GURU: MENGAPA HARUS NETRAL DALAM PEMILU DAN PILEG?

Oleh Tatang Sunendar

Sebuah pemandangan menarik terjadi di suatu SMA yang sedang melaksanakan gelar karya projek penguatan profil pelajar Pancasila (P5). Dengan tema demokrasi, di lapangan sekolah sedang dilaksanakan kampanye pemilihan ketua OSIS layaknya calon presiden maupun calon anggota legislatif berkampanye. Isi pidatonya terdengar mengenai program yang akan dilaksanakan serta agar siswa harus netral katanya. Terkait kata netral mengingatkan seorang  sahabat guru SMA di Jawa barat yang dikumpulkan untuk mengisi pakta integristas bahwa ASN harus netral. Mengapa guru harus netral?

Aparatur sipil negara (ASN) termasuk guru di dalamnya memiliki asas netralitas. Ini sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan, jika hal itu dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Pemilihan Umum (Pemilu) yang biasa kita ikuti adalah pilar penting dalam sistem demokrasi suatu negara. Pemilu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk secara bebas menentukan pemimpin dan wakil-wakil mereka sebagai anggota DPR, DPRD serta DPD. Proses ini menuntut keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk guru, sebagai agen pembentuk karakter dan wawasan generasi muda. Namun, dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa guru harus memegang teguh prinsip netralitas. Guru memiliki peran sentral dalam mengedukasi dan membimbing para siswa, dan netralitas adalah prasyarat untuk memastikan integritas pendidikan demokrasi yang sehat dan berkualitas.

Netralitas guru dalam pemilu dan pileg adalah komitmen untuk tidak memihak atau memengaruhi pilihan politik para siswa. Ini bukan berarti guru harus menyembunyikan pandangan politik pribadi mereka; sebaliknya, mereka harus memisahkan pandangan pribadi dari peran profesional mereka di kelas.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa guru harus netral:

Pertama Guru memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang objektif dan berimbang kepada siswa. Membiarkan pandangan politik pribadi masuk ke dalam kelas dapat mengancam integritas pendidikan dan mengarah pada penyebaran informasi yang bias atau tidak akurat.jika hal ini dilakukan akan menimbulkan kebingungan dan berkurangnya kepercayaan siswa terhadap guru jika pilihannya tidak menunjukan kinerja sesuai harapan.

Kedua Guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai siswa. Dengan mempertahankan netralitas, guru membantu mengembangkan pikiran kritis dan kemampuan siswa untuk mengambil keputusan yang   berdasarkan fakta.Profil pelajar Pancasila (P3) dan Projek program peguatan profil pelajar Pancasila (P5) menjadi kompas bagaimana guru memberikan pemahaman dari elemen dan sub elemen Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baikkualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi,menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Hal ini sesuai dengan lemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan,menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam mengambilan keputusan.

Ketiga masyarakat seringkali memiliki pandangan politik yang beragam. Guru yang netral menghindari konflik potensial dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja yang memiliki pandangan politik yang berbeda.guru hendaknya memberikan pencerahan bahwa hidup rukun dan gorong royong merupakan budaya luhur bangsa Indonesia, tidak ada untungnya sikap panatisme membuat nilai nilai tersebut menjadi luntur

Keempat Netralitas guru menghormati hak siswa untuk mengembangkan pandangan politik mereka sendiri tanpa tekanan atau pengaruh yang tidak seimbang. Kegiatan P5 dengan salah satu elemennya mengembangkan sikap demoktaris, kritis kreatif pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi. Pemilu di tahun 2024 ini siswa SMA memegang peranan kunci karena penelitian menunjukkan hampir 50 persen pemilih berusia muda.

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemikiran dan pandangan siswa terhadap masyarakat dan netralitas guru dalam pemilihan umum adalah fondasi penting dari pendidikan demokratis yang berkualitas. Dengan menjaga netralitas, guru membantu membangun generasi yang kritis, berpikir mandiri, dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan informan dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, guru harus senantiasa menghormati netralitas sebagai bagian integral dari integritas pendidikan demokrasi. Walaupun  sebuah penelitian menunjukkan ada sebagian besar guru kurang merasa senang terhadap pemerintah namun ini sebuah hak wajar di era demokrasi.

Selanjutnya netralitas guru dalam pemilihan umum bukan hanya sebuah prinsip etika, tetapi juga merupakan langkah penting untuk menjaga integritas pendidikan dan keharmonisan masyarakat. Ketika guru tidak netral dalam konteks politik, berbagai bahaya dapat muncul, yang dapat merusak proses pendidikan dan mengancam stabilitas sosial.

Berikut adalah beberapa bahaya yang mungkin timbul jika guru tidak memegang teguh netralitas dalam pemilu,

Begitu pula guru memiliki akses ke pengaruh yang signifikan terhadap siswa. Jika guru tidak netral dalam pemilihan umum, mereka mungkin cenderung menyebarkan informasi yang tidak akurat, bias, atau berdasarkan pandangan pribadi. Hal ini dapat merusak pemahaman siswa tentang isu-isu politik dan menghasilkan generasi yang kurang terdidik secara akurat tentang masalah-masalah krusial.

Akibatnya ketika guru memperlihatkan preferensi politik mereka secara terang-terangan, dapat muncul polarisasi di antara siswa. Diskusi yang seharusnya berfokus pada pertukaran ide dan pengembangan pemikiran kritis dapat berubah menjadi konfrontasi dan ketegangan. Ini tidak hanya merusak lingkungan belajar, tetapi juga mengajarkan siswa bahwa konflik adalah cara yang sah untuk menghadapi perbedaan pendapat.

Begitu pula jika Guru memiliki posisi yang kuat sebagai figur otoritas di kelas. Jika guru tidak netral, mereka dapat mempengaruhi siswa untuk mengadopsi pandangan politik yang tidak sepenuhnya berdasarkan analisis dan pertimbangan yang obyektif. Siswa mungkin merasa terbebani untuk menyetujui pandangan guru demi mendapatkan pengakuan atau nilai yang lebih baik.

Lebih lanjut akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan, ketika guru tidak netral dalam pemilihan umum, orang tua dan masyarakat umum dapat merasa curiga terhadap proses pendidikan yang mereka anggap telah dicemarkan oleh politik. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan mengancam legitimasi peran guru sebagai pemandu yang obyektif dan adil bagi siswa.

Maka dari itu mengingat guru memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada siswa. Jika guru terlalu terlibat dalam politik atau membawa agenda politik mereka ke dalam kelas, hal ini dapat mengalihkan perhatian dari tujuan utama pendidikan dan merugikan perkembangan akademik dan karakter siswa. Guru memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai dan sikap masyarakat melalui pengajaran generasi muda. Jika guru tidak netral dalam pemilihan umum, ini dapat berdampak jangka panjang pada pola pikir masyarakat dan mengakibatkan ketidakharmonisan serta polarisasi yang lebih besar dalam masyarakat.

Sehingga sikap guru dalam pemilihan umum adalah prasyarat penting untuk menjaga integritas pendidikan dan keharmonisan masyarakat. Bahaya yang muncul jika guru tidak netral mencakup penyebaran informasi yang tidak akurat, polarisasi dalam kelas, pengaruh yang tidak seimbang pada siswa, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pendidikan, kehilangan fokus pada tujuan pendidikan, dan dampak jangka panjang pada masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memahami dan mematuhi prinsip netralitas dalam rangka menjalankan peran mereka sebagai pilar pendidikan yang bermartabat dalam sistem demokrasi.

Suasana politik sudah mulai hangat tahapan pemilu sudah sudah mulai dilaksanakan pun demikian calon presiden sudah mulai ramai dibicarakan, nampaknya ini merupakan sebuah suasana yang cocok agar guru mengajak siswa untuk mengimplementasikan dan melaksanakan P3 dan P5 dengan baik sebab dengan pemahaman dan praktek yang medalam akan menumbuhkan kesadaran akan cinta tanah air. Guru hendaknya menjunjung tinggi budaya politik  luhur dengan komitmen agar sekolah sebagai wawasan wiyatamandala tetap terjaga, sehingga  Indonesia raya tetap berdiri kokoh …semoga.