Gibran dan “high order thinking skills” yang tidak tertulis di dalam ijazah

Oleh Ade Munajat. Peminat Sejarah, Pendidikan, Politik, Sosial Budaya. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)

Rocky Gerung benar. Ijazah hanya tanda seseorang tamat sekolah. Ijazah bukan tanda ia pandai berpikir. Gibran Rakabuming Raka tidak harus membuktikan kepandaian berpikinya melalui selembar kertas ijazah yang kemudian dipersoalkan. Jalan yang membawanya menjadi wakil presiden menunjukkan keterampilan cara berpikir tingkat tinggi (high order thinking skills) yang lain. Ia telah berfikir dengan keahlian berfikir tingkat tinggi,  bagaimana agar dapat lolos jadi wakil presiden.

Jokowi, pada 30 Desember 2019, saat meresmikan balai latihan kerja di Kendal, berkata bahwa yang sekarang diadu bukan ijazah, melainkan keterampilan. Jika kalimat itu diletakkan di samping pencalonan anaknya, artinya berubah. Keterampilan yang menang bukan keterampilan las atau komputer. Yang menang adalah keterampilan membaca celah, memilih waktu, dan tetap tenang setelah celah itu dimanfaatkan.

Cara itu tidak hanya milik satu keluarga. Siapa saja yang cukup memiliki keterampilan berfikir tingkat tinggi dapat mencoba hal yang sama.

Syarat yang semula menutup dapat dibuat menjadi terbuka, asal orangnya cukup berfikir teliti. Di situ ijazah memang tidak menentukan. Yang menentukan adalah kepandaian berfikir tinggkat tinggi untuk mengatur jalan. Kepandaian itu nyata. Keberaniannya juga nyata. Hanya hal yang dilanggar tidak hilang hanya karena caranya rapi dalam berfikir tadi.

Jalan yang dibuat agar menjadi sah

Pada 16 Oktober 2023 Mahkamah Konstitusi mengubah arti syarat usia dalam perkara 90/PUU-XXI/2023. Semula calon presiden dan wakil presiden paling rendah berusia 40 tahun. Setelah putusan, usia itu tidak mutlak. Seseorang cukup berusia 40 tahun, atau sedang maupun pernah memegang jabatan hasil pemilu, termasuk kepala daerah. Putusan dibacakan Anwar Usman. Gibran waktu itu berusia 36 tahun dan menjabat Wali Kota Surakarta. Pendaftaran calon segera dibuka. Empat hakim tidak setuju. Ketua majelis masih ipar presiden yang sedang berkuasa. Hubungan itu kemudian diperiksa Majelis Kehormatan MK.

Peristiwa itu bukan tanda tidak bisa berpikir. Itu cara berpikir tingkat tinggi yang tahu di meja mana angka usia dapat diubah. Setelah angka berubah, orang yang keberatan mudah dianggap hanya sedang berpolitik. Dixon dan Landau (2018) menulis hal yang mirip. Aturan dasar negara yang sah secara bentuk dipakai untuk melemahkan batas kekuasaan. Bukan kudeta. Aturannya dijalankan. Hasilnya menguntungkan keluarga yang sedang berkuasa.

Soal sekolah datang lebih lambat. Riwayat Gibran berlapis. Ia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Solo, lalu Orchid Park di Singapura, jalur UTS Insearch, kemudian gelar dari University of Bradford lewat kampus mitra. Pada 2019 kementerian mengeluarkan surat penyetaraan. KPU menerima berkas itu. Baru sekitar 6-7 Oktober 2026, dalam perkara sengketa hasil, Mahkamah mengatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disamakan dengan tamat sekolah menengah. Yang ada antara lain surat keterangan hadir dan catatan nilai. Gugatan tidak mencabut jabatan. Catatan itu datang setelah hasil dikunci.

Gelar yang disetarakan dan bukti tamat sekolah menengah bukan hal yang sama. Yang membuka pencalonan tetap putusan usia. Kalimat Jokowi tentang keterampilan sudah ada, pendek, dan mudah diulang. Karena sering diulang, kalimat itu terasa seperti jawaban. Hal yang mudah diucapkan memang lebih cepat dipercaya (Hasher, Goldstein, & Toppino, 1977). Pengulangan juga dapat membuat ucapan terasa benar, walaupun kita sebenarnya punya alasan untuk ragu (Fazio, Brashier, Payne, & Marsh, 2015). Nama keluarga dan jabatan wali kota lalu menular ke soal yang belum terjawab (Thorndike, 1920; Nisbett & Wilson, 1977).

Gibran tetap tenang. Ia tidak rikuh. Ia tidak tampak merasa bersalah, apalagi berdosa. Prosedur ditempuh. Proses dijalani. Dari dalam, yang terlihat adalah jalan yang sah. Dari luar, yang terlihat adalah jalan yang dibuat agar menjadi sah.

Tenang karena mejanya sudah dilewati

Ketenangan itu dapat dipahami, tetapi tidak dengan sendirinya benar. Jika meja sudah dilewati dan tanda tangan sudah ada, orang merasa selesai. Rasa salah tidak muncul karena pelanggaran tidak dirasakan sebagai pelanggaran. Ia dirasakan sebagai keberhasilan menjalani proses. Setelah tafsir diucapkan, koalisi terbentuk, surat suara dicetak, dan pelantikan lewat, membatalkannya jadi semakin mahal dan berisiko tinggi (Pierson, 2000). Pertanyaan yang pada Oktober 2023 masih dapat mengubah daftar nama, pada Oktober 2026 hanya menjadi kalimat di putusan. Yang lolos tidak perlu gelisah. Waktu bekerja untuknya.

Surat keterangan juga lebih mudah diterima daripada ijazah asli (Spence, 1973). Jika meja penerimaan puas dengan surat, ijazah asal tidak dibutuhkan. Berpikir Tingkat tinggi di sini artinya berpikir tentang meja, bukan tentang sekolah. Nama keluarga memang memudahkan kampanye (Dal Bó, Dal Bó, & Snyder, 2009). Yang bermasalah bukan adanya keluarga di politik. Yang bermasalah adalah angka dalam aturan diubah ketika anggota keluarga belum dapat memenuhi angka hitungan 40 itu.

Pola ini tidak mulai pada Gibran. Menyebut itu bukan untuk membebaskannya. Tujuannya agar kita tidak berpura-pura kaget. Dekrit Presiden1959 dan Supersemar 1966 juga memakai kertas untuk memperlebar kekuasaan. Kertas itu kemudian sulit dibantah (Crouch, 1978; Robison & Hadiz, 2004). Reformasi memperbaiki pemilu dan membentuk Mahkamah Konstitusi. Namun reformasi tidak menghapus kebiasaan mengisi aturan dengan urusan keluarga (Aspinall & Berenschot, 2019; Erdmann & Engel, 2007). Putusan 2023 lebih kecil dan lebih rapi. Yang sama adalah rasa selesai setelah prosedur dilalui. Hukum diperlakukan sebagai urutan meja, bukan sebagai batas yang berlaku sama untuk semua orang. Jika celah hukum hanya terbuka bagi mereka yang dekat dengan pintu dan meja kekuasaan, persamaan di muka hukum tinggal kalimat.

Di mata agama

Dalam agama Islam, tenang tidak otomatis berarti bersih. Fikih mengenal hilah. Dalam istilah fikih dan usul fikih, hilah adalah rekayasa atau cara-cara tertentu yang tampak sah secara lahiriah (legal secara formal), tetapi digunakan untuk mencapai tujuan yang melanggar hukum syariat, seperti menggugurkan kewajiban atau menghalalkan yang haram.  Ada hilah yang diterima, jika dipakai untuk menyelamatkan hak yang sah. Ada hilah yang ditolak, jika dipakai untuk mengosongkan syarat yang dipasang demi kepentingan bersama. Ukurannya bukan kelancaran prosedur. Ukurannya niat dan akibat.

Jabatan adalah amanah, bukan hanya surat tugas. Orang yang mengambil amanah lewat celah yang dibuat untuk dirinya tidak serta-merta bersalah di pengadilan negara. Pengadilan negara hanya melihat meja. Dalam kaidah agama, pertanyaannya lebih sunyi. Apakah ia tahu celah itu dibuat untuk dirinya? Tenang bukan bukti tidak berdosa. Tenang dapat berarti prosedur sudah memadamkan rasa salah.

Keberanian Gibran dapat diakui. Ia tidak bersembunyi. Ia menjalani sidang, kampanye, dan pelantikan dengan wajah yang rata. Keberanian itu nyata. Justru karena nyata, ia tidak cukup dimaafkan sebagai gaya. Keberanian tanpa batas etika adalah kemampuan tetap berdiri di tempat yang aturan, rasa malu, dan rasa dosa sudah digeser agar terasa normal.

Yang masih bisa dikatakan dengan jernih

Bangsa tidak rusak hanya karena satu orang lolos tanpa kertas ijazah yang diminta. Kalimat sekeras itu terlalu gampang. Kalimat itu juga terlalu mirip dengan slogan yang justru menutup berkas. Pidato Prabowo yang dapat ditelusuri juga bukan vonis bahwa bangsa sudah mati. Yang ia sebut adalah kelemahan birokrasi, rasa rendah diri sebagian elite, dan bahaya korupsi. Yang terluka lebih sempit, dan karena sempit ia lebih jelas. Yang ikut lolos bersama nama Gibran adalah keyakinan baru. Asal berpikir cukup cermat, syarat dapat disesuaikan. Asal proses dilewati, salah tidak perlu dirasa. Asal kalimat tentang “adu keterampilan “diulang, pertanyaan tentang dokumen menjadi tidak sopan.

Muslihat lama di zaman kolonial berwajah asing. Yang ini punya wajah sendiri dan bahasa undang-undang sendiri. Yang masih bisa dijaga tetap sederhana. Syarat calon diperiksa sebelum nama masuk daftar, bukan ditafsir ulang beberapa hari sebelumnya. Hakim yang masih keluarga pihak yang diuntungkan tidak duduk di meja itu. Surat kementerian tidak menggantikan bukti yang menjadi dasarnya. Kalimat tentang balai latihan kerja tidak menjawab syarat wakil presiden.

Rocky benar. Ijazah bukan tanda berpikir. Peristiwa Gibran menunjukkan cara berpikir yang tidak membutuhkan ijazah. Ia berpikir untuk lolos, lalu tenang karena lolosnya sudah menempuh prosedur. Keterampilan “berfikir tingkat tinggi” yang diajarkan di sekolah jangan disangkal. Justru karena tidak disangkal, ia perlu disebut bersama hal yang ia langgar.

Hmmmm

Referensi

Alfito, R. Y., Badri, A., Ikhwan, M., Wahyono, T., Divo, S., & Naldi, O. F. (2024). Batas usia capres-cawapres: Sebuah kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Kritis Studi Hukum. https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jksh/article/view/26579

Ashari, D., Putra, I. S., & Faturohman. (2024). Tinjauan yuridis terhadap batas usia capres dan cawapres dalam sistem negara hukum modern pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Jurnal Dimensi Hukum. https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/378

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia. Cornell University Press.

Crouch, H. (1978). The army and politics in Indonesia. Cornell University Press.

Dal Bó, E., Dal Bó, P., & Snyder, J. (2009). Political dynasties. The Review of Economic Studies, 76(1), 115–142.

Dixon, R., & Landau, D. (2018). Abusive constitutional borrowing: Legal globalization and the subversion of liberal democracy. Oxford University Press.

Erdmann, G., & Engel, U. (2007). Neopatrimonialism reconsidered: Critical review and elaboration of an elusive concept. Commonwealth & Comparative Politics, 45(1), 95–119.

Fazio, L. K., Brashier, N. M., Payne, B. K., & Marsh, E. J. (2015). Knowledge does not protect against illusory truth. Journal of Experimental Psychology: General, 144(5), 993–1002.

Hasher, L., Goldstein, D., & Toppino, T. (1977). Frequency and the conference of referential validity. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 16(1), 107–112.

Nisbett, R. E., & Wilson, T. D. (1977). The halo effect: Evidence for unconscious alteration of judgments. Journal of Personality and Social Psychology, 35(4), 250–256.

Pierson, P. (2000). Increasing returns, path dependence, and the study of politics. American Political Science Review, 94(2), 251–267.

Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. RoutledgeCurzon.

Spence, M. (1973). Job market signaling. The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355–374.

Thorndike, E. L. (1920). A constant error in psychological ratings. Journal of Applied Psychology, 4(1), 25–29.