Penulis: Dudung Nurullah Koswara

Dudung Nurullah Koswara
Oleh Dudung Nurullah Koswara
(Praktisi Pendidikian)
Saat dialog
internal PGRI, seorang guru SMAN, Dian Anggraeni mahasiswa program doktoral, Ia
pun Ketua PC PGRI, mengeluh. Ia kebetulan belum PPG, dan sulit naik pangkat. Keluhannya
disaksikan sejumlah pengurus PGRI. Bahkan Ia sempat mau mengundurkan diri dari
PNS sebagai guru. Mengapa? Karena Ia terkendala kenaikan pangkat dan mengikuti
PPG.
Namun saat
mendengar akan adanya UURI Sisdiknas baru yang akan memberi kemudahan bagi
dirinya tanpa harus ikut PPG. Ia merespons dengan baik. Ia berharap kenaikan
pangkatnya akan segera terkobul dan sama-sama mendapatkan tunjangan yang lebih
baik.
Satu lagi pemilik
tiktok @ammaleeya26 dengan berseragam PGRI begitu semangat menyambut RUU
Sisdiknas. Ribuan respons dan ratusan komentar masuk di tiktoknya. Apakah ini
representasi 1,6 juta guru yang ingin segera berubah nasibnya?
Apakah mungkin 1,6
juta guru yang belum tersertifikasi dan belum ikut PPG karena berbagai hal,
rindu RUU Sisdiknas? Apakah guru semuanya “resah” karena RUU Sisdiknas? Atau
1,6 juta resah karena ingin segera mendapatkan kesejahteran?
Satu juta lebih guru,
resah takut hilang TPG karena RUU Sisdiknas. Satu juta lebih guru, rindu RUU
Sisdiknas segera disahkan? Bisa saja ini terjadi pada entitas guru kita. Wacana
dan pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim terkait peningkatan kesejahteraan bagi
1,6 juta guru tanpa harus PPG, adalah angin segar.
Sebagian lagi pro
kontra, yang menduga akan hilangnya TPG di RUU Sisdiknas adalah bagai angin
topan. Walau pemerintah menjanjikan tidak akan menghilangkan dan tetap menjamin
TPG tetap ada sampai pensiun, masih ditafsir “modus”. Inilah realita sudut
pandang publik guru pada RUU Sisdiknas.
Di lapangan para
guru terbelah sudut pandang, optimis dan pesimis. Guru optimis percaya pada
pemerintah akan mensejahterakan guru. Guru pesimis ragu dan tak percaya
pemerintah akan mensejahterakan guru.
Pertanyaan nalar
bisa kita tanyakan pada guru. Mungkinkah pemerintah mensejahterakan guru di RUU
Sisdiknas? Mungkinkah pemerintah mensengsarakan guru di RUU Sisdiknas? Sebagai
guru dan sebagai aktivis organisasi guru, lebih mungkin pemerintah
mensejahterakan guru dibanding mensengsarakan.
Tiktok berbatik
PGRI dan suara Ketua PC PGRI adalah di antara suara kebatinan optimis guru yang
belum tersertifikasi dan belum mendapatkan TPG. Optimis menyambut RUU
Sisdiknas. Istilah bijak mengatakan, “Sukses hanya bagi orang optimis dan gagal
hanya bagi orang yang pesimis dan peragu”.
Iseng Saya
telephon seorang Kepala Sekolah terkait RUU Sisdiknas. Ternyata Ia pun merespons
optimis, akan ada perbaikan nasib dan kesejahteraan guru. Ia pun mengatakan
semoga bagi guru yang belum PPG, ketika nanti mendapatkan tunjangan fungsional,
pasca RUU Sisdiknas berlaku, ekuivalen
dengan nominal TPG.
Terakhir sangat
menarik pernyataan Anindito Aditomo. Ini seirama dengan sepuluh tahun yang lalu
apa yang Saya sampaikan dalam sebuah tulisan. Apa itu? Guru harus sejahtera
dahulu, baru dituntut profesionalismenya. Sering Saya sampaikan tak boleh
menuntut profesionalisme pada guru, bila guru masih “sengsara”.
Mungkinkah guru
dengan gaji di bawah UMR sejahtera dan profesional? Mungkinkah guru dengan
ekonomin pas-pasan dan sambil nyambi gojek, sejahtera, profesional? Sangat tak
mungkin! Ia harus “membelah” dirinya dalam dua posisi, fokus jadi guru atau
fokus cari tambahan? Tidak ada “mendua” membaik, yang ada adalah konflik.
Penjelasan
Anindito Aditomo di Cokro TV, seirama dengan aspirasi dan suara guru.
Sejahterakan dulu gurunya, baru profesionalisme akan merambat lebih baik.
Terutama generasi guru baru yang menjadikan profesi guru sebagai pilihan hidup,
panggilan hati karena terjamin kesejahteraanya. RUU Sisdiknas priority
kesejahteraan guru? Waktu akan menjawab!