Guru Bahasa Daerah: Jangan Sampai Kami Ngégél Curuk lagi!

Oleh Ranu Sudarmansyah

(Ketua MGMP Bahasa Sunda SMA/Guru Bahasa Sunda SMAN 8 Bandung)

Bahwa ada sebuah ungkapan dalam bahasa Sunda yang berarti tidak mendapat apa-apa. Itulah yang sedang dirasakan oleh guru bahasa Sunda khususnya, umumnya oleh seluruh guru bahasa daerah di Indonesia.

Kebijakan mengenai pengangkatan P3K bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang dicanangkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, ternyata tidak bisa dirasakan langsung oleh para guru bahasa daerah di Indonesia khususnya bagi guru bahasa Sunda.

Belakangan ini tersebar sebuah file excel di grup media sosial tentang data kebutuhan formasi P3K khususnya di Jawa Barat. Dalam data tersebut, tidak ditemukan sama sekali formasi P3K bagi guru bahasa Sunda pada jenjang SMA/SMK.

Bahkan di beberapa daerah lainnya, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali pun sama konon formasi P3K untuk guru bahasa daerah tidak mendapatkan slot seperti pelajaran lainnya. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan UU no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa guru berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam meningkatkan kompetensi termasuk mengikuti program PPG dan P3K.

Hal itu dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pasal 6 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.

Melihat pada peraturan tersebut, maka guru bahasa daerah (Sunda) pun seharusnya mendapatkan hak dan pengakuan yang sama.

Pembelajaran bahasa daerah termasuk ke dalam muatan lokal yang dilindungi oleh Undang-undang, yakni UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasannya kurikulum muatan lokal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, serta Permendikbud No. 79 Tahun 2014 tentang muatan lokal dalam Kurikulum 2013.

Bahkan di Jawa Barat sendiri pembelajaran bahasa Daerah diatur dan dilindungi dalam perda Jawa Barat no 14 tahun 2014 dan Pergub Jabar no 69 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa pembelajaran bahasa dan sastra daerah wajib diajarkan pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai muatan lokal (pasal 3) dengan jumlah jam paling sedikit 2 Jam pelajaran (JP) per Minggu (pasal 5). 

Jika melihat data sekolah negeri pada Data Pokok Pendidikan (dapodik) di Jawa Barat pertahun pelajaran 2020/2021 pada website https://sync.disdik.jabarprov.go.id/ tercatat sebanyak 511 SMA negeri dengan jumlah total rombongan belajar 12.747 rombel serta 288 SMK negeri dengan jumlah total rombongan belajar sebanyak 9.580 rombel.

Secara aturan pelajaran bahasa Sunda wajib diajarkan 2 JP di setiap satu rombongan belajar (kelas). Artinya untuk jenjang SMA saja jumlah 12.747 rombel dikalikan 2 JP maka menghasilkan 25.494 JP pada setiap minggunya. Andai saja seorang guru memiliki beban jam mengajar sebanyak 24 JP/minggu, maka idealnya dibutuhkan sebanyak 1.062 orang guru bahasa Sunda.

Data di lapangan menunjukan bahwa kondisi guru bahasa Sunda yang berstatus sebagai ASN masih sangat sedikit sekali. Dari data yang dikumpulkan oleh MGMP Bahasa Sunda SMA Jawa Barat melalui angket yang disebar secara online serta diisi oleh 599 orang guru basa Sunda jenjang SMA, guru yang berstatus PNS sebanyak 139 orang atau sekitar 23% saja, sedangkan sisanya (77%) berstatus sebagai tenaga honorer.

Melihat dari kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi dan data di lapangan, sudah sangat jelas bahwasannya pengangkatan terhadap guru basa Sunda baik melalui CPNS maupun P3K masih sangat dibutuhkan, sehingga tidak ada alasan bagi Dinas Pendidikan untuk tidak membuka formasi P3K bagi guru bahasa Sunda.

PPG dan Permasalahannya

Tidak hanya dalam hal perekrutan P3K, guru bahasa Sunda pun lagi-lagi harus ngégél curuk ketika dihadapkan kepada Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sejak tahun 2017 hingga sekarang (tahun 2021), guru bahasa Sunda tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program PPG.

Bahkan pada tahun 2020 di saat guru bahasa Jawa dan bahasa Bali mendapatkan kesempatan untuk mengikuti PPG dengan dibiayai oleh APBN dan APBD, guru bahasa Sunda yang lagi-lagi harus ngégél curuk.

Secara nasional pada tahun 2021 pemerintah hanya memberikan kesempatan atau quota PPG sebanyak 10.000 orang. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tentu quota PPG di tahun ini menurun sekali. Apalagi jumlah guru yang dinyatakan lulus pretes PPG pada tahun 2019 saja sudah mencapai angka 29.518 orang. Belum lagi ditambah mereka yang lulus pretes pada tahun 2017 & 2018 yang jumlahnya sekitar 15 ribu orang.

Tentu jika dijumlahkan sekitar 45 ribu orang yang menunggu untuk PPG, sementara quota yang tersedia hanya 10 ribu orang.

Kondisi di atas semakin menambah kegelisahan kami sebagai guru bahasa Sunda. Ya, ketakutan untuk tidak mendapatkan hak mengikuti PPG di tahun ini pun semakin membesar ketika terlontar pernyataan dari salah satu pejabat yang berwenang di lingkungan dinas pendidikan provinsi Jawa Barat yang menyebutkan bahwa di tahun ini tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan PPG karena difokuskan untuk penanggulangan Covid-19.

Jika alasan itu yang muncul, kenapa pada tahun-tahun sebelumnya (2017-2020) ketika Covid belum menempa negeri ini, PPG untuk guru bahasa Sunda tidak terlaksana. Padahal dalam Permendikbud no 38 taun 2020 tentang tatacara memperoleh serdik bagi guru daljab dalam Pasal 20 disebutkan bahwa Pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan dibiayai oleh: a. pemerintah pusat; b. pemerintah daerah; dan/atau c. penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pada kelulusan pretes PPG di tahun 2017 tercatat sebanyak 49 orang guru bahasa Sunda yang lulus dengan rincian 1 orang guru SD, 8 orang guru SMP, dan 40 orang SMA/SMK. Pada tahun 2018 sebanyak 186 orang guru basa Sunda dinyatakan lulus pretes PPG dengan rincian 4 orang guru di SD, 68 orang guru SMP dan 114 orang guru SMA dan SMK. Sehingga jika diakumulasikan dari tahun 2017 & 2018 saja sudah ada 235 guru bahasa Sunda di Jawa Barat dan Banten yang sedang menunggu untuk dipanggil mengikuti PPG.

Jumlah di atas juga belum termasuk kepada mereka yang dinyatakan lulus pretes PPG pada tahun 2019, yang sampai saat ini datanya masih belum diketahui. Namun demikian, diprediksi jumlah guru yang lulus pretes PPG di tahun 2019 pun akan menambah banyak daftar tunggu untuk mengikuti PPG bahasa Sunda.

Jika saja angka kelulusan pretes dan hasil seleksi administasi guru bahasa Sunda mencapai angka 400 orang, maka hanya 4% dari quota 10 ribu yang kami minta. Untuk waktu hampir 4 tahun menunggu, kami pikir 4% merupakan angka yang wajar disediakan bagi kami guru bahasa Sunda.

Harapan kami selaku guru bahasa Sunda, pemerintah pusat dan daerah bisa memprioritaskan guru bahasa Sunda agar bisa masuk ke dalam kuota 10 ribu orang tadi karena sudah cukup lama kami menanti untuk dapat terpanggil mengikuti PPG.

Kami pun berharap jumlah 235 orang yang sudah ditetapkan lulus pretes dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk PPG ditambah dengan mereka yang ditetapkan lulus pretes tahun 2019, bisa terpanggil semuanya untuk melaksanakan PPG di tahun ini.

Jangan sampai kami sebagai guru bahasa Sunda melaksanakan pemberkasan terus-menerus tiap tahunnya, tapi waktu pelaksanaannya kami harus menggigit jari lagi!