Gawai (HP) sebagai Pintu Masuk Literasi Esai memeringati Hari Literasi Sedunia 2026

Oleh Ade Munajat*)

Setiap tanggal 8 September, dunia memperingati Hari Literasi Sedunia. Tahun 2026 menandai 60 tahun sejak hari ini ditetapkan UNESCO, dengan tema yang mudah diingat: literasi untuk manusia, bumi, dan kesejahteraan (UNESCO, 2026). Artinya, membaca bukan hanya urusan sekolah atau perpustakaan. Membaca adalah cara kita memahami hidup, termasuk hidup yang sekarang banyak berjalan di layar gawai.

Bisa membaca huruf belum tentu paham isinya

Kabar baiknya, buta aksara di Indonesia terus menurun. Pada 2025, hanya 2,9 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum bisa membaca dan menulis (Badan Pusat Statistik, 2025). Masalahnya, kemampuan memahami bacaan masih lemah. Dalam tes PISA 2022, skor membaca siswa Indonesia 359, jauh di bawah rata-rata negara OECD yang 476. Hanya sekitar seperempat siswa yang mampu menangkap isi teks dengan tingkat kesulitan sedang (OECD, 2023). Minat baca nasional pada 2025 juga baru 54,80: membaca sudah ada, tetapi belum menjadi kebiasaan (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2025; Badan Pusat Statistik, 2026). Di sisi lain, internet sudah masuk ke hampir semua kantong. Pada 2026, 81,7 persen penduduk terhubung ke internet (APJII, 2026), namun indeks masyarakat digital baru 44,53 dari 100 (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025). Dengan kata lain, kita cepat online, tetapi belum tentu cermat dan kritis terhadap isi yang kan kita baca di dalam  HP.

Mengapa berita yang enak didengar lebih mudah dipercaya

Ini bukan soal orang bodoh. Otak manusia memang cenderung mencari informasi yang menguatkan pendapat sendiri. Kecenderungan itu disebut bias konfirmasi (Nickerson, 1998; Menczer & Hills, 2020). Di media sosial, kebiasaan itu bertemu algoritma: kita mencari apa yang sudah kita yakini, lalu mesin hp menampilkan hal-hal yang serupa yang kita yakini, sehingga ruang pencarian menjadi sempit (Ge et al., 2025). Karena itu, umpan di HP sering terasa seperti “semua orang sependapat setuju dengan saya”. Padahal tidak semua orang lalu menjadi ekstrem menyetujui kita (Chen et al., 2022; Nyhan et al., 2023), tetapi judul yang memancing emosi biasanya lebih cepat menyebar daripada tulisan yang meminta kita berpikir. Yang kita lihat di layar bukan seluruh dunia, melainkan dunia yang sudah disaring berdasar keyakinan dan minat kita (Pariser, 2011).

Sekolah perlu menuntun cara membaca di HP

Kalau gawai sudah menjadi pintu masuk, sekolah harus membantu siswa masuk ke dalam belantara informasi di dalam HP dengan kepala dingin. UNESCO menekankan hal yang sederhana: berpikir dulu, baru mengklik (Grizzle et al., 2021). Siswa tidak cukup hanya bisa memakai aplikasi; mereka perlu bisa menilai mana informasi yang layak dipercaya. Jalan formal di Indonesia sebenarnya sudah ada. Informatika wajib dari kelas 7 sampai 12, sementara coding dan AI mulai dikenalkan sejak kelas 5. Isinya seharusnya tidak berhenti pada tombol dan aplikasi, tetapi juga mencakup keamanan, sopan santun, dan tanggung jawab (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025). Siswa perlu belajar menimbang informasi, lalu bertindak dengan hati-hati (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026). Pesannya cukup sederhana: aman, bertanggung jawab, kritis, dan produktif (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2026b).

Yang penting bukan mata pelajarannya, melainkan cara mengajarnya

Nama mata pelajaran tidak otomatis menyelesaikan masalah. Guru bisa meminta siswa mencari sumber yang jelas, mengerjakan tugas berbasis proyek, dan membahas etika di media sosial, serta mengajak orang tua. Hambatannya biasanya biasa saja: kemampuan digital guru belum merata, sinyal sering putus, dan HP siswa lebih sering dipakai untuk hiburan (Rahmawati et al., 2026). Latihannya pun tidak harus rumit. Sepuluh menit seminggu sudah cukup untuk mengurai satu unggahan viral: siapa pembuatnya, kapan kejadiannya, dan mengapa konten itu muncul terus-menerus di HP. Lebih baik siswa mengenali pola penipuan lebih dulu, misalnya tautan “bantuan pemerintah” atau video yang seolah-olah menampilkan kerabat, daripada sibuk membantah setelah kabar itu sudah menyebar. Jangan berhenti pada perintah “cari di Google”. Minta siswa membandingkan dua sumber, menuliskan bagian yang masih meragukan, lalu menahan diri sebelum menekan tombol kirim. Guru juga perlu menjadi contoh, karena anak meniru yang dilihat. Jika orang dewasa hanya menggulir layar, ajakan gemar membaca akan terasa kosong. Rumah dan sekolah harus berjalan searah.

Pakai HP untuk benar-benar membaca, jangan hanya untuk menggulir

Gawai tidak harus dimusuhi. Di HP yang sama, kita bisa membuka buku digital, aplikasi perpustakaan seperti iPusnas, atau mendengarkan buku lewat audio. Bedanya ada di cara memakai. Kalau hanya menggeser layar tanpa berhenti, kita hanya lewat. Judulnya sempat terlihat, isinya belum tentu dipahami. Sebelum membagikan sebuah kabar, luangkan jeda sejenak: cek siapa yang membuat, apakah faktanya benar, kapan kejadiannya, dan apakah fotonya asli. Tanya pada diri sendiri, ini berguna atau hanya memancing marah?

Aturan perlu, tetapi kebiasaan berpikir lebih menentukan

Negara tetap perlu mengatur platform media sosial. Perusahaan seharusnya lebih terbuka soal cara konten dipilih dan ditampilkan (UNESCO, 2023). Indonesia punya UU ITE, UU pelindungan data pribadi, dan aturan perlindungan anak di ruang digital (Undang-Undang Republik Indonesia, 2022, 2024; Kementerian Komunikasi dan Digital, 2026a). Hukum penting untuk melindungi anak dan menekan penipuan, tetapi aturan saja tidak cukup. Yang juga diperlukan adalah kebiasaan berpikir sebelum menekan tombol kirim. Banyak unggahan memang tidak dilarang hukum, tetapi tetap bisa menyesatkan.

Penutup

Hari Literasi Sedunia 2026 tidak perlu diisi dengan ratapan soal HP. Perangkat itu sudah ada di tangan. Pertanyaannya lebih sederhana: apakah layar itu membawa kita ke pengetahuan, atau hanya memutar-mutar pendapat yang sudah kita yakini? Jawabannya dikerjakan bersama. Di kelas, siswa dilatih menimbang. Di rumah, orang dewasa mencontohkan kebiasaan membaca. Di media sosial, amarah tidak dibiarkan menjadi dagangan. Pintu sudah terbuka. Langkah masuknya tetap urusan kita.

Wargi Jabar, kitu sanes?

Daftar Pustaka

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2026). Survei profil internet Indonesia 2026. APJII.Badan Pusat Statistik. (2025). Angka buta aksara menurut provinsi dan kelompok umur (persen), 2025. https://www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik. (2026). Tingkat kegemaran membaca masyarakat dan variabel penyusunnya menurut provinsi, 2025. https://www.bps.go.id

Chen, A., Nyhan, B., Reifler, J., Robertson, R. E., & Tucker, J. A. (2022). Echo chambers, rabbit holes, and ideological bias: How YouTube recommends content to real users. Brookings Institution. https://www.brookings.edu/articles/echo-chambers-rabbit-holes-and-ideological-bias-how-youtube-recommends-content-to-real-users/

Ge, R., Zheng, Y., Tian, Y., & Vosoughi, S. (2025). The narrow search effect and how broadening search promotes belief updating. Proceedings of the National Academy of Sciences, 122(13), Article e2408175122. https://doi.org/10.1073/pnas.2408175122

Grizzle, A., Wilson, C., Tuazon, R., Cheung, C. K., Lau, J., Fischer, R., Gordon, D., Akyempong, K., Singh, J., Carr, P. R., Stewart, K., Tayie, S., Suraj, O., Jaakkola, M., Thésée, G., & Gulston, C. (2021). Media and information literate citizens: Think critically, click wisely! UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377068

Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025). Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025. Komdigi.Kementerian Komunikasi dan Digital. (2026a). Arah baru program literasi digital nasional.

Komdigi. Kementerian Komunikasi dan Digital. (2026b). Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025.

Komdigi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Penguatan pendidikan dan literasi digital melalui informatika serta coding dan kecerdasan buatan. Kemendikdasmen.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). Pendekatan deep learning untuk era digital.

Menczer, F., & Hills, T. (2020). Information overload helps fake news spread, and social media knows it. Scientific American, 323(6), 54–61.Nickerson,

R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many disguises. Review of General Psychology, 2(2), 175–220. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175

Nyhan, B., Settle, J., Tucker, J., Guess, A., Barberá, P., Siegel, A., & Westwood, S. (2023). Like-minded sources on Facebook are prevalent but not polarizing. Nature, 620(7972), 137–144. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06297-w

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). PISA 2022 results (Volume I and II): Country notes—Indonesia. OECD Publishing.

Pariser, E. (2011). The filter bubble: What the Internet is hiding from you. Penguin Press.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2025). Survei tingkat kegemaran membaca masyarakat 2025. Perpusnas.

Rahmawati, S., Hasanah, N., & Putri, A. (2026). Strategi guru dalam mengembangkan literasi digital siswa pada Kurikulum Merdeka. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2023). Guidelines for the governance of digital platforms: Safeguarding freedom of expression and access to information through a multi-stakeholder approach. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387339

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2026, September 8). International Literacy Day. https://www.unesco.org/en/days/literacy

Ade Munajat*) Peminat Semesta Sejarah, Pendidikan, Politik dan Sosial Budaya