FAGI Desak Gubernur Keluarkan Pergub tentang Pengelolaan Dana Sekolah Bersumber dari Masyarakat

BANDUNG, beritadisdik.com – FAGI Jabar desak Gubernur keluarkan Pergub tentang Pengelolaan Dana yang Bersumber dari Masyarakat pada SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat. Hal ini karena terjadi mispersepsi di lapangan sehingga tidak sedikit kepala sekolah yang harus berhadapan dengan APH dan lembaga-lebaga masyarakat yang mengaku sebagai lembaga pengawasan atau sebagai media kontrol.

Demikian disampaikan Ketua FAGI Jabar Iwan Hermawan melalui rilis yang diterima beritadisdik.com, Selasa (31/08/2021).

Menurut Iwan, saat ini ada sekolah berpegangan pada PP 48 Thaun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pada Pasal 2 menyebutkan biaya pendidikan pada sekolah menengah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pada pasal 51 menyebutkan pendanaan pendidikan sekolah menengah bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah dan pungutan dari orang tua/wali siswa (baik biaya operasi maupun investasi). Pasal 52 menyebutkan pungutan dari orang tua siswa disimpan dalam rekening sekolah diawasi oleh komite sekolah.

Untuk biaya operasional bulanan, jelas Iwan Pemda Jabar sudah mengganti dengan BOPD (Bantuan Operasi Pendidikan Daerah). Namun bagi orang tua siswa yang mampu diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi kepada sekolah (Pergub 43 Tahun 2020), untuk biaya investasi belum ada bantuan secara menyeluruh kepada sekolah.

Sementara Komite SMA/SMK di Jabar yang seharusnya berperan mengawasi pengelolaan keuangan sekolah pada umumnya kini berubah kebijakanya jadi pengelola dana dari orang tua karena ada larangan manajemen sekolah pungut dana dari orang tua siswa. Konsekuensinya  komite sekolah yang melaporkan pemasukan keuangan kepada pihak sekolah.

“Jadi kalau yang mengelola keuangan komite sekolah, jadi siapa yang mengawasi? Peranan komite membantu sekolah mencari sumber keuangan di luar orang tua siswa. Komite sekolah bukan berperan memburu di kebun binatang seperti yang terjadi sekarang,” tuturnya.

Pertanyaanya, tambah Iwan, UU/PP/Permendikbud/Pergub mana yang melarang ada pungutan kepada orang tua siswa pada pendidikan mengengah baik biaya investasi maupun biaya oprasi? Yang ada hanya SE dari Saber Pungli Jabar yang melarang sekolah nemungut biaya operasional bulanan karena sudah diganti oleh BOPD.

“Banyak orang tua siswa yang mau beribadah memberi bantuan kepada sekolah terhalang oleh kebijakan Pemerintah Daerah, padahal regulasinya tidak melarang,” imbuhnya.