Guru “Paciweuh” Dan Pembenahan Sistem Kepegawaian

Oleh Saeful Hadi, S.Sos.

(Guru Sosiologi SMAN 2 Banjar)

Beberapa hari terakhir ini, sebagai seorang PNS Guru, saya melihat kesibukan yang tidak  biasa dari beberapa guru. Bukan hanya di sekolah tempat saya mengabdi, juga beberapa instansi lain, melakukan hal yang sama. Bahkan beberapa rekan dari daerah lain, misalnya perbincangan di grup MGMP Mapel tingkat nasional. Hal tersebut berkaitan dengan pengisian secara mandiri atau pemutakhiran data melalui aplikasi kepegawai dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara, yaitu My SAPK atau Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.

Pada satu sisi, sebagai PNS atau ASN yang memilki jenjang karier yang jelas dan tertata, tentu saja pengarsipan data kepegawaian adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh seorang abdi negara seperti PNS, sementara disisi lain tugas utama atau tupoksi guru adalah jelas dan memiliki tanggung jawab penuh dalam proses pembelajaran di sekolah, termasuk penilaian, pembimbingan, dan berbagai aktivitas lain yang jelas sekali sudah menjadi kewajibannya. Persoalannya bahwa bukan para guru tidak mendukung upaya pembenahan atau penataan berkaitan dengan data kepegawaian seperti  My SAPK karena jelas tujuannya, namun banyak guru yang akhirnya mengeluh karena beberapa hal yang harus dikerjakan cukup menyita waktu dalam proses pembelajaran yang sedang dilaksanakannya. Lalu dimana fungsi kepegawaian di suatu instansi pemerintahan atau pula lembaga pendidikan seperti sekolah?

Persoalannya bukan kepada sosok petugas tenaga kependidikan seperti tata usaha yang menangani kepegawaian yang keliru atau tidak bekerja, namun menurut hemat saya, sistem hierarki proses pengarsipan kepegawai yang tidak sinkron. Saya menilai pengarsipan kepegawaian ini cenderung akhirnya para guru itu sendiri yang harus melakukannya, padahal beban mengajar dan bimbingan kepada peserta didik pun sangatlah merepotkan. “Paciweuh” nya para guru PNS, sungguh terlihat, bahkan beberapa saya lihat panik, sehingga terganggu saat melakukan tugas mengajar, dan akhirnya pecah atau terbagi fokus. Saya yang mengampu 6 kelas (pas 24 jam, satu kelas 4 Jam Pelajaran) saja akhirnya meminta bantuan beberapa rekan yang sedikit ada lebih waktu untuk membantu. Bisa dibayangkan teman saya yang per kelasnya hanya 2 jam pelajaran, beliau harus menangani sebanyak 12 kelas, untuk memenuhi kewajiban 24 jam pelajaran. Belum lagi dengan tugas lain, seperti wali kelas, piket, atau yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah.

Sekali lagi ditegaskan, bukan sosok petugas kepegawaian yang salah atau pula aplikasi tidak bagus, namun sebaiknya urusan kepegawaian seperti itu ada petugas yang jelas menanangi dan full dia di bagian tersebut. Guru hanya fokus saja mengajar, membimbing, dan melakukan penilaian kepada peserta didik yang jumlahnya ratusan. Saya jika dihitung misalnya jumlah per rombel 36 orang, ada 6 kelas harus menanangi kurang lebih 216 orang, lebih “mengerikan” rekan kolega saya yang harus memegang 12 kelas, asumsi tadi dipakai, maka beliau harus menangani peserta didik dengan jumlah 432 orang. Bagi saya hal tersebut sangat “mengerikan”, belum lagi jika yang bersangkutan adalah guru perempuan, yang masih memiliki beberapa anak yang masih kecil. Sangat terlihat situasi “paciweuh” yang harus dia hadapi. Saya beberapa kali mengelus dada melihat kenyataan tersebut.

Pertanyaannya kemudian? Untuk apa beberapa aplikasi atau pengarsipan kepegawaian yang selama ini juga membuat “riweuh” para guru, misalnya SIMPEG, SIAP Jabar, ZIMBRA, atau Dapodik. Semua akses kepegawaian tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu penataan dan ketertiban arsip atau dokumen kepegawaian para PNS. Apa tidak ada upaya interkoneksi dari semua aplikasi itu sehingga tidak menimbulkan “paciweuh” bagi para guru dan mengganggu proses pembelajaran? Kesan yang ada adalah tumpang tindih atau masing-masing ingin punya data sendiri yang diambil secara primer. Lebih repot lagi ketika akses ke aplikasi tersebut berarea nasional sehingga tidak gampang loading dan akhirnya benar-benar menyita waktu. Situasi koneksitas internet beberapa daerah pun tidak bisa disamakan, dan ini pun bisa menjadi kendala.

Kasus lain adalah bahwa kondisi aktual sekarang beberapa sekolah yang menerapkan metode Blanded Learning atau kombinasi luring dan daring dalam Pembelajaran Tatap Muka terbatas. Guru pada kondisi demikian memiliki dua fokus, yaitu pembelajaran tatap muka atau dia masuk kelas secara klasik, pada sisi lain dia juga harus mengawasi atau melakukan pembelajaran dengan daring, bagi peserta didik yang mendapat giliran belajar di rumah (PJJ). Sungguh sebuah realita yang sangat menguras energi dan konsentrasi. Sementara urusan pengarsipan kepegawain tidak boleh salah, karena sangat beresiko jika keliru data. Dua fokus yang harus masing-masing dalam situasi konsentrasi penuh.

Menurut saya, semua jelas sudah menjadi garis komando berkaitan permasalahan kepegawaian ini, yaitu alurnya sekolah, KCD (kalau SMA), Dinas Pendidikan Provinsi, dan akhirnya muara ke BKN sebagai hulu dari semua proses pengarsipan kepegawaian ini. Carut marut ini, apalagi dengan asumsi sebagian pihak di hilir sebagai kelinci percobaan, sungguh tidak mendukung terhadap upaya maksimal dari kinerja tupoksi guru. Para guru sebaiknya hanya diminta data terbaru saja oleh pihak kepegawaian, untuk selanjutnya piahk kepegawaianlah yang memproses sesuai tupoksi mereka dalam ranah tenaga kependidikan yang ada suatu sekolah atau instansi. Guru hanya fokus untuk mengajar, membimbing, dan melakukan penilaian saja berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas, baik itu melalui tatap muka, maupun daring atau PJJ.

Saya dan juga beberapa rekan guru termasuk dari berbagai daerah mengeluhkan situasi dunia kepegawaian ini. Belum lagi dengan proses ketika kenaikan pangkat yang cenderung njlimet dan seringkali adanya perbedaan persepsi mengenai aturan oleh Tim Penilai Angka Kredit. Hal tersebut hampir betul-betul menyita semua waktu guru, sehingga akhirnya banyak yang meninggalkan kelas demi untuk mengurus dan meningkatkan karier mereka. Sungguh sebuah keadaan yang kontra produktif dengan tujuan agar kinerja guru dalam mengajar menjadi lebih maksimal.

Solusi segera perlu dilaksanakan agar konsentrasi dan fokus guru, hanya berkaitan dengan proses pembelajaran dan pembimbingan di kelas saja, bukan mengerjakan hal-hal lain yang malah mengganggu kinerjanya. Urusan arsip kepegawaian, para guru hanya menyetorkan arsip terbaru secara berkala kepada bagian kepegawaian untuk diolah, dikelola, dan akhirnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bagian kepegawaian pun selalu menjemput bola, melakukan pengecekan mengenai arsip guru yang belum lengkap. Perlu pula pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan bagian kepegawaian agar lebih mahir, bisa mengoperasikan berbagai aplikasi dengan cepat dan tepat, serta memiliki profesionalisme kerja yang tinggi. Sinergi setiap lini pada dalam lembaga pendidikan menjadi suatu keharusan, terutama di saat situasi pandemi seperti ini.

Tulisan ini tidak bermaksud menyalahkan siapa pun, karena saya yakin semuanya adalah upaya atau langkah menuju perbaikan atau modernisasi layanan bidang kepegawaian khususnya bagi ASN atau PNS. Namun harus disadari, bahwa waktu dan tenaga guru juga banyak terkuras dan tersita untuk kewajiban idealnya yaitu mengajar dan membimbing para peserta didik, terutama di saat pandemi ini, beberapa sekolah melaksanakan metode blanded learning yang membutuhkan konsentrasi. Oleh karena itu, tulisan ini agar menjadi bahan informasi atau pula rekomendasi agar pembagian tugas dalam membangun kinerja sesuai tupoksi lebih ideal dan pas. Guru untuk tugas mengajar seutuhnya, sedangkan urusan arsip dan pendokumentasian adalah urusan tenaga kependidikan, khususnya kepegawaian.

Pada perspektif sosiologis, bahwa kemajuan suatu bangsa menurut beberapa pakar mampu melaksanakan  modernisasi dalam bidang administrasi pemerintahan. Tentu semua pihak menyadari bahwa, job description menjadi penting dalam ketataorganisasian untuk membangun sinergi dan efektivitas dalam pekerjaan sehingga tercapai tujuan dan ketertiban. Guru yang sejatinya adalah pengajar, pembimbing, dan pula melakuan pembinaan kepada peserta didik, jangan kemudian dibebani dengan berbagai tugas lain yang idealnya sudah ada bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Sudah saatnya semua pihak menyadari hal tersebut, terutama ketika situasi pandemi ini, para tenaga pendidik menghadapi situasi sulit, bagaimana mengejar ketercapaian kurikulum dengan segala hambatan dan kendala, pula tetap membangun karakter dan moral bagi peserta didik. Jangan sampai para guru akhirnya meninggalkan tugas utamanya, hanya semata-mata mengerjakan administrasi karier mereka yang semestinya dikerjakan oleh pihak yang berperan dalam tugas tersebut.

Sudah saatnya “paciweuh” ini segera diakhiri. Saya melihat dan mengamati banyak rekan-rekan guru yang mengalami stress dan tidak fokus mengajar. Perlu langkah bijak dan tepat untuk segera mengatasi kondisi demikian. Saya yakin, jika kinerja mereka lebih dihargai dan sepenuhnya bisa fokus sesuai tupoksinya, maka target kurikulum dapat tercapat secara optimal dengan situasi kondisi yang tidak sepenuhnya normal. Semoga tulisan ini bisa menggugah kesadaran pihak-pihak terkait agar lebih apresiasi terhadap kinerja para guru untuk membangun generasi bangsa yang lebih berkualitas. Terima kasih.

Salam literasi!

Hidup Guru Indonesia!

Langensari, Kota Banjar, 29 September 2021

Profil singkat penulis:

Penulis adalah PNS guru Mapel Sosiologi di SMAN 2 Banjar, Kota Banjar, Jabar. Tinggal di Langensari, Kota Banjar. Tugas tambahan sebagai pustakawan. Penggemar sejati Persib Bandung ini sudah menghasilkan karya 19 judul buku solo dan kontributor lebih dari 30 judul buku Antologi bersama. Sangat tertarik literasi. Finalis Een Sukaesih Award (ESA) 2019 untuk kategori guru SMA yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Penerima Piagam Parasamya Susastra Nugraha untuk 100 Penulis Terbaik dalam rangka menulis buku selama Januari-Juni 2020 yang diselenggarakan Yayasan Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat (KPPJB). Penerima penghargaan Tokoh Peduli Literasi di Kota Banjar tahun 2021 dari Yayasan Ruang Baca Komunitas (YRBK) Kota Banjar, Jawa Barat.