GURU: KERJA SATU BULAN, DIBAYAR SATU MINGGU

Oleh Tatang Sunendar

Dalam sebuah tayangan di media sosisal khususnya TikTok menunjukan Obrolan seorang petinggi daerah dengan salah satu Kepala OPDnya , potongan obrolan seorang petinggi yang menyinggung beban kerja guru dan honor yang mereka terima. Dalam percakapan tersebut, terlihat adanya kesenjangan cara pandang antara kebijakan administratif dan realitas kerja di lapangan. Apa yang terdengar sederhana dalam forum diskusi, ternyata menyimpan persoalan mendasar yang telah berlangsung bertahuntahun tanpa perubahan signifikan.

Guru, sebagaimana diatur dalam berbagai kebijakan pendidikan, memiliki kewajiban mengajar antara 24 hingga 36 jam pelajaran (JP) per minggu. Jumlah tersebut kemudian menjadi dasar perhitungan honor, khususnya bagi guru honorer. Artinya, yang dihitung dan dibayar adalah beban kerja dalam satu minggu. Di sinilah persoalan itu bermula.

Jika ditelaah secara jujur, guru tidak bekerja hanya satu minggu dalam sebulan. Mereka hadir, mengajar, membimbing, menilai, dan menjalankan berbagai tugas tambahan selama 4 hingga 5 minggu dalam satu bulan. Namun, honor yang diterima sering kali hanya mencerminkan satu siklus mingguan, bukan keseluruhan waktu kerja dalam satu bulan. Inilah yang oleh banyak pihak disederhanakan sebagai “kerja satu bulan, dibayar satu minggu.”

Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya seorang guru diberi honor Rp100.000 per jam pelajaran. Sekilas angka ini tampak cukup besar. Namun jika dipahami bahwa Rp100.000 tersebut pada praktiknya mencakup kerja selama satu bulan, maka nilai riilnya perlu dibagi dengan jumlah minggu dalam satu bulan.

Jika dalam satu bulan terdapat 4 minggu, maka Rp100.000 tersebut setara dengan sekitar Rp25.000 per minggu. Jika dalam bulan tertentu terdapat 5 minggu, maka nilainya bahkan turun menjadi sekitar Rp20.000 per minggu. Artinya, secara tidak langsung, honor yang tampak Rp100.000 itu sebenarnya adalah akumulasi dari pembayaran mingguan yang jauh lebih kecil. Di sinilah muncul kesan kuat bahwa guru bekerja penuh selama satu bulan, tetapi secara nilai dihargai seperti hanya bekerja satu minggu.

Realitas ini bukan hal baru. Kebijakan tersebut telah berlangsung cukup lama, seakan menjadi praktik yang diterima begitu saja. Padahal, jika dianalogikan dengan profesi lain, hampir tidak ada pekerjaan yang menghitung honor hanya berdasarkan satu minggu kerja, sementara aktivitas dilakukan sepanjang bulan. Guru berada dalam posisi yang unik sekaligus dilematis: di satu sisi dituntut profesional, di sisi lain belum sepenuhnya mendapatkan penghargaan yang proporsional.

Memang, di beberapa sekolah terdapat upaya untuk menutupi kekurangan tersebut, misalnya melalui pemberian uang transport atau biaya kehadiran yang dihitung berdasarkan jumlah hari datang ke sekolah. Namun, pendekatan ini masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar persoalan. Ia lebih menyerupai “tambalan” daripada solusi sistemik.

Obrolan para pejabat di media sosial tersebut menunjukkan bahwa cara pandang kebijakan masih berfokus pada beban kerja mingguan sebagai unit utama. Sementara itu, dimensi waktu kerja bulanan yang nyata dijalani guru belum sepenuhnya dijadikan dasar perhitungan yang adil. Di sinilah letak kesenjangan antara kebijakan dan kenyataan.

Padahal, jika dihitung secara lebih adil, honor guru seharusnya mempertimbangkan akumulasi kerja dalam satu bulan. Jika kewajiban mengajar adalah 24–36 JP per minggu, maka dalam satu bulan (4–5 minggu), jumlah tersebut seharusnya dikalikan. Dengan demikian, honor yang diterima mencerminkan total kontribusi kerja, bukan hanya sebagian kecil darinya.

Persoalan ini bukan sekadar angka. Ia menyangkut rasa keadilan, penghargaan terhadap profesi, dan keberlanjutan kualitas pendidikan itu sendiri. Guru yang merasa dihargai secara layak cenderung lebih fokus, lebih sejahtera secara psikologis, dan pada akhirnya lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.

Lalu, bagaimana seharusnya solusi yang dapat ditempuh agar guru tidak terus berada dalam posisi yang dirugikan?

Pertama, diperlukan revisi kebijakan yang lebih berpihak pada realitas kerja guru. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penghitungan honor. Pendekatan berbasis mingguan perlu ditinjau ulang dan diarahkan menjadi berbasis bulanan dengan mempertimbangkan total jam kerja yang sesungguhnya.

Kedua, perlu adanya standar minimal honor yang adil dan manusiawi. Standar ini tidak hanya mempertimbangkan jumlah jam mengajar, tetapi juga tugas tambahan yang melekat pada profesi guru, seperti persiapan pembelajaran, penilaian, pembimbingan siswa, hingga keterlibatan dalam kegiatan sekolah.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan harus diperkuat. Sekolah perlu diberikan ruang fleksibilitas, namun tetap dalam koridor regulasi yang jelas, agar dapat mengalokasikan dana secara lebih proporsional untuk kesejahteraan guru.

Keempat, perlu adanya advokasi kolektif dari komunitas guru. Suara guru harus terorganisasi dan disampaikan melalui jalur yang tepat, baik melalui organisasi profesi maupun forum-forum resmi. Perubahan kebijakan sering kali lahir dari dorongan bersama yang konsisten dan berbasis data.

Kelima, inovasi pembiayaan juga bisa menjadi alternatif. Pemerintah daerah, misalnya, dapat mengembangkan skema insentif tambahan berbasis kinerja atau kehadiran, namun tetap menjadikan honor utama sebagai komponen yang adil dan mencukupi.

Pada akhirnya, persoalan “kerja satu bulan, dibayar satu minggu” bukan hanya tentang nominal honor, tetapi tentang bagaimana negara dan masyarakat memandang profesi guru. Apakah guru sekadar pelaksana tugas administratif, ataukah pilar utama pembangunan manusia?

Sudah saatnya kebijakan tidak hanya berpijak pada hitungan angka, tetapi juga pada rasa keadilan. Sebab pendidikan yang berkualitas tidak mungkin lahir dari ketimpangan yang dibiarkan berlarut-larut, orang bijak berkata “Menghargai guru bukan sekadar memberi upah, tetapi memastikan setiap waktu, tenaga, dan pengabdiannya dibalas dengan keadilan. Sebab dari tangan guru yang dihargai, lahir generasi yang bermartabat.”