Gubernur Jabar KDM Diminta Segera Bentuk Tim Perlindungan GTK

Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 54 Tahun 2020 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus sebagai hal positif yang memberikan perlindungan dari tindakan-tindakan intimidasi, diskriminatif maupun perlakuan tidak adil. Pergub ini merupakan turunan dari Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pembentukan Tim perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan saat ini menjadi urgensi sebagai sebuah amanah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 54 Tahun 2020 pasal 6 bahwa badan perlindungan ini dibentuk berdasarkan SK Gubernur dari unsur dinas, akademisi, praktisi hukum, dan unsur lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pendidik dan kependidikan dibentuk dan  selambat-lambatnya 2 tahun setelah keluarnya Pergub tersebut. Kini sudah 5 tahun belum terbentuk juga.

Saat ini telah banyak laporan yang masuk dari GTK di Jawa Barat adanya ancaman, intimidasi sampai perlakuan tidak adil dari oknum orang tua siswa, oknum LSM/Ormas, Oknum yang ngaku wartawan bahkan dari  atasannya.

Perlakuan ini juga didapatkan oleh GTK Non PNS karena masukkan dan kritik yang dilontarkan mulai dari honor yang diterima tidak sesuai dengan peraturan khususnya dalam ketepatan waktu pembayaran. Kejadian ini telah melangggar undang-undang dalam kebebasan berpendapat sesuai UUD 1945.

Apabila tim ini telah terbentuk maka pendidik dan tenaga kependidikan telah mendapatkan perlindungan dari segi hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan, serta perlindungan akan kekayaan. Khususnya dari segi hukum maka apabila SK Gubernur telah keluar guna membetuk tim perlindungan, maka secara otomatis pendidik dan tenaga kependidikan di Jawa akan mendapat perlindungan dari ancaman kekerasan, intimidasi sampai perlakuan tidak adil,

Iwan Hermawan

Ketua Lembaga Advokasi Guru IKA UPI.