GUBERNUR DAN KADISDIK KECOLONGAN

Oleh Juli KACI

Pengembangan karier di suatu lembaga adalah hal biasa. Setiap lembaga memiliki regulasi dan payung hukum masing-masing dan sistem tersendiri disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Dan, semua lembaga memiliki Tim Baperjakat untuk menyeleksi kelayakan seseorang dipromosikan menempati jabatan tertentu.

Hal ini hanya berlaku pada ASN yang dibina oleh Menteri Aparatur Negara (PANRB), sehingga ASN pada dasarnya bisa ditempatkan di lembaga mana pun sesuai kebutuhan lembaga.

Pembina ASN adalah Presiden dan PANRB, yang kewenangannya didelegasikan kepada menteri dan kepala daerah. Walaupun, menteri dan kepala daerah bukan ASN, karena merupakan jabatan politik. Namun, memiliki tugas dan kewenangan serta tanggung jawab membina ASN.

Di bawah pembinaan menteri dan kepala daerah pada setiap lembaga memiliki bagian yang mengurus kepegawaian ASN. Di bagian kepegawaian inilah tempat teknis dan pelayanan ASN. Semua bagian kepegawaian lembaga berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemda. Namun, secara struktur menteri dan kepala daerah berkoordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing yang terkait dengan status dan tupoksi kepegawaian ASN.

Artinya, kepala daerah memiliki kewenangan membina, mengatur, dan mengangkat ASN sesuai kebutuhan kepala daerah, dan tetap berkoordinasi dengan menteri terkait.

Kepala daerah memiliki hak prerogratif pada ASN yang ditugaskan menjadi pegawai daerah. Jabatan-jabatan tertentu ditentukan oleh kepala daerah setelah berkoordinasi dengan menteri. Dengan melihat kewenangan kepala daerah untuk menentukan regulasi dibantu oleh lembaga yang terkait. Untuk menerbikan Peraturan Gubernur, tetap mengacu pada regulasi di atasnya, menteri atau presiden.

Gubernur dan Kadisdik kecolongan.

Melihat kewenangan kepala daerah setiap regulasi dan keputusan selalu diketahui oleh kepala daerah melalui tahapan dari lembaga bagian hukum, baperjakat dengan maksud setiap regulasi dan keputusan tidak cacat hukum. Apa yang terjadi di Jabar khususnya lembaga/dinas pendidikan menjadi perhatian masyarakat pendidikan terkait tentang rekrutmen pengawas.

Ada kejanggalan dan keanehan, sehingga menarik untuk dipertanyakan. Gubernur dan Kadisdik sampai tidak tahu/kecolongan tentang pelantikan Pengawas Sekolah.

Disebut kejanggalan:

1. Rekrutmen pengawas didasarkan regulasi Perdirjen GTK No. 24907/B.B13/HK/2018 Tentang persyaratan untuk menjadi pengawas, usia setinggi-tingginya 55 tahun.

2. Muncul Pergub No. 53 Tahun 2020: Pengawas yang bisa diangkat menjadi pengawas usia 55 tahun + 1 hari. Penentuan usia 55 tahun + 1 hari kosenderannya tidak jelas dasar hukumnya.

3. Dari 127 yang lulus, yang baru dilantik 33 orang. Pengawas yang usianya di ujung tanduk 4 orang tidak terlantik. Dasar penentuan 33 orang yang dilantik tidak jelas.

4. Perdirjen GTK No. 24907/BB13/HK/2018 dengan Pergub No. 53 Tahun 2020 tidak nyambung.

5.Tim Baperjakat tidak berfungsi

6. GTK Disdik dan BKD Pemda kurang koordinasi

7. Adanya rekrutmen pengawas tidak mengikuti seleksi bisa ikut diklat pengawas terlantik    lebih awal.

Prihatin calon pengawas yang usianya di ujung tanduk tidak menentu nasibnya. Mereka tidak bersalah dan telah mengikuti prosedur yang benar. Haruskah hilang kesempatannya menjadi pengawas dan dikalahkan oleh mereka yang loncat pagar?

Melihat kasus ini, perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti pada pengelola rekrutmen pengawas Bidang GTK Disdik Jabar dan BKD Pemprov Jabar. 

Perlu dibenahi agar tidak ada yang menjadi korban.

Harapan pada Bapak Gubernur dan Kadisdik Jabar untuk tidak menggugurkan calon pengawas  yang usianya di ujung tanduk yang jumlahnya ada 4 orang dapat terlantik.

JABAR JUARA LAHIR BATIN KOLABORASI DAN INOVATIF, adalah untuk neningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

# PASTI BISA#