Penulis: Idat Mustari

Idat Mustari
Oleh Idat Mustari
BPR singkatan dari
Bank Perkreditan Rakyat, yang hari ini berubah menjadi Bank Perekonomian
Rakyat, lahir dengan sejarah yang panjang. Yang hari ini keberadaan BPR
berperan penting dalam sistem perekonomian tanah air, terutama dalam pemberian
kredit pada sektor pemberian kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil.
Tentu menjadi
keprihatinan ketika membaca berita tentang gulung tikarnya BPR, seperti yang
dialami oleh BPR karya Remaja Indramayu (BPR KRI) yang ditutup pada tangal 12
September 2023. Padahal BPR itu dibangun dari sejak lama, yang berdasarkan
sejarah pendiriannya pada tanggal 22 Maret 2010. Itu artinya 13 tahun sudah BPR
ini menjadi penggerak perekonomian di Indramayu.
Menurut Ketua
Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya
pernah mengatakan mengatakan permasalahan tata kelola bisnis kerap menjadi
penyebab bangkrutnya bank ‘wong cilik’.
LPS pun bakal
mendalami permasalahan dengan melakukan investigasi pada bank tersebut.
Artinya, jika memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja merugikan bank
sehingga bank ini menjadi bank gagal, maka LPS akan menindaklanjutinya ke jalur
hukum. “Mereka yaitu manajemen dan pemilik saham BPR, atau siapa pun yang
misalnya melakukan tindak kejahatan perbankan akan kami kejar terus untuk
mempertanggung jawabkan perbuatannya,” ujarnya dalam keterangan resmi yang
diterima Bisnis, Rabu (25/10/2023).
Dengan demikian
BPR-BPR akan secara seleksi alam akan jatuh berguguran, tentu bagi mereka yang
tidak merapkan tata kelola perusahaan dengan baik atau Good Corporate
Governance. (Good Corporate Governance) yang selanjutnya disebut GCG
adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan
(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban
(responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
Penerapan Tata
kelola sangat erat kaitannya dengan mentalitas, integritas, kejujuran, amanah.
Begitupun prilaku tidak jujur, tidak integritas, korupsi, kolusi bisa merusak
penerapan tata kelola.
Oleh karena itu
wajib hukumnya bagi BPR BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan
usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Bahkan itu pun tidak
cukup, harus dibarengi oleh penerapan managemen risiko yang baik mengingat
semakin kompleknya risiko kegiatan usaha BPR.
Penerapan Tata
kelola dan Managemen Risiko dua hal yang tak bisa dipisahkan dan harus
dijalankan jika ingin BPR sebagai bank ‘Wong Cilik,’ dapat terus bertahan dan
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.