikap sabar dan tawakal … semoga.