Evaluasi Bantuan Kuota Data Internet

Oleh Iwan Kartiwa

(Guru SMAN Rancakalong Sumedang)

Setelah simpang siur kabar tentang apakah bantuan kuota data internet pendidikan akan diteruskan atau dihentikan, akhirnya kini terjawab sudah. Dalam channel youtube Kemendikbud RI tanggal 1 Maret 2021, Mendikbud Nadiem A. Makarim memastikan bahwa kebijakan bantuan ini akan kembali diteruskan. Bantuan tersebut akan berlangsung dari bulan Maret s/d Mei 2021. Bantuan itu menurut Mendikbud diposisikan sebagai jembatan atau transisi untuk menjaga keberlangsungan proses pendidikan sebelum pembelajaran tatap muka terbatas akan mulai diberlakukan pada semester 1 tahun pelajaran 2021/2022.

Program bantuan ini merupakan bantuan tahap kedua setelah sebelumnya digulirkan bantuan tahap pertama pada bulan September s/d Desember 2020. Kedua program bantuan ini pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama. Dimana program tahap dua ini titik beratnya lebih pada penguatan dan jaminan ketersediaan akses belajar melalui pembelajaran daring/online. Kedua program bantuan ini sama-sama dilatarbelakangi oleh keterbatasan ketersediaan paket data internet bagi pendidik dan peserta didik selama ini yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Oleh sebab itu solusi yang dapat ditempuh adalah Kemedikbud beserta pemangku kepentingan lainnya memberikan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama empat bulan dengan nilai biaya 7,2 trilyun (Kemendikbud.go.id, September 2020).

Dalam hal ini ada beberapa pihak pemangku kepentingan yang berlibat secara langsung dalam keterlaksanaan program bantuan kuota internet ini. Pihak yang dimaksud meliputi Mendikbud, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Bappenas, sejumlah pimpinan lembaga negara dan keberpihakan dari Presiden Joko Widodo. Para pihak pemangku kepentingan tersebut pada akhirnya berhasil melakukan apa yang disebut asistensi fiskal melalui APBN yang nantinya dapat dicairkan untuk mendukung program PJJ yang diikuti oleh siswa, guru, mahasiswa dan dosen.

Sebagaimana diketahui awalnya bantuan kuota data internet ini terdiri dari dua jenis. Keduanya itu adalah kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum berarti kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan apilkasi. Sedangkan kuota belajar yaitu kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran dengan daftar yang tercantum pada http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id. Adapun rincian alokasi kuota saat ini terdiri dari peserta didik PAUD sebanyak 20 GB/bulan, peserta didik pendidikan dasar dan menengah 35 GB/bulan, pendidik pada PAUD dan jenjang pendidik dasar dan menengah 42 GB/bulan, serta mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan. Sisanya adalah kuota belajar. Untuk mekanisme pemberian bantuan kuota data internet ini dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah pendataan dan verifikasi nomor ponsel. Kedua, kemendikbud melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler. Ketiga, penerbitan surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM). Dan terakhir pemutakhiran nomor ponsel.

Dalam perjalanan pelaksanaannya bantuan kuota data internet tidak semulus yang dibayangkan. Muncul sejumlah persoalan baik yang menyangkut teknis maupun non teknis. Beberapa contoh kendala bersifat teknis yang dijumpai antara lain ponsel tidak suport, kesulitan registrasi disebabkan belum memiliki NIK (nomor induk kependudukan), kuota belajar tidak terpakai atau mubadir dan sebagainya. Sementara yang bersifat non teknis lebih karena persoalan daerah blank spot, sinyal lemah atau stabilitas koneksi.

Memperhatikan sejumlah kendala yang dihadapi, selanjutnya berdasarkan riset dan evaluasi yang dilakukan maka Kemendikbud merasa perlu melakukan sejumlah perbaikan dan pembenahan. Perbaikan dan pembenahan tersebut selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu soal distribusi, modifikasi dan transparansi.

Pertama distribusi. Hal ini terkait dengan jumlah penerima bantuan kuota data internet. Menurut data tahun 2020 jumlah penerima bantuan kuota data internet waktu itu sebanyak 35.725.387 orang. Pada dasarnya para penerima bantuan tahun 2020 akan menerima pula pada tahun 2021 ini. Sekalipun demikian, jumlah yang sangat banyak ini tentu akan mengalami perubahan karena ada proses evaluasi. Sayangnya saat ini tidak diketahui secara persis berapa prosentase tingkat penerimaan yang benar-benar sesuai dan tepat sasaran. Namun, dapat dipastikan ada sejumlah penyimpangan yang pada akhirnya dapat diketahui sejak awal. Contohnya pada penerapan program bantuan kuota data internet ini ditemukan ada penerima yang tidak menggunakannya secara optimal. Sekalipun hal itu tidak diketahui persis apa masalahnya, namun pada akhirnya pihak Kemendikbud dalam hal ini Mendikbud Nadiem A. Makarim menegaskan dengan mengambil sikap tegas tidak akan melanjutkan atau memperpajang penerima bantuan yang selama ini hanya menggunakan kuotanya tersebut tidak lebih dari 1 GB. Artinya dalam hal ini ada kemubaziran karena tidak digunakannya bantuan kuota tersebut secara serius dan sungguh-sungguh sesuai dengan peruntukkannya

Kedua modifikasi. Sebagai evaluasi, jenis kuota belajar tahun 2020 seringkali tidak digunakan secara optimal. Oleh sebab itu sebagai bagian dari modifikasi maka secara keseluruhan bantuan kuota internet tahun 2021 akan berjenis kuota umum. Kuota umum ini dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kemenkominfo khususnya jenis media sosial seperti facebook, instagram dan sebagainya. Artinya bantuan kuota data internet 2021 ini dapat digunakan untuk seluruh sumber informasi di internet yang relevan untuk pembelajaran, termasuk aplikasi youtube yang saat ini sering dimanfaatkan untuk media pembelajaran interaktif.

Ketiga transparansi. Program bantuan kuota data internet ini tercatat dalam sejarah sebagai hal yang pertama kali terjadi dengan melibatkan banyak penerima serta dengan alokasi anggaran yang cukup fantastis. Oleh sebab itu tentu menjadi sangat rasional apabila bentuk pengawasannya harus lebih sistematis, terpadu dan berlapis. Dalam hal ini Kemendikbud sudah melakukan langkah startegis dengan cara membuat kerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selain itu agar pengawasan ini  lebih optimal, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi lebih aktif memberikan laporan terhadap setiap bentuk penyimpangan kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud di laman http://ult.kemdikbud.go.id/.