ETIKA POLITIK: PENJAGA DEMOKRASI ATAU HANYA RETORIKA?

Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan: politik tanpa etika melahirkan krisis, sementara politik bermoral adalah jalan demokrasi yang sejati.

Oleh A. Rusdiana

Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Bukan sekadar seremonial, melainkan refleksi sejarah dari tragedi G30S/PKI yang hampir meruntuhkan fondasi bangsa. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa kendali etika hanya akan menciptakan kekacauan.

Politik, dalam pandangan etis, bukan sekadar perebutan kursi, melainkan amanah moral. Hannah Arendt menyebut kekuasaan tanpa legitimasi etis hanyalah bentuk kekerasan. Sementara Rousseau menegaskan bahwa politik seharusnya mengabdi pada kepentingan umum (common good), bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Sayangnya, dalam realitas kontemporer, kita sering menyaksikan politik yang terjebak pada transaksionalisme, dinasti, dan politik uang. Kualifikasi akademik dan integritas moral kerap tersisih oleh kekuatan modal. Pendidikan politik etis yang seharusnya menjadi fondasi, belum sepenuhnya berjalan.

Tulisan ini bertujuan merefleksikan lima pembelajaran utama dari prinsip politik menuntut etika dalam kekuasaan sebagai pesan relevan Hari Kesaktian Pancasila bagi demokrasi kita hari ini. Berikut Lima Pembelajaran Etika Politik:

Pertama: Kekuasaan Tanpa Etika Berujung Krisis; Tragedi 1965 menunjukkan bahaya perebutan kekuasaan yang abai pada moral. Politik tanpa etika tidak akan melahirkan pembangunan, melainkan krisis. Etika menjadi pagar agar kekuasaan dijalankan demi rakyat, bukan demi ambisi kelompok.

Kedua: Kepemimpinan Harus Adil dan Bermoral; Pancasila menegaskan pentingnya keadilan sosial. Pemimpin yang etis tidak boleh memihak hanya pada mayoritas atau kelompok tertentu. Politik bermoral adalah kepemimpinan yang membela kepentingan bersama dan melindungi minoritas.

Ketiga: Politik Bukan Transaksi, Melainkan Amanah; Fenomena politik uang mencederai demokrasi. Sama halnya dengan aturan akademik: dosen dilarang menerima hadiah dari mahasiswa pasca-ujian karena tergolong gratifikasi. Analogi ini menegaskan bahwa kekuasaan tanpa integritas hanya menghasilkan relasi transaksional, bukan tanggung jawab publik.

Keempat: Demokrasi Membutuhkan Transparansi; Etika politik menuntut keterbukaan dan akuntabilitas. Tanpa transparansi, demokrasi mudah bergeser ke oligarki. Kekuasaan yang etis harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat, baik secara kebijakan maupun moral.

Kelima: Pendidikan Politik Etis untuk Generasi Muda; Tantangan utama bangsa hari ini adalah mendidik generasi muda agar tidak buta politik. Vygotsky melalui teori social learning menekankan pentingnya keteladanan. Jika elite menampilkan praktik politik etis, maka generasi muda akan belajar nilai moral dari contoh nyata, bukan sekadar teori.

Hari Kesaktian Pancasila adalah momentum untuk meneguhkan kembali keyakinan bahwa politik harus tunduk pada etika. Tanpa etika, demokrasi hanya menjadi panggung retorika; dengan etika, ia menjadi kekuatan untuk membangun bangsa. Rekomendasi: 1) Pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap praktik politik transaksional; 2) Parpol wajib menyeleksi kader berdasarkan integritas, bukan semata modal; 3) Institusi pendidikan mengintegrasikan pendidikan politik etis ke dalam kurikulum; 4) Masyarakat sipil aktif mengawasi praktik kekuasaan yang tidak bermoral; 5) Media menjaga peran edukatif dengan mengedepankan isu integritas politik.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menegaskan bahwa politik bukan sekadar kontestasi, melainkan amanah moral. Etika adalah penentu apakah demokrasi menjadi instrumen persatuan atau justru sumber krisis.

Kini, pertanyaan yang relevan untuk kita semua: Apakah etika politik sungguh menjadi penjaga demokrasi, atau hanya berhenti sebagai retorika yang indah di atas panggung?