GURU: KEMULIAAN PROFESI vs KESEJAHTERAAN PROFESI

Oleh Tatang Sunendar

Adalah dua anggapan yang sering muncul ketika kita berbicara tentang profesi guru. Anggapan pertama mengatakan bahwa guru adalah profesi yang mulia. Karena kemuliaannya itu, guru dianggap sebagai sosok yang mengabdi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mendidik generasi, menanamkan nilai dan membentuk karakter manusia. Tidak sedikit guru yang akhirnya menerima kondisi kesejahteraan yang belum ideal dengan keyakinan bahwa mengajar adalah bagian dari ibadah dan pengabdian.

Anggapan kedua mengatakan bahwa kemuliaan profesi guru tidak boleh dipisahkan dari kesejahteraan. Guru memang harus memiliki jiwa pengabdian, tetapi guru juga manusia yang memiliki kebutuhan hidup. Mereka memiliki keluarga yang harus dinafkahi, anak yang harus disekolahkan, rumah tangga yang harus dibiayai dan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi.

Dua pandangan tersebut sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Persoalannya bukan memilih antara kemuliaan profesi atau kesejahteraan profesi, melainkan bagaimana menjadikan keduanya berjalan bersama.

Guru memang profesi yang mulia. Tetapi guru yang mulia juga berhak hidup layak.

Kemuliaan profesi guru tidak perlu diragukan. Hampir semua profesi lahir dari proses pendidikan yang dilakukan oleh guru. Dokter belajar dari guru. Insinyur belajar dari guru. Pengusaha belajar dari guru. Birokrat, politisi, teknokrat, akademisi dan berbagai profesi lainnya juga pernah berada di ruang kelas dan menerima pendidikan dari seorang guru.

Guru mungkin tidak selalu berada di panggung ketika muridnya mencapai keberhasilan. Bahkan sering kali nama guru tidak disebut ketika seorang murid menjadi orang besar. Namun sesungguhnya ada jejak guru di balik perjalanan banyak orang sukses.

Guru bekerja bukan hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi membangun manusia. Ia mengajarkan anak membaca, tetapi sekaligus mengajarkan bagaimana memahami kehidupan. Ia mengajarkan matematika, tetapi juga mengajarkan ketelitian dan ketekunan. Ia mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus menanamkan rasa ingin tahu. Ia mengajarkan norma, etika, disiplin dan tanggung jawab.

Karena itu, tidak berlebihan jika guru disebut sebagai profesi yang mulia.

Dalam perspektif Islam, kemuliaan ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu juga memiliki dasar yang kuat. Allah SWT berfirman:“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadilah: 11)  lebih lanjut  Rasulullah SAW juga bersabda:

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.”(HR. Bukhari) Landasan tersebut semakin memperlihatkan bahwa aktivitas belajar dan mengajar merupakan aktivitas yang memiliki nilai luhur.

Namun, ada pertanyaan yang perlu kita renungkan: apakah karena guru merupakan profesi yang mulia, maka guru harus selalu siap menerima kesejahteraan yang rendah?

Jawabannya tentu tidak.

Ibadah tidak identik dengan kemiskinan. Pengabdian tidak berarti seseorang harus mengabaikan kebutuhan hidupnya. Keikhlasan tidak boleh ditafsirkan sebagai kewajiban untuk menerima perlakuan yang tidak adil. Di sinilah persoalan kesejahteraan guru menjadi penting untuk dibicarakan.

Masih terdapat lembaga pendidikan, khususnya sebagian lembaga yang dikelola yayasan, yang memberikan penghasilan kepada guru dalam jumlah yang belum layak. Guru mengajar dengan tuntutan profesional yang semakin tinggi, tetapi imbalan yang diterima terkadang masih jauh dari kebutuhan hidup yang wajar.

Kondisi tersebut semakin terasa bagi guru honorer

Masih terdapat  guru honorer yang menerima penghasilan di bawah standar upah minimum daerah. Mereka tetap datang ke sekolah, menyiapkan pembelajaran, memeriksa tugas, mendampingi peserta didik dan menjalankan berbagai kegiatan sekolah. Bahkan tidak jarang mereka harus mengeluarkan biaya pribadi untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang lebih menyedihkan, kondisi tersebut terkadang dibungkus dengan kalimat, “Ini kan pengabdian,” “Guru harus ikhlas,” atau “Mengajar adalah ibadah.”

Sebenarnya kalimat-kalimat tersebut  memiliki nilai positif jika digunakan untuk menumbuhkan semangat pengabdian. Tetapi menjadi persoalan ketika digunakan untuk membenarkan rendahnya penghargaan terhadap tenaga guru. Guru boleh ikhlas, tetapi lembaga pendidikan juga harus adil. Guru boleh mengabdi, tetapi pengabdian tidak boleh dijadikan alasan untuk membayar guru secara tidak layak. Guru boleh menjadikan pekerjaannya sebagai ibadah, tetapi lembaga yang mempekerjakannya juga memiliki tanggung jawab moral untuk memenuhi hak-haknya.

Kita perlu membangun pemahaman bahwa keikhlasan dan kesejahteraan bukan dua hal yang bertentangan. Seorang guru dapat mengajar dengan ikhlas sekaligus menerima gaji yang layak. Seorang guru dapat memiliki jiwa pengabdian sekaligus memperjuangkan hak profesionalnya. Seorang guru dapat mencintai peserta didiknya sekaligus berharap kehidupan keluarganya juga terjamin.

Bahkan guru yang sejahtera secara ekonomi memiliki peluang lebih besar untuk berkonsentrasi pada tugas profesionalnya. Ia tidak terus-menerus dibebani kecemasan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga. Ia memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan, membeli buku, mengakses teknologi, meningkatkan kompetensi dan mengembangkan pembelajaran.

Oleh karena itu, kesejahteraan guru sesungguhnya bukan hanya persoalan individu guru. Kesejahteraan guru merupakan bagian dari investasi mutu pendidikan. Jika kita menginginkan pendidikan yang berkualitas, maka kita membutuhkan guru yang berkualitas. Jika kita menginginkan guru yang berkualitas, maka kita harus menciptakan ekosistem yang memungkinkan guru berkembang. Dan salah satu bagian dari ekosistem tersebut adalah kesejahteraan yang layak.

Lalu, apa solusinya?

Pertama, perlu ada perubahan cara pandang. Guru jangan hanya dipandang sebagai orang yang mengabdi, tetapi juga sebagai profesional. Profesional berarti memiliki kompetensi, tanggung jawab, hak dan penghargaan yang sepadan dengan tugasnya.

Kedua, yayasan dan pengelola sekolah perlu membangun sistem penggajian yang lebih rasional dan transparan. Kemampuan keuangan yayasan memang berbeda-beda, tetapi keterbatasan keuangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak guru. Jika kemampuan lembaga memang terbatas, perlu ada keterbukaan kepada guru dan strategi peningkatan sumber pendanaan yang berkelanjutan.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat keberpihakan kepada guru non-ASN dan guru honorer. Program bantuan, insentif, sertifikasi, pengangkatan berdasarkan kebutuhan dan kebijakan afirmatif harus terus dikembangkan agar guru yang telah mengabdi bertahun-tahun tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Keempat, sekolah dan yayasan perlu mengembangkan model pembiayaan pendidikan yang sehat. Jangan sampai seluruh beban biaya pendidikan dibebankan kepada orang tua, tetapi pada saat yang sama guru tetap mendapatkan penghasilan yang rendah. Perlu ada perencanaan anggaran yang menjadikan belanja untuk tenaga pendidik sebagai salah satu prioritas utama.

Kelima, masyarakat juga perlu memahami bahwa biaya pendidikan bukan sekadar biaya gedung, seragam, kegiatan atau fasilitas. Di dalamnya terdapat biaya untuk menghadirkan manusia yang akan mendidik anak-anak mereka. Membayar guru secara layak adalah bagian dari membiayai kualitas pendidikan.

Keenam, guru sendiri perlu terus meningkatkan kompetensi dan posisi profesionalnya. Guru harus memiliki kemampuan yang relevan dengan perkembangan zaman, menguasai teknologi, mampu memanfaatkan kecerdasan buatan secara bijaksana, memiliki kompetensi pedagogik yang kuat dan terus membangun reputasi profesional. Dengan demikian, tuntutan terhadap kesejahteraan juga berjalan bersama dengan peningkatan kualitas profesional.

Pada akhirnya, kita perlu mengakhiri dikotomi antara guru yang mulia dan guru yang sejahtera.Guru tidak harus memilih antara pengabdian dan kesejahteraan. Guru dapat mengabdi dengan ikhlas sekaligus mendapatkan penghasilan yang layak. Guru dapat menjadikan pekerjaannya sebagai ibadah sekaligus memperoleh hak profesionalnya. Guru dapat mencintai peserta didik sekaligus mencintai keluarganya. Justru guru yang hidup layak akan lebih mampu menjalankan pengabdiannya secara optimal.

Maka sudah saatnya kita berhenti menggunakan kata “ikhlas” untuk menutupi persoalan kesejahteraan. Ikhlas adalah sikap batin seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan memberikan penghargaan dan penghasilan yang layak adalah tanggung jawab lembaga dan sistem pendidikan.

Kemuliaan guru harus dihormati, kesejahteraan guru harus diperjuangkan. Keduanya bukan pilihan yang harus dipertentangkan, melainkan dua sisi dari profesi yang sama. Sebab pada akhirnya, bangsa yang ingin membangun pendidikan berkualitas tidak cukup hanya mengatakan bahwa guru adalah profesi yang mulia. Bangsa tersebut harus mampu membuktikannya melalui kebijakan, penghargaan dan kesejahteraan yang layak.

Guru memang harus mengajar dengan hati. Tetapi jangan sampai guru dipaksa memilih antara mengabdi kepada negeri dan memenuhi kebutuhan keluarganya.Guru adalah profesi yang mulia. Karena itu, muliakan pula gurunya……………Wallahu A'lam Bishawab.