GANGGUANG JIWA (ODGJ) BERSELIWERAN, SALAH SIAPA DALAM KAJIAN HAM?

Oleh Hasbullah Fudail

Sebagai manusia normal tiap-tiap orang pasti pernah berada di ruang publik seperti di jalan umum, terminal, stadium, lapangan dan lainnya. Ketika aktivitas itu dilakukan di jalanan seringkali kita menemukan orang-orang yang dianggap tidak normal/gangguan jiwa/orang gila lebih dikenal dengan sebutan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). Umumnya mereka biasanya tidak peduli penampilan (bahkan telanjang), jalan-jalan tanpa tujuan, ada yang ketawa sendiri, ada yang diam bengong dengan tatapan kosong, rambut gondrong tidak terawat, kurus, dan tidak  bisa diajak komunikasi.

Hampir semua kota kota di Indonesia termasuk kota kabupaten di Jawa Barat, tidak susah untuk menemukan ODGJ berseliwerang di ruang publik. Dalam persfektif HAM siapa yang bersalah  ketika mereka berseliwerang di ruang publik?

Orang gila dalam istilah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dikatakan bahwa; orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Dalam pengertian tersebut ada 3 (tiga) gangguan yang dialami yaitu pikiran, perilaku, dan perasaaan, secara umum dikatakan mengalami gangguan jiwa.

Sebelum mengalami gangguan kejiwaan biasanya seseorang mengalami defresi atau gangguan mental terlebih dahulu. Apabila hal ini dibiarkan tanpa pengobatan medis maka akan meningkat menjadi gangguan kejiwaan dan dikenal dengan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). ODGJ ini menjadi kelompok rentang dalam masyarakat dikenal dengan sebagai penyandang disabilitas. Menurut UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

ODGJ dan HAM

Akibat Pandemi yang berlangsung lebih 2 tahun, menyebabkan terjadinya peningkatan depresi dan ODGJ. Menurut Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan angka kasus gangguan mental dan depresi mengalami peningkatan hingga 6,5 persen selama pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Dampak pandemi angka gangguan mental dan depresi mengalami peningkatan mencapai 6,5 persen secara nasional," kata Plt. Dirjen P2P Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu, di acara Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Se-dunia (HKJS) 2021 di Aula Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (10/10/2021). Meningkatnya gangguan mental dan depresi pada masa pandemi saat ini pada angka sekitar 12 juta orang. Mereka usia produktif. Penyebabnya sebagian besar antara lain masalah keterbatasan sosial karena terlalu lama diam di rumah, dan karena kehilangan pekerjaan. Mereka yang mengalami gangguan jiwa dan depresi mulai usia 15 tahun hingga 50 tahun atau usia produktif," kata Maxi Rien.

Akibat meningkatnya ODGJ khusus bagi orang kurang mampu melakukan perawatan kesehatan serta menjadi aib keluarga biasanya dilakukan pemasungan terhadap penderita ODGJ. Secara statistik jumlah orang yang dipasung di Indonesiaa masih tinggi. Hal ini disampaikan oleh Human Rights Watch pada tahun 2016. Disebutkan dari 57 ribuan orang ODGJ yang mengalami pemasungan, data pemerintah menunjukkan bahwa dari angka tersebut 18 ribuan orang di antaranya masih dipasung. Pemasungan adalah bentuk pelanggaran HAM yang dianggap lumrah oleh para keluarga penderita ODGJ.

Ribuan bahkan belasan ribu kasus pemasungan itu menunjukkan bahwa Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya dapat melindungi penyandang disabilitas. Padahal jelas dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut, bahwa hak hidup untuk penyandang disabilitas meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

ODGJ Kewenangan Siapa

Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang mempakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disadarai saat ini bahwa pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan gangguan jiwa belum dapat diwujudkan secara optimal. Belum optimalnya  pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan belum terjaminnya hak orang dengan gangguan jiwa mengakibatkan rendahnya produktivitas sumber daya manusia.

Upaya kesehatan jiwa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Sesuai UU No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dengan Kementerian Kesehatan sebagai leading sector-nya.

Sementara menurut Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (Ranham 2021-2025) dalam Peraturan Presiden Nomor 53 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia salah satu yang menjadi prioritas aksi HAM bagi pemerintah pusat maupun daerah pada strategi ketiga yaitu Disabilitas. RANHAM generasi ke-5 ini berfokus terhadap 4 (empat) kelompok rentan yang terdiri dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Sebagai pelaksana dari tugas sekretariat Ranham di bawah koordinator Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian maka yang bertanggung jawab secara langsung pada penderita ODGJ adalah  Kementerian Kesehatan dengan pelimpahan kewenangan ke pemerintah daerah baik di provisnsi maupun kabupaten kota. Jika terdapat ODGJ yang berkeliaran di ruang publik maka biasanya  satuan Pamong Praja bertanggung jawab untuk mengamankan, sementara untuk pengobatannya  oleh Dinas Pendidikan, perawatan paska pengobatan Dinas Sosial.

Secara umum menurut peraturan perundang-undangan, maka tanggung jawab atas  berkeliarannya ODGJ adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabaten/Kota) serta  dapat melibatkan peran serta masyarakat. Seperti pada Pasal 75 UU No 14 tentang Kesehatan Jiwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tugas, dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa“.

Bagi pelanggar atas kesehatan jiwa diancam pidana sesuai UU No 14 tentang Kesehatan Jiwa  Pasal 96 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain, untuk melancarkan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.