FAGI Desak Disdik Jabar Keluarkan SE tentang Pendanaan SMA/SMK Negeri di Jawa Barat

Oleh Iwan Hermawan

Pendanaan pendidikan pada tingkat SMA/SMK/SLB Negeri di Jawa Barat masih menjadi polemik. Terjadi perbedaan persepsi di kalangan Manajemen Sekolah, Komite Sekolah, dan APH. Akibat perbedaan persepsi ini banyak kepala sekolah yang harus berhadapan dengan APH, orang tua siswa atau LSM/organisasi kemasyarakatan.

Beradasrkan Pergub Jabar No. 165 Tahun 2021 Tentang Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah pada SMA, SMK, dan SLB Negeri di Daerah Provinsi Jawa Barat:

a.         Pasal 1 ayat (12) Biaya Operasional Pendidikan Daerah selanjutnya disingkat BOPD adalah program Pemerintah Daerah Provinsi untuk penyediaan pendanaan biaya operasional personalia dan non personalia bagi SMA, SMK, dan SLB Negeri yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

b.         Pasal 2 ayat (4) Dana BOPD ditujukan untuk membebaskan peserta didik dari kewajiban membayar Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD).

c.         Pasal 2 ayat (5) Masyarakat yang berkemampuan dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih optimal.

Dalam Lampiran Pergub Jabar No. 165 Tahun 2021 Tentang Penberian  Biaya Oprasional Pendidikan Daerah pada SMA, SMK, dan SLB Negeri di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Latar Belakang Pemberian BOPD disebutkan bahwa:

a.         Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan peran dalam menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang  berusia tujuh sampai lima belas tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan mengalokasikan kembali dana BOPD yang ditujukan untuk membebaskan peserta didik dari kewajiban membayar luran Bulanan Peserta Didik (IBPD) secara bertahap dan periodik.

b.         Namun demikian, masyarakat yang berkemampuan dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih optimal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)   Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bahwa pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, di mana Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan untuk memberikan bantuan Pendidikan berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan  Pendidikan dengan syarat yang disepakati para pihak (para pihak antara lain pihak pemberi bantuan dengan komite).

Kesimpulan

a.         BOPD hanya menutupi keperluan  biaya oprasional porsonal dan non personal sehingga Siswa dibebaslkan dari Iuran Bulanan Peserta Didisk (IPDB) namun bagi orang tua yang mampu dapat memberikan kontribusi/sumbangan untuk membantu biaya operasional sekolah  sebagaimana amanat PP 48 Tahun 2008 pasal 55 yang berbunyi Peserta didik atau orang  tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya.

b.         BOPD tidak menutupi keperluan biaya investasi non lahan sehingga orang tua siswa yang mampu diberi kesempatan untuk memberikan kontrubusi dalam bentuk Iuaran Peserta Disik Baru (IPDB).

c.         Biaya Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan masyarakat. (PP 48 pasal 11 ayat (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jabar mendesak Perlu ada Surat Edaran dari Kadisdik Jawa Barat yang memperjelas amanat Pergub No. 165 Tahun 2021 tersebut khususnya yang mengatur kontribusi dari masyarakat yang mampu.