Penulis: Dadan Supardan

Iwan Hermawan
Forum Aksi Guru Indonesia
(FAGI) Jawa Barat menuntut Dinas Pendidikan Jawa Batat tidak lagi mengizinkan adanya
pelonggaran kuota atau speling pada PPDB tahun 2024. Jadi kuota PPDB yang diajukan
sekolah harus sesuai dengan daya tampung yang ada. Jangan dikurangi untuk
cadangan titipan atau speling, kalau kuota daya tampung perkelas 36 ya 36 saja
jangan jadi 32 atau 34 apagi tambah kelas. Selama ini orang tua siswa atau instansi
pemerintah atau organisasi kemasyarakatan berani menitip baik melalui Kantor
Cabang Dinas atau langsung kepada sekolah karena tahu ada cadangan kuota dan
yang selalu menjadi masalah PPDB tiap tahun selalu kasus titipan.
Demikian
disampaikan oleh Ketua FAGI Iwan Hermawan dalam acara Evaluasi PPDB 2023 siswa
SMA SMK dan SLB yang diselengarakan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat di Hotel
West Point Jumat 10 November 2023.
Berkaitan dengan
kasus pelanggaran zonasi maka disinyalir ada oknum yang mengedit ulang barcode
pada kartu keluarga baik barcodenya maupun tanggal di KK-nya. Oleh karena itu
pihak operator sekolah harus diberi pengetahun untuk membaca barcode kartu
keluarga tersebut dan harus disertakan KK asli dengan ortunya jika siswa
tersebut ikut numpang di keluarga lain untuk mencegah adanya double anggota
keluarga dalam 2 KK.
Selain itu FAGI
berpendapat bahwa semua jalur PPDB diakali oleh oknum orang tua siswa atau
masyarakat lainnya namun tidak ada ketegasan dari Pemprov/Disdik dan Inspektorat Jabar untuk memberi sanksi yang tegas kepada
para pelanggar aturan PPDB sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada para
pelanggar baik oknum di lingkungan Disdik maupun luar lingkungan disdik
mengulang-ngulang kembali di tahun-tahun berikutnya.