FAGI: KCD di Jabar Segera Inventarisasi Guru yang Pensiun serta Siapkan Guru Pengganti

BANDUNG, beritadisdik.com – Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat prihatin dengan kondisi saat ini, karena terjadi darurat guru khususnya di Jawa Barat.

Seperti yang disampaikan Ketua FAGI Jawa Barat Iwan Hermawan, Rabu (10/08/2022), bahwa guru PNS yang diangkat pada masa pemerintahan Orde Baru seperti guru class program, guru diploma dan guru inpres lambat laun pada akhirnya pada tahun 2025 itu akan habis karena pensiun, dan Pemerintah Republik Indonesia sudah hampir 20 tahun melakukan moratorium terhadap rekrutmen guru PNS.

Dengan kejadian moratorium ini sehingga di mana-mana di sekolah-sekolah negeri terjadi kekurangan guru PNS. Sebagai antisipasinya maka pemerintah merekrut guru P3K, tetapi guru P3K itu sendiri tidak bisa menutupi kekurangan guru PNS yang saat ini ada di sekolah negeri yang masuk masa pensiun.

"Sebenarnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru pada pasal 59 dijelaskan apabila terjadi kekosongan guru maka pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mencari guru pengganti bagi guru-guru yang pensiun atau bagi sekolah-sekolah kosong akibat banyak guru yang pension," umgkap Iwan.

Oleh karena itu, jelas Iwan, sebagai masukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat khususnya atau pemerintah kota Bandung atau kota/kabupaten lainnya, di mana saat ini banyak guru P3K yang telah lulus yang belum dapat formasi.

Mereka sudah lulus tapi saat ini tidak jelas formasinya di mana, yang jadi persoalan karena provinsi Jawa Barat tidak mampu untuk membayar keseluruhan guru P3K tersebut, karena ternyata pemerintah menyerahkan sepenuhnya untuk guru P3K kepada pemerintah provinsi.

“Harapan kami guru-guru P3K yang sudah lolos tetapi belum mendapatkan formasi, tempatkan saja di sekolah-sekolah yang ditinggalkan oleh para guru yang pensiun, dan tentunya harus sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya atau setidaknya setara dengan mata pelajaran yang diampunya, serta dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya,” tambahnya.

Ia juga memohon kepada para KCD yang ada di provinsi Jawa Barat dari KCD 1 sampai KCD 13 untuk menginventarisasi berapa jumlah guru yang pensiun di tahun 2022 dan tolong disiapkan penggantinya.

“Jangan kepala sekolah yang sibuk untuk mencari pengganti guru-guru yang pensiun,” tegas Iwan.

“Sekali lagi dalam PP Nomor 19 Tahun 2017 jelas untuk mencari guru pengganti adalah kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah bukan kepala sekolah atau komite sekolah,” pungkas Iwan.