Governance/Tatakelola: Sebagai Ukuran Keberhasilan Kolaborasi Ke-4

Oleh Ahmad Rusdiana

(Guru Besar Manajemen Pendidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Governance; merupakan salah satu dari delapan bentuk ukuran keberhasilan sebuah kolaborasi dalam governance, yang di gagas DeSeve (2009), bahwa tipe. Governance; merupakan hubungan saling percaya diantara para aktor governance atau peme-rintahan. Selain itu, ada aturan yang disepakati bersama   dari   setiap   pemangku   kepentingan,   serta ada kebebasan menentukan begaimana kola-borasi dijalankan. Dalam hal ini, tata kelola pemerintahan dapat dikatakan governance apabila ada kejelasan siapa yang menjadi anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota.

Baca: https://beritadisdik.com/news/kaji/apa-dan-bagaimana-ukuran-keberhasilan-kolaboratif

Seperti yang telah dipaparkan diatas, governance merupakan sebuah proses interaksi maupun hubungan timbal balik yang dilakukan oleh Pemerintah dan warga negaranya dalam membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi permasalahan publik. Menurut Fukuyama (2013) kualitas govern-ance berbeda dari tujuan yang ingin dipenuhi oleh governance itu sendiri. Artinya, tata kelola (governance) adalah tentang kinerja agen dalam melaksanakan keinginan para pelaku, dan bukan tentang tujuan yang ditetapkan oleh para pelaku. Dalam parakteknya governance adanya kepastian governance atau kejelasan dalam tata kelola diantaranya;

Pertama; boundary dan exlusivity, yang menegaskan siapa yang termasuk anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota; ini berarti bahwa jika sebuah kolaborasi dilakukan, harus ada kejelasan siapa saja yang termasuk dalam jaringan dan siapa yang diluar jaringan;

Kedua: rules (aturan-aturan) yang menegaskan sejumlah pembatasan-pembatasan perilaku anggota komunitas dengan ancaman bahwa mereka akan dikeluarkan jika perilaku mereka menyimpang (tidak sesuai atau bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama); dengan demikian ada aturan main yang jelas tentang apa
yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya tidak dilakukan, ada ketegasan apa yang dinilai menyimpang dan apa yang dipandang masih dalam batas-batas kesepakatan; ini menegaskan bahwa dalam kolaborasi ada aturan main yang disepakati bersama oleh seluruh stakeholder yang menjadi anggota dari jaringan tersebut; hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan hal-hal apa saja yang seharusnya tidak dilakukan sesuai aturan main yang disepakati

Ketiga; self determination, yakni kebebasan untuk menentukan bagaimana network akan dijalankan dan siapa saja yang diijinkan untuk menjalankannya; ini berarti bahwa model kolaborasi yang dibentuk akan menentukan bagaimana cara kolaborasi ini berjalan. Dengan kata lain cara kerja sebuah kolaborasi ikut ditentukan oleh model kolaborasi yang diadopsi; dan

Keepmat: network management yakni berkenaan dengan resolusi penolakan/tantangan, alokasi sumberdaya, kontrol kualitas, dan pemeliharaan organisasi. Ini untuk menegaskan bahwa cirri sebuah kolaborasi yang efektif adalah jika kolaborasi itu didukung sepenuhnya oleh semua anggota network tanpa konflik dan pertentangan dalam pencapaian tujuan, ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memenuhi persyaratan yang diperlukan dan ketersediaan sumber keuangan/kondisi finansial secara memadai dan berkesinambungan, terdapat penilaian kinerja terhadap masing-masing anggota yang berkolaborasi, dan tetap mempertahankan eksistensi masing-masing anggota organisasi untuk tetap adaptif dan berjalan secara berkesinambungan sesuai dengan visi dan misinya masing-masing tanpa mengganggu kolaborasi itu sendiri.

Dari 4 poin tersebut, (DeSeve, 2009:136) menyederkanannya menjadi tiga indikator utama dalam penilaian kolaborasi yaitu: menjadi partisipasi, transparansi dan akuntabiltas dari para stakeholders yang terlibat dalam kolaborasi tersebut.

Pertama Partisipasi; sering ditentukan oleh para pemimpin yang interpretasinya mengenai situasi yang menentukan pemangku kepentingan mana yang diundang untuk berkolaborasi dan yang dikecualikan (Purdy, 2012). Fung (dalam Purdy, 2012) juga mencatat bahwa tingkat demokrasi dalam proses kolabo ratif dapat ditentukan sebagian oleh siapa yang diundang untuk berpartisipasi. Partisipasi menjadi hal yang paling penting dalam sebuah proses kolaborasi. Hal ini kemudian 35 harus melibatkan seluruh peserta dalam proses ko laborasi turut aktif dalam melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Kedua Transparansi; berkaitan erat dengan akses informasi yang didapatkan oleh para stakeholders. Schnackenberg & Tomlinson (2016) mendefinisikan transparansi sebagai persepsi kualitas informasi bersama yang disengaja dari seorang pengirim. Sementara itu transparansi menurut Granados, Gupta & Kauffman (2010) adalah ketersediaan dan aksesibilitas informasi pasar kepada pihak yang berkepentingan. Dari variabel ini akan
dilihat bagaimana transparansi informasi dalam kolaborasi yang dilakukan pemerintah dengan stakeholders lainnya.

Ketiga akuntabilitas dari masing-masing stakeholders. Untuk melihatnya, jaringan penyampaian layanan publik beroperasi dalam sistem pertanggungjawaban formal, biasanya dalam bentuk kontrak atau nota kesepahaman, serta sistem pertanggungjawaban informal, melalui hubungan dengan mitra jaringan (Pi-atak, et al, 2017). Lebih lanjut Piatak, et al (2017) menjelaskan konsep per- tanggungjawaban informal mengacu pada rentang interpersonal dan interaksi interorganisasional dan dinamika yang diikuti oleh peserta dalam jaringan penyampaian layanan sebagai sarana untuk ‘menunjukkan rasa kewajiban kepada penyedia layanan jaringan lainnya yang dengannya mereka berkolaborasi (dan sebaliknya)’.

Wallahu A’lam Bishowab.

Penulis:

Ahmad Rusdiana, Guru Besar bidang Manajemen Pendidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Peneliti PerguruanTinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) sejak tahun 2010 sampai sekarang. Pendiri dan Pembina Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Misbah Cipadung-Bandung yang mengem-bangkan pendidikan Diniah, RA, MI, dan MTs, sejak tahun 1984, serta garapan khusus Bina Desa, melalui Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat Tresna Bhakti, yang didirikannya sejak tahun 1994 dan sekaligus sebagai Pendiri/Ketua Yayasan, kegiatannya pembinaan dan pengembangan asrama mahasiswa pada setiap tahunnya tidak kurang dari 50 mahasiswa di Asrama Tresna Bhakti Cibiru Bandung. Membina dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TK-TPA-Paket A-B-C. Rumah Baca Masyarakat Tresna Bhakti sejak tahun 2007 di Desa Cinyasag Kecamatan. Panawangan Kabupaten. Ciamis.

Karya Lengkap sd. Tahun 2022 dapat di akses melalui:

(1) http://digilib.uinsgd.ac.id/view/creators. (2) https://www.google.com/search?q=buku+ a.rusdiana+ shopee& source (3) https://play.google.com/store/books/author?id.