Penulis: A. Rusdiana

A. Rusdiana
Oleh A. Rusdiana
Di tengah upaya Indonesia dalam
mencapai cita-cita "Indonesia Emas 2045" dan mendukung tujuan global
Sustainable Development Goals (SDGs), kebijakan pendidikan yang berbasis nilai
lokal menjadi penting. Salah satu contoh kebijakan pendidikan yang mencerminkan
semangat ini adalah Gapura Panca Waluya. Kebijakan ini
bertujuan membentuk karakter peserta didik dengan mengutamakan nilai lokal
Sunda, yaitu Cageur, Bageur, Bener,
Pinter, dan Singer, yang diharapkan dapat
mengiringi perjalanan bangsa menuju Indonesia yang lebih maju. Namun, meskipun
ide ini berakar pada nilai budaya lokal yang sangat relevan dengan karakter
bangsa, tantangan terbesar terletak pada bagaimana mengimplementasikan
kebijakan ini secara efektif.
George C. Edwards III dalam
teori implementasi kebijakan (1980) mengidentifikasi empat variabel yang
menentukan keberhasilan kebijakan, yakni komunikasi, sumber
daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur
birokrasi. Analisis ini penting dilakukan untuk menilai kesiapan dan
strategi implementasi kebijakan Gapura Panca Waluya, terutama di era 5.0 yang
serba digital dan terhubung secara global.
Arikel ini dimaksudkan untuk
mengintegrasikan pemikiran tentang bagaimana kebijakan pendidikan berbasis
nilai lokal dapat diimplementasikan dengan sukses, dengan merujuk pada teori
implementasi kebijakan yang telah terbukti efektif dalam berbagai konteks. Berikut
adalah analisis strategi implementasi kebijakan Gapura Panca Waluya berdasarkan
teori Edwards III:
Pertama: Komunikasi
(Communication); Komunikasi
yang efektif menjadi kunci utama dalam implementasi kebijakan pendidikan. Salah
satu tantangan terbesar adalah bagaimana pesan kebijakan, seperti larangan
study tour dan wisuda, disosialisasikan secara jelas kepada semua pihak
terkait: sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Misalnya, larangan study
tour yang berhubungan dengan pengurangan pemborosan dan pemanfaatan anggaran
untuk kebutuhan yang lebih mendasar, harus dikomunikasikan dengan tepat agar
tidak disalahpahami. Penggunaan bahasa yang jelas dan konsisten dalam surat
edaran, serta media komunikasi yang tepat, akan sangat membantu dalam
menghindari konflik atau resistensi dari berbagai pihak. Komunikasi ini juga
penting untuk mendukung pembentukan karakter Bener (benar),
yaitu pemahaman yang akurat tentang nilai-nilai kebijakan.
Kedua: Sumber Daya
(Resources); Pendidikan
yang berkualitas tidak lepas dari ketersediaan sumber daya yang memadai. Oleh
karena itu, kebijakan Gapura Panca Waluya harus didukung oleh sumber daya yang
cukup, baik dalam bentuk sarana dan prasarana maupun tenaga pengajar yang
berkualitas. Untuk memastikan nilai Cageur (sehat), perlu ada
sarana seperti toilet yang memadai di setiap sekolah. Selain itu, untuk
mendukung nilai Pinter (cerdas), pengadaan fasilitas seperti
laboratorium, perpustakaan, dan alat teknologi untuk pembelajaran inovatif
harus diperhatikan. Tanpa adanya pendanaan yang cukup dan alokasi yang tepat,
kebijakan ini hanya akan tetap menjadi gagasan tanpa implementasi yang nyata.
Ketiga: Sikap/Disposisi
(Attitudes); Sikap
pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah guru, kepala sekolah, dan dinas
terkait juga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi Gapura Panca Waluya.
Kebijakan yang melarang kegiatan wisuda dan study tour mungkin akan menemui
resistensi dari sebagian besar pihak yang sudah terlanjur terikat dengan
tradisi tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap yang terbuka dan adaptif
dari para pelaksana kebijakan agar perubahan ini dapat diterima. Proses
sosialisasi yang melibatkan seluruh elemen pendidikan juga perlu menanamkan
pemahaman bahwa kebijakan ini lebih mengutamakan penguatan karakter dan
pembentukan sikap hidup yang lebih baik, sejalan dengan nilai Singer
(gigih dan pantang menyerah).
Keempat: Struktur
Birokrasi (Bureaucratic Structure); Untuk mendukung kebijakan ini, struktur birokrasi
pendidikan juga harus mendukung koordinasi lintas sektor. Misalnya, dalam
pengimplementasian kegiatan ekstrakurikuler kebangsaan yang mendukung nilai Bageur
(baik), dibutuhkan sinergi antara dinas pendidikan, TNI, Polri, dan lembaga
sosial lainnya. Selain itu, untuk kebijakan yang berfokus pada kebersihan dan
kesehatan seperti Cageur, koordinasi dengan dinas kesehatan
dan PUPR sangat diperlukan untuk memastikan fasilitas yang memadai. Mekanisme
pengawasan dan pelaporan yang transparan juga perlu diterapkan agar
implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Secara keseluruhan, kebijakan Gapura
Panca Waluya merupakan langkah yang sangat relevan untuk
mengintegrasikan nilai lokal dengan tujuan global dalam sistem pendidikan
Indonesia. Kebijakan ini dapat mendukung SDGs dan visi Indonesia Emas
2045, tetapi untuk mencapai keberhasilan yang maksimal,
implementasinya harus memperhatikan empat variabel utama dari teori Edwards
III: komunikasi, sumber daya, disposisi,
dan struktur birokrasi. Tanpa perhatian yang serius terhadap
faktor-faktor ini, kebijakan ini akan kesulitan untuk dijalankan secara optimal.
Untuk itu, kami merekomendasikan kepada para pemangku kepentingan pendidikan
untuk: 1) Perkuat komunikasi multi-level antara provinsi,
kabupaten/kota, sekolah, dan orang tua untuk memastikan pesan kebijakan
tersampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman; 2) Pastikan
pendanaan cukup, terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana yang
mendukung kebijakan, serta pelatihan guru untuk mendukung implementasi
nilai-nilai lokal; 3) Lakukan sosialisasi budaya perubahan
agar kebijakan dapat diterima secara luas oleh masyarakat pendidikan, terutama
yang berhubungan dengan tradisi dan kebiasaan lama; 4) Bangun sistem
monitoring dan evaluasi lintas sektor yang responsif terhadap
perubahan dan tantangan yang muncul selama implementasi kebijakan.
Dengan pendekatan teori Edwards
III ini, kita tidak hanya mengukur kesiapan kebijakan, tetapi juga
mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diperbaiki atau diperkuat untuk
memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Gapura Panca Waluya:
nilai lokal, tujuan global.
Penulis:
