Gelar yang Berganti Baju: Menimbang Syarat Pendidikan bagi Presiden dan Wakil Presiden

Oleh Ade Munajat. Peminat Sejarah, Pendidikan, Politik, Sosial Budaya. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)

Prolog

Tulisan ini diinspirasi oleh tiga tokoh terkemuka. 1. Jimly Asshidiqie yang menimbang agar ijazah tidak menjadi syarat untuk calon Presiden dan Wakilnya, yang Ia sampaikan melalui akun miliknya di X, pada 7 Oktober 2026,  2. Satrio Arismunandar yang menyodorkan tulisan bahwa AS, Prancis, Inggris, Jerman tidak mensyaratkan ijazah atau tingkat pendidikan formal tertentu sebagai syarat hukum untuk maju dalam pemilihan presiden, wakil presiden, perdana Menteri, atau Kanselir,  3. Asvi Warman Adam yang bertanya? : Apakah mayoritas negara maju memerlukan jabatan Wakil Presiden ? Keduanya ada dalam WAG Persahabatan Alumni UI.

Ketiga proposal pikiran mereka di atas, saya urai dengan terdahulu membuat simpul, bahwa pendidikan tetap perlu. Ijazah sebagai syarat larangan mencalonkan diri tidak perlu (?). Di antara dua kalimat itu ada jarak yang sering diakhiri dengan tergesa-gesa. Esai ini mencoba mengisi jarak tersebut dengan hati-hati: melalui gagasan modal budaya Pierre Bourdieu, dengan memahami keadaan di Indonesia, dan dengan melihat cara negara lain mengatur pemimpinnya.

Pendidikan dan Pintu Kekuasaan

Hampir tidak ada orang yang berani mengatakan bahwa pemimpin negara boleh bodoh. Pernyataan itu sungguh hidup dalam pikiran setiap orang. Apakah negara berhak menutup pintu pencalonan presiden dan wakil presiden dengan ijazah? Apakah menutup pintu iru melindungi republik kita, atau hanya menyisakan kebiasaan lama yang sudah berganti baju?

Dulu, pintu kekuasaan dijaga darah dan gelar. Raden, gusti, tuan, dan sir bukan sekadar keterangan di belakang nama. Gelar itu semacam izin masuk. Orang tanpa garis keturunan yang tepat boleh pandai, tetapi tidak dianggap layak memerintah. Demokrasi sudah mendegradasi gelar itu. Yang sering menggantikannya bukan ujian kemampuan yang terbuka, melainkan gelar akademik. Sarjana, magister, doktor, profesor. Di atas kertas, gelar itu bisa diraih siapa saja. Dalam kehidupan sehari-hari, gelar itu sangat peka terhadap sekolah orang tua, kota tempat tinggal, dan kemampuan membayar pendidikan yang mahal.

Memahami Modal Budaya Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis, menamai gejala ini modal budaya. Dalam tulisan tahun 1986, The Forms of Capital, ia mengajak kita melihat bahwa kedudukan seseorang tidak hanya ditentukan uang. Ada tiga bekal yang sama-sama bisa ditukar dengan tempat di masyarakat.

Bekal pertama adalah modal ekonomi: uang dan harta. Bekal kedua adalah modal sosial: kenalan dan jaringan yang bisa dihubungi saat diperlukan. Bekal ketiga adalah modal budaya: pengetahuan, selera, cara bicara, dan pengakuan lembaga yang membuat seseorang terasa "memang berada di tempat yang tepat".

Modal budaya sendiri hadir dalam tiga rupa.

Rupa pertama melekat pada diri. Bourdieu menyebutnya embodied. Ini bahasa yang halus, cara duduk dalam rapat, keberanian membuka buku tebal, dan kebiasaan berpikir yang tumbuh sejak kecil. Ia tidak bisa diwariskan dalam semalam seperti rekening bank. Ia ditanam melalui waktu, perhatian orang tua, dan lingkungan. Anak yang sejak kecil mendengar diskusi di meja makan membawa bekal yang berbeda dari anak yang sejak kecil disuruh segera bekerja.

Rupa kedua menempel pada benda. Bourdieu menyebutnya objectified. Buku di rak, alat musik, atau perangkat yang hanya berguna jika pemiliknya tahu cara memakainya. Bendanya bisa dibeli. Kemampuan memakainya tidak ikut terbeli.

Rupa ketiga diakui lembaga. Bourdieu menyebutnya institutionalized. Inilah ijazah, sertifikat, dan gelar. Sekolah mengubah apa yang semula hanya pengetahuan pribadi menjadi tanda yang diakui negara dan pasar kerja. Di sinilah ijazah menjadi kuat. Ia tampak netral, padahal sering hanya menerjemahkan keunggulan keluarga ke dalam bahasa yang terlihat adil.

Bersama Jean-Claude Passeron, Bourdieu sudah menguraikan mesin ini dalam Reproduction in Education, Society and Culture. Sekolah, tulis mereka, bukan hanya tempat ilmu dibagi. Sekolah juga tempat ketimpangan diberi cap kelulusan. Anak dari keluarga terdidik datang ke kelas dengan bahasa yang sudah mirip bahasa sekolah. Anak dari keluarga lain harus menerjemahkan dirinya terlebih dahulu. Ketika keduanya lulus atau gagal, hasilnya sering dibaca sebagai bakat, bukan sebagai jarak awal.

Dalam Distinction, Bourdieu menambah satu lapisan yang terasa akrab. Selera yang tampak pribadi, mulai dari cara berpakaian sampai pilihan kata, sebenarnya sering menjadi tanda kelas. Gelar akademik bekerja dengan cara yang sama. Ia membuat urutan lama terasa seperti hasil ujian.

Dari Gelar Darah Ningrat ke Gelar Kertas Ijazah

Di Indonesia, pergantian ini mudah dikenali. Priyayi masa kolonial bertahan lewat sekolah, bukan lagi semata-mata lewat darah. Orde Baru mengangkat teknokrat bergelar sebagai wajah negara yang rasional. Sesudah reformasi, gelar menempel pada dinasti, pengusaha, dan selebritas. Yang kemudian diuji di ruang publik sering bukan kemampuan menyusun anggaran atau menahan tekanan koalisi, melainkan kelengkapan kertas ijazah.

Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka adalah ujung yang paling telanjang. Tenaga publik habis di pertanyaan apakah dokumennya ada, bukan di pertanyaan apakah jabatan wakil presiden memang perlu diisi seperti itu. Pada Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti yang meyakinkan tentang ijazah setingkat SMA, tetapi juga menyatakan tidak berwenang mendiskualifikasi wakil presiden yang sudah dilantik. Republik dan kita berputar di selembar kertas ijazah, tanpa menyelesaikan soal yang lebih besar.

Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua MK, menanggapi kebuntuan itu pada 7 Oktober 2026 dengan usul yang terasa longgar, tetapi sebenarnya lebih jernih. Syarat ijazah capres dan cawapres dihapus dari undang-undang pemilu. Latar pendidikan tetap wajib diumumkan apa adanya, termasuk jika hanya tamat SD. Penilaian diserahkan kepada pemilih. Sebaliknya, syarat calon anggota DPR, DPRD, dan DPD dinaikkan menjadi minimal sarjana. Usul ini memisahkan dua hal yang biasa dicampur: pendidikan sebagai keterangan bagi pemilih, dan pendidikan sebagai larangan hukum.

Memahami Keadaan di Dalam Negeri Kita

Angka pendidikan Indonesia membuat godaan larangan itu terasa masuk akal. Badan Pusat Statistik pada 2025 mencatat penduduk yang menamatkan SMA atau SMK sekitar 31 persen. Yang berhenti di SD sekitar 24 persen, di SMP sekitar 22 persen. Perguruan tinggi hanya sekitar 11 persen. Di desa, lulusan perguruan tinggi sekitar 6 persen. Di kota, sekitar 14 persen. Dari angka ini mudah dikatakan bahwa syarat ijazah diperlukan justru karena pendidikan belum merata.

Kesimpulan itu hanya separuh benar. Syarat hukum hari ini, Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bukan sarjana. Syaratnya tamat SMA, MA, SMK, atau yang sederajat. Bagi orang yang mampu membangun koalisi nasional, ambang itu sangat rendah. Hampir semua tokoh yang sungguh-sungguh masuk bursa sudah melewatinya. Yang tersisa biasanya sengketa administrasi: ijazah ada atau tidak, penyetaraan luar negeri sah atau tidak, lembaga mana yang berwenang memutuskan.

Mahkamah Konstitusi sendiri, dalam putusan uji materi tahun 2025, menolak usul menaikkan ambang itu menjadi sarjana. Pertimbangannya sederhana. UUD 1945 tidak menyebut batas pendidikan. Menaikkan syarat menjadi S1 akan menutup hak warga yang hanya punya ijazah SMA, padahal ia bisa punya kapasitas dan dukungan rakyat. Partai tetap bebas mengusung calon yang pendidikannya lebih tinggi.

Ketimpangan tetap nyata, dan tidak perlu disangkal. Pemilih tidak semuanya punya waktu, sekolah, dan akses informasi yang sama. Dinasti, politik uang, dan media yang timpang membuat kedaulatan rakyat tidak bekerja sebersih rumus buku teks. Di situ syarat ijazah terasa seperti pagar. Pagar itu lemah pada dua sisi. Ijazah SMA tidak mengukur kemampuan memerintah. Di masyarakat yang tidak merata, lembar kertas izajah justru mudah dibeli, disetarakan, atau dijadikan alat menyingkirkan lawan sebelum pemilih sempat menilai.

Melihat Negara Lain

Perbandingan luar negeri tidak bisa dipakai mentah-mentah. Ia juga tidak bisa dibuang.

Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Jerman tidak mensyaratkan ijazah untuk presiden, perdana menteri, atau kanselir. Alasan hukumnya bukan karena rakyatnya sudah terdidik. Pasal II Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 hanya menyebut warga negara sejak lahir, usia minimal 35 tahun, dan masa tinggal 14 tahun. Tidak ada kata sekolah. Saat naskah itu disepakati, sebagian besar penduduk belum mengenyam pendidikan formal. Abraham Lincoln hampir tidak bersekolah. Yang menyaring calon di negara-negara itu adalah partai, pemberi dana, media, dan pemilih. Dalam praktik modern, hampir semua kandidat serius memang sarjana. Itu saringan kebiasaan, bukan pasal.

Pendidikan mereka memang lebih merata. Education at a Glance 2025 mencatat rata-rata negara OECD untuk penduduk 25-64 tahun yang tamat perguruan tinggi berada di kisaran 41-43 persen. Sekitar delapan dari sepuluh orang dewasa sudah melewati pendidikan menengah atas. Angka Indonesia jauh di bawah itu. Perbedaan ini menjelaskan mengapa saringan sosial di sana terasa lebih halus. Ia tidak menjelaskan mengapa larangan hukum tidak pernah dipasang. Larangan itu tidak ada jauh sebelum wajib belajar lahir.

Jabatan wakil presiden juga bukan ciri negara maju. Amerika Serikat punya wakil presiden yang dipilih satu paket dengan presiden. Prancis tidak punya. Jika presiden lowong, ketua Senat bertindak sementara. Jerman tidak punya. Yang bertindak adalah ketua Bundesrat. Inggris tidak punya presiden, jadi tidak punya wakil presiden. Jepang, Kanada, Australia, Italia, Spanyol, Belanda, dan negara-negara Nordik sama. Korea Selatan justru presidensial, tetapi tidak punya wakil presiden. Yang ada perdana menteri yang diangkat. Kajian perbandingan, antara lain Baumgartner dan Evans Case (2009), mencatat bahwa hanya sedikit negara demokrasi yang mengadopsi jabatan wakil presiden ini. Fungsinya terutama menggantikan presiden yang lowong, bukan tanda kedewasaan demokrasi.

Jadi ada dua perbandingan yang sebaiknya dipisah. Untuk syarat ijazah kepala pemerintahan, analogi dengan Amerika, Prancis, Inggris, dan Jerman berlaku. Untuk jabatan cawapres, analogi itu meleset. Indonesia memilih sistem presidensial dengan pasangan wajib dalam Pasal 6A UUD 1945. Jabatan itu ada karena pilihan konstitusi sendiri, bukan karena mayoritas negara maju mensyaratkannya.

Menimbang Urgensi

Yang sungguh mendesak bukan syarat ijazah presiden dan wakil presiden. Yang mendesak ada pada tiga hal lain.

Pertama, pendidikan sebagai urusan bersama. Wajib belajar yang tuntas, sekolah yang layak di luar kota besar, dan perguruan tinggi yang tidak hanya menambah gelar. Selama bekal budaya masih diwariskan lewat rumah dan sekolah yang mahal, ijazah akan terus menjadi terjemahan kelas, persis seperti yang dikhawatirkan Bourdieu.

Kedua, keterbukaan. Setiap calon wajib mengumumkan riwayat sekolah, pekerjaan, harta, dan perkara. Negara tidak perlu berpura-pura bahwa selembar kertas ijazah sama dengan kecakapan. Pemilih yang diberi tahu "calon ini hanya tamat SD" jauh lebih dewasa daripada pemilih yang hanya diberi stempel lolos verifikasi.

Ketiga, pembedaan jabatan. Presiden dipilih langsung dan bisa dinilai lagi pada periode berikutnya. Anggota legislatif membuat undang-undang yang mengikat semua orang, masa kerjanya panjang, dan namanya jarang diingat pemilih. Jika ada tempat untuk menaikkan syarat pendidikan formal, tempat itu lebih masuk akal di lembaga perwakilan, sebagaimana usul Jimly, bukan di pintu pencalonan presiden.

Epilog

Republik yang takut pada rakyatnya yang belum merata pendidikannya akan terus menambah larangan. Republik yang serius dengan ketimpangan itu akan menambah sekolah, lalu membiarkan pemilih menolak calon yang tidak mampu, termasuk calon yang ijazahnya lengkap tetapi kepemimpinannya kosong. Gelar kebangsawanan sudah diturunkan. Gelar akademik tidak perlu dinaikkan menjadi penggantinya. Modal budaya boleh diakui sebagai kenyataan. Ia tidak perlu disahkan menjadi syarat jabatan.

Wallohu’alambishawab.

Kumaha tah?

Daftar Pustaka

Baumgartner, J. C., & Evans Case, R. (2009). Constitutional design of the executive: Vice presidencies in comparative perspective. Congress & the Presidency, 36(2), 148–163. https://doi.org/10.1080/07343460902948105

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste (R. Nice, Trans.). Harvard University Press. (Karya asli terbit 1979)

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Dalam J. G. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (hlm. 241–258). Greenwood.

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1977). Reproduction in education, society and culture (R. Nice, Trans.). Sage. (Karya asli terbit 1970)

Mahkamah Konstitusi. (2025). Putusan terkait pengujian Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (perkara syarat pendidikan capres-cawapres).

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). Education at a glance 2025: OECD indicators. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2025_1c0d9c79-en.html

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.