FAGI Jabar Memohon Disdik Beri Kewenangan Sekolah Kelola DSP

BANDUNG, beritadisdik.com – Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat memohon Dinas Pendidikan Jawa Barat memberi kewenangan kepada sekolah untuk pengelola Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) yang bersumber dari masyarakat ekonomi mampu. Peruntukannya buat biaya investasi. Untuk biaya operasional sudah dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui BOS dan BOPD.

Menurut Ketua FAGI Jabar Iwan Hermawan, S.Pd., M.M. melalui rilisnya yang diterima beritadisdik.com, Selasa (16/2/2021), berdasarkan hasil evaluasi dan konsultasi FAGI Jawa Barat dengan MKKS, baik SMA, SMK, maupun SLB negeri se-Jabar, saat ini sekolah-sekolah negeri di Jawa Barat mengalami hambatan dalam pemasukan sumbangan investasi dari masyarakat.

Adapun Bantuan Oprasional Pendidikan Daerah (BOPD) hanya diperuntukkan biaya operasional rutin bulanan. Untuk biaya investasi diserahkan pengelolaannya kepada Komite Sekolah. Namun di lapangan, jelas Iwan, terdapat kendala kontribusi masayarakat khususnya dari orang tua siswa mampu mengalami penurunan dratis setelah dikelola oleh komite sekolah.

“Bahkan ada beberapa sekolah yang punya tunggakan uang bangunan ratusan juta kepada pihak ketiga. Apalagi di sekolah-sekolah di daerah-daerah tertentu yang minim partisipasi masyarakat sumbangan kepada sekolah,” ungkap Iwan.

Dijelaskan, berdasarkan PP 48 Tahun 2008 tentang  Pendanaan Pendidikan  pada Pasal 11  Ayat 1  menyebutkan “Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat.

Lalu pada Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

“Oleh karena itu, maka FAGI Jabar memohon Dinas Pendidikan Jawa Barat memberi kewenangan kepada sekolah untuk pengelola Dana Sumbangan Pendidikan yang bersumber dari masyarakat ekonomi mampu yang diperuntukkan biaya investasi. Sementara biaya operasional sudah dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah yaitu BOS dan BOPD,” paparnya.

Untuk pengawasan pengelolaan DSP tersebut, tegas Iwan, diawasi oleh Komite Sekolah sesuai dengan fungsi dan peranananya sebagai supporting, controling, advisory, dan mediator. “Tidak terjadi seperti sekarang, komite sekolah mengelola keuangan sehingga perananya terbalik,” imbuhnya.