FAKTOR PENYEBAB MASALAH RENDAHNYA KETERSERAPAN LULUSAN

Oleh KAMAJAYA, M.Pd

Mengenai masalah keterserapan lulusan selalu menjadi bahan perbincangan di akhir tahun pembelajaran. Informasi yang berkembang kurang sedap didengar bila menyangkut penyumbang pengangguran terbanyak adalah lulusan SMK. Belum lama ini di bulan September 2021 kembali disampaikan oleh Wali kota Solo dalam pembentukan konsorsium beberapa industri dengan SMKN 2 Solo. Dikatakan, “Semua SMK di Kota Solo akan saya sulap semua menjadi sekolah yang inovatif, jangan sampai menjadi lulusan pengangguran.”

Disampaikan juga oleh Dirjen Vokasi pada saat yang sama, “Inovasi itu kepada Guru pengajarnya, Kurikulum Link and Match-nya, sehingga ini sebagai pancing, bukan ikan. Kita tunggu sehingga menghasilkan teaching factory yang produktif.”

Semestinya lulusan yang dihasilkan berupa tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan persyaratan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Namun yang terjadi di lapangan berkata lain, artinya harapan dan kenyataan masih perlu dibenahi.

Faktor apa saja penyebab rendahnya keterserapan lulusan SMK?

Bila dilihat kemajuan teknologi yang dimiliki industri di era 4.0 yang terjadi saat ini masih belum dapat diimbangi oleh teknologi yang dimiliki pihak SMK, jumlah yang terbatas belum bisa mencapai angka perimbangan ideal untuk suatu proses pembelajaran bermutu. Ditambah lagi dengan masalah sinkronisasi kurikulum industri yang masih belum sempurna, berdampak  langsung pada penguasaan kompetensi peserta didik tidak maksimal. Selain itu faktor penyebab lain rendahnya keterserapan lulusan SMK pada umumnya, a.l.:

1.         Belum dilakukannya pemetaan secara utuh proyeksi calon lulusan fresh graduate untuk ditempatkan dalam Bekerja, Melanjutkan dan Wirausaha (BMW) oleh pihak sekolah.

2.         Biaya operasional penempatan lulusan yang minim.

3.         Tidak adanya promosi yang dilakukan pihak sekolah ke industri tentang mutu pendidikannya.

4.         Program melanjutkan pendidikan ke PT masih belum ditangani secara serius untuk mendapatkan akses beasiswa dan atau jalur undangan bagi lulusannya.

5.         Kurang cakapnya unit marketer sekolah (Bursa Kerja Khusus dan Waka. Bidang Hubungan Kerjasama Industri) dalam melakukan akses pencaharian lowongan kerja bagi lulusannya.

6.         Program Link and Supermatch antara institusi pendidikan dengan pihak industri masih belum terbangun sesuai dengan harapan. 

7.         Faktor Demografi letak dan jarak sekolah yang jauh dari industri

8.         Adanya kecenderungan pihak Industri hanya mau menerima calon karyawan dari sekolah afiliasi dan dari daerah tertentu saja.

9.         Penyebaran Industri yang tidak merata yang cenderung terkonsentrasi pada daerah atau wilayah tertentu.

10.       Minimnya sosialisasi/frekuensi Bursa Kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota, dan atau Kemenaker.

11.       Belum terbangunnya hubungan kerjasama yang harmonis antara pihak sekolah dengan penyedia demand (Pemerintah dan atau pihak Swasta).

12.       Program Sekolah Pencetak Wirausaha (SPW) belum menjadi prioritas utama dalam mencetak lulusan menjadi The Young Entrepreneurship.

13.       Sikap militansi yang lemah untuk memajukan sekolah.

14.       Adanya kesenjangan yang cukup besar antara Supply (Penghasil SDM)  dengan Demand (Penyedia lapangan kerja), lebih besar Supply dibandingkan demand.

15.       dll.

Dengan diketahuinya berbagai faktor masalah penghambat terserapnya para lulusan untuk bisa melakukan BMW, diharapkan pihak manajemen SMK dapat mengantisipasinya dengan baik. Semoga saja keterlibatan pemerintah daerah secara aktif dalam mengatasi masalah yang dihadapi SMK dapat membantu, seperti halnya yang terjadi di kota Solo, Wali Kota siap untuk menyulap semua SMK menjadi sekolah yang inovatif, dan mencegah terjadinya lulusan yang menganggur melalui pembentukan konsorsium antara beberapa industri dan pihak SMK. Pembentukan konsorsium merupakan langkah konkret terobosan positif yang dapat ditiru oleh pemerintahan daerah lainnya di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Wali Kota Solo merupakan salah satu upaya menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Indonesia.