FAGI Minta PTM Juli 2021 Ditunda

BANDUNG, beritadisdik.com – Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat memohon kepada Gubernur dan para Bupati dan Walikota Se-Jawa Barat untuk menunda rencana pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan dilaksanakan bulan Juli 2021.

Selain itu FAGi Jabar berharap Pemerintah meninjau ulang SKB 4 Mentri yang mengisyaratkan pelaksanaan PTM Juli 2021. Alasannya, menurut data IDAI, satu dari delapan kasus konfirmasi Covid-19 adalah anak-anak. Data IDAI juga menunjukkan case mortality (tingkat kematian) mencapai tiga sampai lima persen, terbilang tertinggi di dunia. Angka Rerata Kasus Covid-19 Sudah Melampaui Standar WHO, Ini sungguh mengkhawatirkan karena benar-benar mengancam keselamatan anak-anak.

Melalui rilis yang diterima beritadisdik.com, Sabtu (26/6/2021), Ketua FAGI Jabar Iwan Hermawan menegaskan Pemerintah/pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan harus membaca angka-angka tersebut sebagai ancaman serius.

“Kita takut kehilangan masa depan anak bangsa karena kelalaian dalam tanggulangi covid 19,” ungkap Iwan.

Selain itu, tambahnya tingkat yang terpapar guru dan tenaga administrasi sekolah sangat tinggi  bahkan beberapa guru dan tenaga adminitrasi sekolah meninggal dunia karena Covid.

Oleh karena itu, FAGI mengusulkan agar Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota/Kabupaten harus meningkatan kualitas PJJ pada tahun pelajaran 201/2022. Siswa tidak selalu harus daring tapi juga sekolah menyiapkan luring, dengan menyiapkan modul-modul cetak khususnya untuk siswa dari kalangan tidak mampu. Sementara untuk kalangan siswa mampu lakukan dengan daring, itu pun bisa dilakukan dengan daring virtual seperti Zoom, Google Class room dll atau daring non virtual melalui WA atau Email.

“Sekolah jangan memaksa siswa harus selalu daring virtual karena memerlukan quota yang banyak dari siswa. Kurikulium pun harus disederhanakan disesuaikan dengan masa pandemi. Gunakan kurikulum darurat dengan hanya menyampaikan materi yang esensial saja,” terangnya.

FAGI Jabar berharap usulan ini dilaksankan oleh pemerintah dan pemerintah daerah karena hak hidup itu nomor satu, hak sehat nomor 2, dan hak pendidikan adalah nomor 3.

“Jadi jika hak hidup dan hak sehat terancam, maka hak pendidikan bisa dipermudah,” urainya.